Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Ilustrasi)

Sebanyak 18,27 juta anak Indonesia atau sekitar 21,97 persen dari total penduduk Indonesia berusia 0-17 tahun berjumlah 83,14 juta jiwa, tidak memiliki akta kelahiran. Angka itu berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Sebanyak 21,97 persen penduduk berumur 0-17 tahun, tidak memiliki akta kelahiran,” kata ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise saat dihubungi dari Jakarta, Senin (26/12).

Menurut dia, akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ia mengatakan, bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akta kelahiran, kata dia, juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak, sebagaimana dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak.

Menteri Yohana mengungkapkan, bahwa permasalahan masih besarnya rumah tangga yang anaknya belum mempunyai akta kelahiran, lebih umum terdapat di wilayah pedesaan.

Data Kementerian PPPA mencatat, sebanyak 74,46 persen penduduk berusia 0-5 tahun telah memiliki akta kelahiran. Sementara itu, sebanyak 82,98 persen penduduk berusia 6-11 tahun yang memiliki akta kelahiran. Dan 82,82 persen pendudukan berusia 12-17 tahun yang memiliki akta kelahiran.

Ketiadaan biaya merupakan alasan yang paling umum disampaikan oleh para orangtua untuk tidak mendaftarkan kelahiran anak. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari sekitar 46 persen penduduk berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, sebanyak 25,18 persen diantaranya mencatatkan ketiadaan biaya sebagai alasan utama mengapa anak tidak memiliki akta kelahiran, katanya.

Selain itu, orangtua merasa tidak perlu atau malas untuk mengurus akta kelahiran, dan kurangnya informasi mengenai mengapa dan bagaimana mereka harus mendaftarkan kelahiran.

Sumber : Red: Yudha Manggala P Putra – Antara/Septianda Perdana – Republika

Artikel Terkait

3 Ribu Warga Ikut Mudik Gratis Pemprov Jabar Sebanyak 3 ribu warga ikuti mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program mudik gratis ini menjadi upaya untuk menekan kepadatan dan kecelakaan selama musim mudik berlangsung. Sabtu (17/6) ...
Aher: Saya Bangga dan Berterimakasih kepada Warga Jawa Barat BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengapresiasi, sekaligus berterima kasih kepada seluruh warga Jawa Barat atas antusiasme dalam menyemarakkan Gedung Sate Festival, bertajuk 'Semarak Pesta Rakyat,' dal...
Duh, Permen Dot Diduga Mengandung Narkoba juga Ditemukan di Mojokerto Petugas merazia permen diduga mengandung narkoba di Mojokerto, Jawa Timur (Zen Arivin/Okezone) Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto, Jawa Timur menggelar inspeksi mendadak (sidak...
PUSPA 2017, Bangun Sinergi Masyarakat Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Foto: Kementerian PPPA PUSPA merupakan wadah berkumpulnya berbagai Lembaga Masyarakat yang mencakup berbagai bidang, yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akad...
Apa Itu FCTC Salah satu tuntutan anak Indonesia kepada pemerintah di Hari Anak Nasional adalah segera tanda tangani FCTC. FTCT (Framework Convention on Tobacco Control) atau Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau merupakan pe...

Leave a Reply

Your email address will not be published.