shutterstock

KOMPAS.com — Hukuman kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Muncul tudingan dari masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan menerapkan hukuman kebiri.

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sujatmiko, memberikan penjelasan terkait polemik yang timbul di masyarakat.

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai hukuman kebiri.

“Perppu ini akan diterapkan dengan tetap memperhatikan koridor hukum, termasuk penghormatan terhadap HAM, baik pelaku maupun korban. Perppu ini sangat diperlukan untuk melindungi para korban yang merupakan kelompok rentan, perempuan dan anak,” ujar Sujatmiko saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).

Sujatmiko menegaskan bahwa hukuman kebiri tidak akan diterapkan kepada pelaku yang masih anak-anak. Hukuman akan diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa.

Ia menjelaskan, hukuman kebiri akan diberikan melalui suntikan kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi tersebut untuk menjaga pelaku tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido.

Suntikan kimia ini pun sifatnya tidak permanen. Menurut Sujatmiko, efek suntikan ini hanya muncul selama tiga bulan.

Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan. (Baca: Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri)

Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku, jangan sampai pelaku mengalami dampak negatif lain selain penuruan libido.

“Hukuman kebiri bukan berarti memotong alat vital pelaku. Di sinilah kami tetap memperhatikan pertimbangan hak asasi manusia. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya,” kata Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan, hukuman suntikan nantinya akan diberikan oleh tenaga media profesional dari kementerian yang menangani. (Baca: Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh)

Teknis pelaksanaan hukuman kebiri akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). PP tersebut, kata Sujatmiko, mengatur secara teknis bagaimana proses penyuntikannya dan siapa yang akan memberikan suntikan.

Selain itu, hukuman suntikan paling lama dilakukan selama dua tahun setelah terpidana menyelesaikan hukuman pokoknya.

Misalnya, seseorang divonis 15 tahun penjara, maka suntikan akan dilakukan setelah pelaku menjalani vonis tersebut. Kemudian, pelaku juga akan dipasangi cip agar pergerakannya mudah dipantau.

“Yang kami lakukan ini adalah sebuah cara untuk menimbulkan efek jera. Apakah ini efektif, nanti kami akan lihat ke depannya,” katanya.


Kompas TV Presiden Sahkan Perppu Kebiri

Artikel Terkait

PAI: Rendahnya Vonis Sony Sandra Cederai Semangat Presiden Jokowi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, terhadap pengusaha Sony Sandra yang dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap 58 anak. W...
Ini 7 Alasan Kuat Mengapa Orangtua Tidak Boleh Gengsi Minta Maaf Pada Anak Setiap orangtua pasti ingin melakukan yang terbaik bagi anaknya. Tapi, yang namanya manusia memang tidak ada yang sempurna. Para orangtua tidak mungkin selalu benar, begitu juga dengan anak-anak. Baik orangtua maupun anak sam...
Dorothy Law Nolte: Anak Belajar dari Kehidupannya Artikel kali ini lebih ke arah pemahaman tentang Dorothy Law Nolte. Karyanya yang membahas tentang anak akan belajar dari apa yang mereka jalani. Mungkin untuk bisa mengerti artikel ini kita perlu menggunakan sisi perasaan ki...
Pemkab KBB Wacanakan Daerahnya Ramah Anak NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mewacanakan daerahnya menjadi kabupaten layak dan ramah anak. Hal itu di antaranya dilakukan dengan menyediakan ruang publik bagi anak-anak. Bupati Bandung Barat Abubakar...
Kekerasan Seksual Anak di KBB Tinggi NGAMPRAH, (PR).- Tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bandung Baratcukup tinggi. Data Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KBB, pada 2015 tak kurang dari 22 kasus kekerasan sek...

Leave a Reply

Your email address will not be published.