Penguatan Jejaring Gugus Tugas 2015

Penguatan Jejaring Gugus Tugas 2015

DP3AKB, PPA

Juli 2015. Semangat di era otonomi daerah yang menempatkan system pemerintahan yang bersifat kemitraan, memerlukan penguatan komitmen, bentuk kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat. Terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan orang merupakan komitmen bersama antara pemprov Jawa Barat. Dalam hubungan itulah optimalisasi peran Gugus Tugas sebagai lembaga koordinatif harus mampu menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan masalah trafiking.

Kegiatan Pembekalan Trafiking, KDRT, dan Pornografi kepada 300 peserta Jejaring Gugus Tugas di daerah adalah merupakan kegiatan Pencegahan Preemtif yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

P2TP2A Jabar dan Amerika Perkuat Kerjasama Berantas Human Trafficking

P2TP2A Jabar dan Amerika Perkuat Kerjasama Berantas Human Trafficking

Artikel

Simak videonya di sini

Ketua Pusat Perlayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan menerima kunjungan US Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Alison Kiehl Friedman di kediaman resmi Gubernur Jawa Barat, Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No.1 Kota Bandung, Selasa (30/10) pagi kemarin. Tujuan kunjungan tersebut guna memperkuat kerjasama dan memperluas jejaring dalam rangka memerangi human trafficking atau perdagangan manusia.

“Ini sebenarnya menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia juga pernah ke Pakuan guna membicarakan perdaganagan manusia atau human trafficking. Dan kunjungan kali ini juga agar kerjasama yang terjalin semakin terarah dan terorganisasi,”jelas Netty usai menerima rombongan dari Kementrian Luar Negeri Amerika Serikta tersebut.

Sementara itu Alison menjelaskan bahwa perdagangan manusia juga marak di Amerika, namun penanggulangan disana sudah melibatkan beberapa sektor pemerintahan. “Kami melibatkan beberapa institusi, bahkan hingga kementrian perhubungan. Misalnya di kereta bawah tanah petugas kami setiap saat mengawasi tanda-tanda penumpang yang menjadi korban human trafficking, jadi kerjasama dengan yang lainnya harus dilaksanakan,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Netty menjelaskan, tiga poin penting yang dibicarakan, dalam kerangka menguatkan kerjasama. Pertama perlunya koordinasi lintas sektoral dalam memerangi human trafficking. “P2TP2A saja tidak cukup, perlu menggandeng instansi lain, seperti kemenakertrans, kemendiknas, dan kemenhub,” paparnya. Poin kedua, yakni perlunya melibatkan stakeholder sebanyak-banyaknya. “Misalnya dengan melibatkan LSM, agar informasi yang tersebar semakin luas,”tambahnya.

Poin terakhir tim dari kementrian meminta izin untuk mengunjungi Sukabumi sebagai daerah yang dijadikan pilot project dalam upaya memerangi perdagangan manusia. Menurut delegasi tersebut, Sukabumi dipilih sebagai pilot project , karena mereka menganggap, mewakili kawasan Jawa Barat yang memiliki perangkat yang paling baik, selain memang memiliki populasi masyarakat yang cukup besar.. “Mudah-mudahan kerjasama dalam bentuk yang lebih konkrit bisa segara tercapai, dan mudah-mudahan kerjasama antar negara ini bisa mewujudkan peradaban manusia yang lebih baik,” harap Netty.

Sedangkan sebagai upaya preventif, Netty menyatakan, P2TP2A Jabar juga menjalin kerjasama dengan enam perguruan tinggi di Jabar. “Kita adakan pelatihan-pelatihan di perguruan tinggi, mencetak para edukator, agar mampu menyebarkan informasi ke sesama mahasiswa,” ujarnya.

Delegasi Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat yang turut hadir, diantaranya; Senior Coordinator For Reports and Political Affairs Mark Taylor, Global Affairs Officer Heather Shkliarova, dan Kendra Kreider. Usai diterima di Gedung Pakuan, mereka juga menyempatkan berkunjung ke Kantor P2TP2A Provinsi Jawa Barat di Jalan LLRE. Martadinata Kota Bandung. Kemudian mereka bertolak ke Sukabumi, untuk melihat langsung persiapan pilot project dalam penanganan human trafficking.

Sosialisasi Anti Perdagangan Orang ke Anak Sekolah

Sosialisasi Anti Perdagangan Orang ke Anak Sekolah

DP3AKB, PPA

Juli 2015. Sosialisasi Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan sasaran anak sekolah, SMA dan BK.

Semangat di era otonomi daerah yang menempatkan system pemerintahan yang bersifat kemitraan, memerlukan penguatan komitmen, bentuk kerjasama,  kemitraan dan   partisipasi masyarakat. Terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan orang  merupakan  komitmen bersama antara pemprov Jawa Barat.  Dalam hubungan itulah optimalisasi peran Gugus Tugas sebagai lembaga koordinatif harus mampu menjawab berbagai persoalan  yang terkait dengan masalah trafiking.

Kegiatan Pembekalan Trafiking, KDRT, dan Pornografi  kepada 300 peserta  Jejaring Gugus Tugas di daerah adalah merupakan kegiatan  Pencegahan  Preemtif yaitu  tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Semiloka Perlindungan terhadap Anak Ketika Berpekara Hukum

Semiloka Perlindungan terhadap Anak Ketika Berpekara Hukum

Galeri Foto

Kepala BP3AKB Dr.Hj.Nenny Kencanawati,M.Si berkesempatan memberikan laporan pada acara Semiloka Perlindungan terhadap Anak ketika berperkara hukum. Dalam acara tersebut hadir pula menteri PP dan PA Prof.Dr.Yohana Susana Yembise, Ibu Hj.Dr.Netty Prasetiyani Heryawan,M.Si selaku Ketua P2TP2A Prov.Jawa Barat dan Ibu Hj.Diah Sulastri Dewi,SH.MH selaku ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kab.Bogor.

Dalam laporannya kepala BP3AKB Prov. Jabar mengutarakan dasar hukum dari Perlindungan Anak Ketika Berperkara Hukum tahun 2015 yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan daerah nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463/KEP.627-BPPKB/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan seluruh stake holders Perlindungan Anak di Jawa Barat khususnya yang menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, meningkatkan komitmen kerja sama dan sinergitas seluruh stake holders Perlindungan Anak di Jawa Barat, khususnya yang menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dalam terkait pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Acara Semiloka Perlindungan terhadap Anak Ketika Berperkara Pidana tahun 2015 ini diikuti oleh 260 peserta. Adapun materi pada acara tersebut adalah:

  • Kebijakan Nasional Perlindungan Anak
  • Pola Pengasuhan Anak berbasis Masyarakat
  • Model Perencanaan Penangganan ABH di Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Penyelesain Perkara Pidana Anak Melalui Diversi di Kepolisian
  • Diversi Kejaksaan
  • Diversi Pengadilan
  • Paparan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Diversi di Pengadilan.
Menggali Potensi Pemberdayaan Perempuan Melalui P2WKSS

Menggali Potensi Pemberdayaan Perempuan Melalui P2WKSS

DP3AKB, PKHP

Pembangunan desa merupakan salah satu pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat. Desa adalah kekuatan sejati Negara ini. Potensi fisik desa seringkali menjadi hal yang belum terfasilitasi padahal kekayaan dan keindahan alam desa yang dimiliki Negara ini merupakan mutiara alami yang tak ternilai harganya. Belum lagi adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai kearifan lokal desa yang tak terhitung jumlahnya adalah harta yang membanggakan. Menyadari potensi-potensi tersebut, kebijakan pembangunan perdesaan pada periode 2015-2019 diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan agar terjadi pengembangan perdesaan. Tanpa pemerataan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik, potensi masyarakat desa akan sulit untuk digali dan dikembangkan.

Pembangunan Desa Melalui P2WKSS

Sejatinya, hakekat pembangunan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, tanpa adanya diskriminasi ras, agama, dan jenis kelamin. Hal ini berarti pembangunan harus meliputi segala aspek yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Untuk mengupayakan hal tersebut, segala program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki harus menjadi panduan bagi optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Perspektif kesetaraan gender yang berdasarkan pada kesamaan perolehan akses, kontrol, peran, serta kesempatan untuk terlibat dalam program pembangunan hendaknya menjadi perhatian semua elemen masyarakat.

Dalam upayanya memajukan desa melalui “tangan” kaum perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lama menyadari potensi desa yang belum tergali. Melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, program P2WKSS (Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) diselenggarakan untuk memicu terjadinya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai instansi terkait di pemerintah kota/kabupaten setempat untuk bersama-sama melakukan “bedah desa”. Adapun instansi-instansi terkait mencakup Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Dinas Bina Marga, Pengairan, Perkebunan, Peternakan, Dinas Sosial, dan beberapa SKPD lainnya.

Aspek Penilaian P2WKSS

Beberapa aspek yang dinilai dalam program ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, rumah tidak layak huni (rutilahu), perbaikan saluran air bersih, pembangunan MCK, dan penerangan jalan umum. Pembangunan selanjutnya yaitu pembangunan non fisik meliputi program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yaitu penyuluhan dan pembinaan baik Posyandu, Posbindu, PosKB, penyuluhan kesehatan lingkungan, penyuluhan pernikahan usia dini, serta penyuluhan Narkoba. Terakhir, yaitu kegiatan yang berupa pelatihan dan pendidikan. Kegiatan pada aspek ini meliputi pengolahan makanan empat sehat lima sempurna, ketrampilan packaging atau membuat kemasan produk, keterampilan mengolah limbah industri dan rumah tangga, pelatihan menjahit serta tata rias rambut dan wajah.

Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi hal-hal yang dapat dibangun dan dikembangkan melalui program ini, disamping aspek-aspek lain seperti pelatihan terkait pengembangan ternak dan perkebunan, kemitraan dengan divisi Corporate Social Responsibility dari berbagai industri/perusahaan setempat.

Saat ini, program tersebut tengah bergulir untuk periode tahun 2015. Tim penilai dari BP3AKB sedang bergerak melakukan rechecking menuju beberapa desa yang masuk ke dalam peringkat 10 besar dari 27 desa/kelurahan binaan P2WKSS. Desa-desa yang termasuk dalam peringkat 10 besar tersebut trerletak di Kota Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon,

Dampak P2WKSS Bagi Masyarakat

Program ini pada pelaksanaannya selalu menjadi program yang dinanti masyarakat desa karena program ini menjadi pemicu pembangunan desa yang selama ini berhasil menggerakkan segala sendi perdesaan untuk mengupayakan kemajuan desa. Oleh sebab itu, rencana pelaksanaan program ini pun digarap dengan penuh pertimbangan dan kecermatan oleh tim dari Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup di BP3AKB Provinsi Jawa Barat.

Dengan program ini, tampak jelas adanya harapan dan cita-cita masyarakat akan tercapainya kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat desa khususnya kaum perempuan merasa diperhatikan dan terutama dihargai kapasitasnya sebagai warga bangsa. Semangat untuk menjadi berdaya dan terampil sangat terasa saat program ini dilaksanakan. Warga perempuan tidak lagi hanya bertopang dagu dan menjadi pelaksana urusan domestik rumah tangga namun juga ikut berperan dalam roda perekonomian keluarga. Melalui pelatihan ketrampilan yang difasilitasi oleh program ini, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan menjadi warga Negara yang berdikari.

Indira Briantri Asni, S. Psi
NIP. 198106072015032002