Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan “Para orang tua harus waspada terhadap orang-orang sekitar, termasuk saudara maupun tetangga yang berpotensi melakukan kekerasan fisik terhadap anak”

Sebab, 38 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat si anak, di antaranya bahkan orang tua sendiri. Saat ini, menurut Netty, yang harus diwaspadai bukan hanya orang-orang yang dianggap tidak kenal dekat dengan anak saja.

“Anak sering dianggap obyek, komoditi atau properti yang bisa dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Anak akhirnya menjadi korban kekerasan fisik, terutama seksual yang banyak dilakukan oleh orang terdekat” kata Netty saat launching Pendopo Ramah Anak di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (4/4/2016).

Silakan baca juga Launching Pendopo Ramah Anak

Menurutnya, angka 38 persen bukanlah angka sedikit. Angka ini sangat tinggi, mengingat seharusnya berada di dekat orang terdekatlah seorang anak bisa mendapatkan perlindungan.

“Kalau orang terdekat saja tidak bisa memberikan perlindungan, lalu ke mana anak itu harus mendapatkan perlindungan?” tuturnya.

Para orang tua harus waspada terhadap orang-orang sekitar, termasuk saudara maupun tetangga yang berpotensi melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Sebab, 38 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat si anak, di antaranya bahkan orang tua sendiri

Untuk itu, pemerintahan setempat harus melakukan koordinasi dengan unsur masyarakat, termasuk di antaranya TNI Polri untuk bergerak dan peduli terhadap kekerasan anak.

“Tidak mungkin melakukan perlindungan anak tanpa ada keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Netty juga mengkritisi anak yang terjebak dalam gaya hidup hedonis berupa life style yang tinggi yang didapatkan dari informasi yang instan dan doktrin-doktrin lain yang terjadi tanpa kontrol orang tua.

“Jangan sampai terjadi pengalihan pengasuhan dari orang tua ke “kotak ajaib” yakni televisi. Anak adalah masa depan dan aset. Kualitas anak-anak hari ini akan menentukan seperti apa masa depan mereka,” ujarnya.

Netty meminta Kabupaten Cirebon menjadi pelopor perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

“Maka diperlukan dibangun ruangan yang layak anak untuk mendukung tumbuh kembang yang tepat. Saya harap launching Pendopo Ramah Anak ini bisa memotivasi wilayah lain untuk mendirikan tempat yang sama untuk kepentingan anak-anak,” ujar Netty.

Sementara itu, Bupati H Sunjaya Purwadisastra mengatakan, sudah sejak lama memang Pendopo direncanakan untuk dijadikan tujuan bermain anak-anak.
“Sudah diagendakan karena banyaknya permintaan beberapa PAUD yang ingin anak-anak didiknya bisa bermain di sini, kan di Pendopo juga ada perpustakaan khusus anak-anak yang nyaman, sehingga mereka bisa betah di sini,” katanya.

Sumber:
http://www.kabar-cirebon.com

Artikel Terkait

Mien Uno: Perempuan Indonesia is Backbone of The Nation "Perempuan harus berdaya jangan ada self empowerment atau hambatan sosial dan budaya sehingga akan jadi roll mode dunia (teladan, sabar, percaya diri, daya juang, pengorbanan)". Demikian disampaikan oleh Ibu Mien Uno, salah s...
Sosialisasi Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) bagi Kepala Desa dan Lur... Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) adalah Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga berasal dari masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan setempat yang memiliki kemauan , pengetahuan, dan keterampilan bertugas melakukan kegiata...
Apel Pagi Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 88 Bandung, Ibu Sekretaris BP3AKB Dra. Nina Sri Inayati, Apt.M.Kes saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olah Raga pada apel pagi memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke 88 di halaman depan kantor BP3AKB Provinsi Jawa Bara...
Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Prov. Jawa Barat menuju Provinsi Laya... Kegiatan dilaksanakan hari Rabu, 7 Juni 2017 Pukul 08.00 sd. 12.30 WIB di Hotel Naripan Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Prov. Jawa Barat menuju Provinsi Layak Anak (Provila) Pihak yang diundang adala...
Pendampingan Teknis Penyusunan/Penyelarasan Renstra Dinas PPPA Dasar Pelaksanaan o Undang-Undang No 23 Tahun 2014 o Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 o Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 o Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 o Peraturan Presiden No 59 Tahun 2015 o Peraturan...

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.