Pelacakan dan Pengetesan Kontak Erat ASN Gedung Sate Terkonfirmasi Positif Sudah 80 Persen

Pelacakan dan Pengetesan Kontak Erat ASN Gedung Sate Terkonfirmasi Positif Sudah 80 Persen

Berita Jabar

KOTA BANDUNG — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pelacakan dan pengetesan kontak erat Aparatur Sipil Negara (ASN) Gedung Sate terkonfirmasi positif COVID-19 intens dilakukan. Hingga kini, pelacakan dan pengetesan kontak erat sudah mencapai 80 persen.

“Ketika kami menemukan kasus yang terkonfirmasi positif, artinya kami harus melakukan pelacakan. Dia (ASN positif COVID-19) kemana saja selama satu minggu terakhir dan kami akan memetakan itu,” kata Setiawan di Kota Bandung, Selasa (4/8/20).

Pengetesan dilakukan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar. Menurut Setiawan, pelacakan kontak ASN Gedung Sate terkonfirmasi positif berlangsung cepat karena mayoritas ASN beraktivitas di kantor. Sedangkan, semua ASN Gedung Sate telah melaksanakan swab test dengan metode PCR.

“Sisanya adalah aktivitas dia di luar kantor. Katakan di rumah, ada siapa saja misalnya di rumah, selain di rumah dia punya kebiasaan beraktivitas di mana, 80 persen sudah dilakukan, termasuk keluarga dengan PCR. Kontak erat semua dites dengan metode PCR,” ucapnya.

Setiawan mengatakan, masyarakat umum yang sempat berkunjung ke Gedung Sate tidak perlu khawatir selama menerapkan protokol kesehatan, seperti pakai masker dan jaga jarak, dalam kunjungannya.

“Pertama, kalau kita memang patuh kepada protokol kesehatan dan durasi kunjungan terukur, tidak terlalu khawatir, apalagi menjaga jarak, memakai masker. Kami sendiri menyiapkan masker untuk tamu dan sebelum masuk harus cuci tangan dulu,” katanya.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar menyesuaikan sistem kerja di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar yang berdinas di Gedung Sate. Hal itu menjadi upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Jabar Nomor: 800/117/UM tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, penyesuaian sistem kerja yang dimaksud yakni seluruh PNS dan non-PNS bekerja dari rumah alias work from home (WFH) mulai Kamis, 30 Juli 2020, hingga Jumat, 14 Agustus 2020.

“Mau tidak mau tata kelola perkantoran harus berubah. Misalnya ketika ada yang mau menyampaikan berkas atau surat, itu juga harus dipikirkan. Berkas diberi bungkus plastik, kemudian semprot dulu dengan disinfektan untuk memastikan kebersihan. Ini memang dari pola kerja, tata kelola, memang harus berubah,” kata Setiawan.

Setiawan pun telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) internal. Pembentukan itu bertujuan agar protokol kesehatan diterapkan dengan ketat di semua OPD.

Selain itu, kata Setiawan, kasus positif di Gedung Sate belum dapat disebut sebagai klaster penularan COVID-19. Sebab, tidak ada penularan masif di dalam satu ruangan. Adapun kasus positif di Gedung Sate tersebar di beberapa Biro. Apalagi, akses Gedung Sate terbuka untuk umum pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Setiawan menyatakan, kasus positif COVID-19 di Gedung Sate menjadi pelajaran bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan terutama di ruang tertutup.

“Kepada seluruh warga khususnya di Jawa Barat, jangan lengah. COVID-19 masih ada diseputaran kita. Jangan lupa masker selalu dipakai. Kedua adalah jaga jarak dan hindari kerumunan. Ketiga, rajin cuci tangan dengan sabun. Itu hal yang harus kita lakukan. Kalau di perkantoran, buka ventilasi ruangan,” ucapnya.

“Sebelum vaksin ditemukan, yang bisa kita lakukan, selain mencegah dengan protokol kesehatan adalah tracing, pengetesan, dan isolasi,” imbuhnya.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja. (Foto: Dudi/Humas Jabar)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja. (Foto: Dudi/Humas Jabar)
Pengawasan Ketat Distribusi Bansos Jabar

Pengawasan Ketat Distribusi Bansos Jabar

Berita Jabar

KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pendataan maupun pendistribusian bantuan sosial (bansos) provinsi tahap II. Selain agar tepat sasaran dan berkeadilan, prinsip tersebut diterapkan guna mencegah penyelewengan.

Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Setda Provinsi Jabar yang juga Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan penyelewengan bansos provinsi.

Dudi pun memastikan potensi penyelewengan bansos provinsi Jabar sangat kecil. Hal itu karena Pemda Provinsi Jabar memilih mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia.

“Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi,” kata Dudi, Senin (3/8/20).

Pemda Provinsi Jabar, kata Dudi, melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendistribusian bansos provinsi.

“Tim Pendamping Penyaluran Bansos Provinsi Jabar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar. Setiap minggu, Tim Pendamping melakukan pertemuan untuk evaluasi distribusi bansos,” katanya.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar via Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para eselon 2 sebagai petugas penghubung (liasion officer) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jabar. Tujuannya mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pendistribusian bansos provinsi.

“Salah satu tugas para LO adalah memperbaiki hubungan komunikasi antara gugus tugas propinsi dan kabupaten/kota. Untuk saat ini, para LO ditugasi khusus untuk monitoring evaluasi terhadap bansos provinsi, menyelesaikan dan mengantiasipasi hambatan dalam penyaluran bansos,” kata Dudi.

“Kami dan BPKP melakukan sidak ke lapangan. Kami lihat dari mulai pengemasan sampai penyaluran. Kemudian, kami ikuti petugas sampai ke rumah penerima. Di sana, kami cek apakah paket sesuai dengan yang ditentukan. Hasilnya semua paket sesuai. Tidak ada pengurangan,” imbuhnya.

Proses pendistribusian bansos provinsi tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima, sesuai dengan kartu identitas. Jika data nama dan alamat tidak sesuai, kata Dudi, maka paket bansos provinsi dikembalikan untuk diverifikasi ulang.

Dudi mengatakan, terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi. Mulai dari menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos.

Pemda Provinsi Jabar berkolaborasi dengan BPKP untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS. Per Kamis (30/7/20), paket bansos provinsi berhasil diserahkan kepada seluruh KRTS Non DTKS.

“Kami melakukan filtering sebanyak 23 kali. Jadi tidak ada penerima double atau penerima yang tidak berhak. Proses filtering data penerima bansos tahap II pun dikawal oleh BPKP,” ucapnya.

Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Distribusi Bantuan Sosial Provinsi Jabar Tahap II
Distribusi Bantuan Sosial Provinsi Jabar Tahap II
Ridwan Kamil Akan Umumkan Regulasi Pelanggaran Tertib Kesehatan Besok

Ridwan Kamil Akan Umumkan Regulasi Pelanggaran Tertib Kesehatan Besok

Berita Jabar

KOTA BANDUNG — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan.

“Saya sudah tandatangani Pergub sanksi dan denda tidak pakai masker, sebagai upaya bisa melaksanakan kembali ekonomi tapi menjaga kewaspadaan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di Jakarta, Senin (27/7/20).

Pemakaian masker amat krusial pada masa AKB. Saat kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, penggunaan masker dapat menekan risiko penularan COVID-19 di ruang publik.

Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

“Kalau ekonomi mau jalan kembali, warga dan kita semua disiplin (terapkan protokol kesehatan) untuk mengurangi penyebaran virus. Itu yang kita tegakkan,” ucap Kang Emil.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, Kang Emil akan mengumumkan Pergub tersebut besok, Selasa (28/7/20).

“Regulasi sudah selesai hari ini. Namun, karena kegiatan Pak Gubernur hari ini padat dan sedang berada di Jakarta, pengumuman ditunda menjadi besok,” kata Daud.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani mengatakan, regulasi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, penetapan regulasi juga berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

“UU 30 Tahun 2014 itu memang memungkinkan penerapan sanksi administrasi oleh kepala daerah yang dilakukan untuk menegakkan tertib penyelenggaraan pemerintahan,” kata Eni di Kota Bandung, Senin (27/7/20).

“Dalam pasal 13 Perda Nomor 13 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang sanksi administrasi yang diterapkan dalam pelanggaran tertib kesehatan. Di situ sudah ada pengaturannya. Karena Perda sudah ada, jadi Pergub sudah kuat,” imbuhnya.

Eni menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar terkait regulasi penerapan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak pakai masker.

“Kabupaten/kota menerapkan sanksi berdasarkan pedoman provinsi. Kabupaten/kota pun menunggu regulasi karena akan mutatis mutandis dengan provinsi. Jadi, kabupaten/kota akan adaptif,” ucapnya.

Eni mengatakan, sanksi yang tercantum dalam regulasi merupakan sanksi administratif. Sanksi administratif, kata ia, berada dalam konteks administrasi. Hal tersebut berbeda dengan denda pidana yang diterapkan atas pelanggaran ketentuan pidana. Sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

“Teknis ada yang oleh provinsi, ada yang oleh kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota bisa menerapkan ini bersama-sama dengan provinsi. Atau provinsi sendiri melakukan dengan melibatkan Satpol PP, gugus tugas, dan perangkat daerah terkait yang menegakkan aturan,” katanya.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Caption: Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Caption: Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
100 Tahun Gedung Sate

100 Tahun Gedung Sate

Berita Jabar
Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar)
Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar)
Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar)
Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar)

KOTA BANDUNG — Gedung Sate genap berusia 100 tahun pada Senin (27/7/20). Meski sudah seabad berdiri, kemegahan dan kekokohan Gedung Sate terekam jelas pada setiap sudut arsitektur. Nilai historisnya pun terabadikan, dan tak akan tergerus oleh zaman.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menilai Gedung Sate memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Tak ada gedung pemerintahan yang bisa mengalahkan arsitektur maupun estetika Gedung Sate.

Selain itu, Gedung Sate merupakan salah satu simbol perjuangan. Di balik kemegahan, Gedung Sate menyimpan sebuah kisah perjuangan Angkatan Moeda Pekerdjaan Oemoem, yang mempertahankan Gedung Sate dan Kemerdekaan Indonesia dari serangan tentara Gurkha dan NICA. Histori tersebut akan terus hidup di tengah masyarakat.

“Ingat Jabar. Ingat Gedung Sate. Ingat Bandung, ikonnya pasti Gedung Sate. Tak ada yang bisa mengalahkan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Pembangunan Gedung Sate diawali peletakan batu pertama pada 27 Juli 1920 oleh putri Wali Kota Bandung saat itu, Johana Catherina Coops, dan perwakilan Gubernur Hindia-Belanda di Batavia, Petronella Roelofsen.

Penggalian tanah pun dilakukan untuk menanam konstruksi beton bertulang sebagai fondasi bangunan dan pembangunan ruang bawah tanah, dilanjutkan dengan pembangunan lantai pertama hingga ketiga.

Setelah pengerjaan ruang tanah selesai, pembangunan dilanjutkan dengan pengerjaan konstruksi lengkung untuk pintu dan jendela gedung, serta kolom pojok gedung bagian dalam dan luar.

Pada 1922, pembangunan menara gedung beserta penyelesaian dinding luar, perataan lahan sekitar, dan pengerjaan atap dilakukan. Tahun berikutnya, penyelesaian bagian dalam aula lantai satu serta penyelesaian ornamen kolom di aula gedung.

Pembangunan Gedung Sate melibatkan 2.000 pekerja dan menghabiskan dana sebesar 6 juta gulden. ”Kenapa sate karena dulu ada 6 juta gulden biaya pembangunannya. Satu juta disimbolkan dengan satu sate,” kata Kang Emil.

Tak ada acara khusus untuk memperingati 100 Tahun Gedung Sate karena sedang dalam pandemi COVID-19. Sejumlah rencana yang telah disusun dibatalkan.

Kendati begitu, Kang Emil menyatakan, peringatan 100 Tahun Gedung Sate tetap terlaksana dengan merawat dan menjaganya. Perbaikan fasilitas Gedung Sate di berbagai sudut menjadi bukti.

Salah satunya pemasangan pilar-pilar yang menggambarkan bahwa Gedung Sate milik warga Jabar. Selain itu, pemasangan pilar dapat menggerakkan ekonomi Jabar yang sempat terpukul pandemi COVID-19.

”Jadi satu pilar, satu kabupaten. Satu pilar Majalengka misalnya ada sejarahnya juga, bagaimana Cirebon juga, jadi kepemilikan Gedung Sate dan Gasibu dimiliki tidak hanya masyarakat Bandung Raya, tapi oleh masyarakat lainnya,” ucapnya.

Kang Emil mengatakan, pada tahun ini, Gedung Sate terbuka untuk umum dan menjadi salah satu destinasi wisata. Masyarakat dapat menyusuri jejak-jejak historis Jabar dengan menghadirkan tour guide. Namun, hal itu tertunda karena COVID-19.

“Ketika menjadi gubernur, memperingati 100 tahun Gedung Sate. Sekarang COVID-19 juga bagi saya ini adalah ujian dari sejarah hidup saya. Namun, saya berbangga dengan 100 tahun Gedung Sate,” kata Kang Emil.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Sekretariat Daerah Jabar
Hermansyah

Training Of Trainer (TOT) Sekoper Cinta Angkatan Kedua Tahap I Tahun 2019

Training Of Trainer (TOT) Sekoper Cinta Angkatan Kedua Tahap I Tahun 2019

DP3AKB, Galeri Foto, PKHP

TOT Sekoper Cinta kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari pelaksanaan pada tanggal 4 sampai 6 April 2019 yang telah melahirkan 270 Fasilitator penggerak pelaksana kegiatan belajar mengajar di 27 desa atau kelurahan P2WKSS Kabupaten Kota seJawa Barat yang berlangsung dari bulan April hingga September 2019. Dari kegiatan tersebut telah lahir 270 juara yang berhasil menuntaskan pembelajaran modul dasar dan modul tematik sekoper cinta dan telah mengikuti prosesi wisuda oleh Gubernur Jawa Barat.

TOT sekoper Cinta Angkatan Kedua ini dilaksanakan di Sekretariat Sekoper Cinta Jalan Turangga Nomor 25 Bandung. Rabu(11/12/19) di ikuti oleh 430 orang peserta perwakilan seluruh Kecamatan dan dari 26 Kabupaten Kota di luar kecamatan yang telah mengikuti sebelumnya.

Dibuka oleh Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Ir. Poppy Sophia Bakur, M.EP, beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank BJB tbk, PT Paragon Technology and Innovation (Wardah) yang telah mendukung penuh penyelenggaraan TOT lanjutan ini melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga hotel IBIS Trans Studio yang telah mendukung penyediaan akomodasi peserta TOT Sekoper Cinta.

Seluruh peserta dibagi kedalam empat kelas pembelajaran dan mendapatkan seluruh materi pelatihan yaitu 6 modul dasar dan 4 tematik, modul dasar perkenalan pengenalan setelah bercinta citra diri perempuan membangun keluarga bahagia keterampilan dasar perempuan kesehatan keluarga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta modul tematik anak dan keluarga keterampilan dan perempuan di ruang publik dan politik.

WhatsApp Image 2019-12-11 at 13.04.11

WhatsApp Image 2019-12-11 at 13.04.06

WhatsApp Image 2019-12-11 at 13.03.58

WhatsApp Image 2019-12-11 at 13.03.53

WhatsApp Image 2019-12-11 at 13.03.56

WhatsApp Image 2019-12-13 at 18.35.08 (2)