Sinkronisasi Perlindungan Hak Perempuan

Sinkronisasi Perlindungan Hak Perempuan

Artikel

...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

SINKRONISASI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN   

“Kasus kekerasan berbasis gender masih relatif tinggi, baik yang terjadi di area domestik maupun publik. Begitu juga dengan lokus, baik di dalam rumahnya sendiri, tempat bekerja, situasi darurat dan kondisi khusus seperti daerah bencana dan kalangan disabilitas yaitu penyandang cacat dan lansia,” Ujar Sekretaris Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Prijadi Santoso saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Regional Wilayah Tengah Indonesia di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Menurut Survei Pengalaman Hidup Perempuan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kemen PPPA, diungkapkan bahwa 18,3%  perempuan usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, baik yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidupnya. 

Kasus kekerasan fisik 12,3% terjadi dalam rumah tangga (KDRT) dan 10,6% merupakan kekerasan seksual. Sementara itu, 20,5% perempuan masih mengalami kekerasan emosional atau psikologis berupa tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan dan lainnya. Sebesar 24,5% perempuan terperangkap dalam kekerasan ekonomi dengan meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya dan memanfaatkan atau menguras harta pasangan, serta 42,3% perempuan mengalami pembatasan aktivitas oleh pasangannya.

Prijadi melanjutkan, kekerasan juga kerap terjadi di daerah rawan bencana dan konflik. Perempuan menjadi lebih rentan dan sering mengalami kekerasan akibat masih rendahnya pemahaman dan perspektif tentang perempuan sehingga diperlakukan sama, bahkan lebih buruk dengan laki-laki. “Begitu juga diranah ketenagakerjaan, sering terjadi berbagai kasus pelanggaran hak dan masih adanya perlakuan diskriminasi terhadap pekerja perempuan  dalam berbagai aspek baik bagi mereka yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri,” pungkas Prijadi.

Guna menekan angka kasus kekerasan pada perempuan, Kemen PPPA melalui Deputi Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan Rakortek dengan tema mewujudkan Perlindungan Hak Perempuan yang Komperehensif. “Saya berharap Rakortek ini dapat menciptakan komitmen dari para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah terhadap implementasi kebijakan perlindungan hak perempuan dengan memperkuat koordinasi, sinkronisasi kebijakan, standarisasi, kualitas pelayanan, serta menjadi masukan bagi Kabinet Pemerintahan mendatang,” lanjut Prijadi.

Rakortek yang berlangsung sejak 10 – 12 Oktober 2018 dihadiri oleh 120 orang peserta berasal dari tujuh provinsi meliputi Kalimantang Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTB dan Bali. Dalam Rakortek tersebut juga dihadirkan narasumber yang berasal dari Kemen PPPA dan United Nation (UN) Woman serta testimoni dari para pegiat yang aktif dibidang perlindungan perempuan. Para pegiat tersebut juga telah berhasil melakukan perubahan pola pikir dan perilaku di masyarakat, seperti Ibu Soraya Kamaruzzaman  (perempuan pelopor perdamaian dari Aceh), Darwinah (kader bina Keluarga TKI dari Indramayu) dan Luh Putu Anggraeni (Aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar).

              

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

email: publikasi@kemenpppa.go.id

Modus dan Pola Jaringan TPPO Baru, Kemen PPPA Himbau Masyarakat Waspada

Modus dan Pola Jaringan TPPO Baru, Kemen PPPA Himbau Masyarakat Waspada

Artikel

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

MODUS DAN POLA JARINGAN TPPO BARU, KEMEN PPPA HIMBAU MASYARAKAT WASPADA

Siaran Pers Nomor: B- 191/Set/Rokum/MP 01/10/2018

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibiarkan. Saat ini telah terjadi pergeseran modus operandi dan pola jaringan pelaku TPPO. Untuk itu, semua lapisan masyarakat dihimbau untuk mengetahui dan mewaspadai segala bentuk modus kejahatan ini yang mungkin saja terjadi di sekitar kita.

“Saat ini telah terjadi pergeseran modus operandi dan pola jaringan pelaku TPPO. Pelaku menjadi lebih mudah melakukan TPPO dengan adanya kemajuan teknologi. Modus TPPO tidak hanya terkait pekerja migran keluar negeri tetapi juga berkembang modus-modus baru, seperti pengantin pesanan dan ‘jual teman’ di kalangan remaja, siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Pola jaringan pelaku TPPO juga berkembang, dimana korban banyak yang beralih menjadi pelaku TPPO. Mirisnya, orang tua atau keluarga yang seharusnya sebagai pelindung berubah menjadi pelaku TPPO. Negara ASEAN yang semula menjadi daerah tujuan, saat ini juga berkembang menjadi daerah transit karena kemudahan memasuki negara tersebut, untuk menuju negara-negara yang seharusnya terlarang (moratorium),” pungkas Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) Tahun 2018 yang telah berlangsung sejak 10 – 12 Oktober 2018 di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Dalam kegiatan tersebut juga hadir Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher yang mengatakan usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi antar sektoral. Ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor. Peran masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum.

Vennetia menambahkan korban TPPO sebagian besar adalah perempuan dan anak. Tidak sedikit dari mereka mengalami trauma berat (fisik dan mental) serta terjerat hutang sehingga menjadikan mereka dalam kondisi yang semakin rentan. Oleh karenanya, saat ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar GT PP-TPPO dapat berfungsi secara maksimal di masyarakat.

“Kita semua perlu meningkatkan komitmen dan berinovasi dalam pemberantasan TPPO seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai,  rencana aksi dengan indikator kinerja yang terukur, didukung sistem data pelaporan yang holistik dan sistematis, serta pengawasan yang melekat. Oleh karena itu, struktur GT PP-TPPO sebaiknya diisi oleh lembaga operasional yang mampu bergerak secara dinamis, namun tentunya dengan arahan  Kepala Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengambil kebijakan. Masyarakat, terutama kaum orang tua juga seharusnya meningkatkan pemahaman dan pengamanan anak-anaknya terhadap indikasi awal terjadinya TPPO karena modus dan polanya yang terus berkembang,” tutup Vennetia.

Rakornas GT PP-TPPO Tahun 2018 menghasilkan sejumlah rekomendasi, diantaranya:

Pencegahan TPPO:

• Memperluas Desbumi dan Desmigratif ke wilayah-wilayah prioritas

• Mengaktifkan Community Watch PP-TPPO dan mengintegrasikan dengan kegiatan sejenis yang ada di desa.

• Penyusunan road map pencegahan TPPO.

• Pemanfaatan ICT untuk pencegahan dan koordinasi PTPPO melalui kanal/portal.

• Peningkatan kapasitas bagi pelaku media dan jurnalis dengan pendekatan perlindungan korban.

• Inventarisasi dan kompilasi praktik-praktik baik.

• Percepatan implementasi UU 18 Tahun 2017.

• Membangun data base terintegrasi dan mekanisme evaluasi.

• Penyusunan kebijakan tentang TPPO.

• Meningkatkan sosialisasi TPPO melalui berbagai media dan berbasis masyarakat, kepada masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

• Penguatan komitmen antar Sub GT TPPO terkait pencegahan melalui rapat koordinasi antar Sub GT TPPO.

• Memperkuat kapasitas anggota Sub GT tentang pencegahan TPPO

• Membentuk GT dan Sub GT, serta menyusun RAD bagi daerah yang belum.

• Menjadikan TPPO sebagai isu prioritas mulai dari tingkat pemerintah terendah/desa.

• Memperbaiki pendataan terkait PMI mulai dari tingkat desa.

• Membentuk pendamping PMI di wilayah kab/kota.

 

Penegakan Hukum dan Pengembangan Norma:

• Pembuatan database antar Kementerian/Lembaga penegak hukum yang terintegrasi

• Revisi peraturan terkait TPPO, khususnya terkait kepastian pembayaran restitusi

• Pemberdayaan Gugus Tugas dalam penegakan hukum TPPO, termasuk koordinasi lintas sektoral dalam PP-TPPO di seluruh lini dengan melibatkan Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Aparat Penegak Hukum

• Pembentukan unit khusus penanganan TPPO di kepolisian tingkat wilayah

 

Rehabilitasi Kesehatan:

• Memperjelas proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA

• Memperjelas kewenangan antara Kemsos dengan Kemkes 

• Memperkuat jejaring dengan Lembaga Non-Pemerintah maupun swasta 

• Menjadikan TPPO sebagai program prioritas dalam RPJMN

• Penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kualitas SDM

• Membuat Perda/Pergup/Perbup/Perwakot

 

Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi:

• Asistensi dan monitoring Sub-GT Rehabsos tingkat pusat ke Sub-GT Provinsi dan Kab/Kota 

• Asistensi dan monitoring pengelolaan shelter secara berkala

• Memfasilitasi pengembangan rumah perlindungan di daerah rawan TPPO

• Membangun sinergi antar dinas terkait dalam penanganan korban TPPO pasca rehabilitasi dan pemulangan 

• Mengembangkan petunjuk teknis dalam penganggaran pemberdayaan korban TPPO

• Mengintegrasikan database penanganan korban yang komprehensif antar instansi terkait

• Membangun jejaring dengan lembaga atau asosiasi psikolog

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

publikasi@kemenpppa.go.id

Harmonisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Harmonisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Artikel

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

HARMONISASI PENCEGAHAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Siaran Pers Nomor: B- 188/Set/Rokum/MP 01/10/2018

“Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat sindikasi dengan akar penyebab masalah yang kompleks, beragam dan terus berkembang,” tegas Menteri Yohana pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPPO) sekaligus Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Regional Wilayah Tengah Indonesia Tahun 2018 di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menteri Yohana melanjutkan, guna mencegah TPPO diperlukan upaya sinergis para pihak terkait, mulai dari lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah di pusat dan daerah. “Sinergitas kebijakan, program dan kegiatan di semua lini memiliki daya ungkit tinggi, dan semua pihak harus sepakat untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan melalui sistem database yang dapat dipertanggungjawabkan, faktual, real time, terverifikasi dan terintegrasi,” lanjut Menteri Yohana.

Saat ini, Kemen PPPA telah membangun database Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan n  (SIMFONI PPA) untuk memfasilitasi pencatatan kekerasan berbasis data layanan di daerah. Khusus TPPO, gugus tugas pusat juga sedang bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) atau Organisasi Internasional untuk Migrasi terkait pemutakhiran database dan mekanisme pendataan kasus-kasus TPPO. 

Penanganan kasus-kasus TPPO melalui aksi yang sinergis antara anggota Gugus Tugas TPPO (pusat dan daerah) juga terus ditingkatkan. Tahun ini Gugus Tugas telah menangani kasus 11 perdaganagn perempuan Indonesia ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan. Selanjutnya, Menteri Yohana dan GT PP-TPPO Pusat juga telah melakukan inspeksi mendadak ke sebuah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di daerah Ciracas. Dalam inspeksi mendadak tersebut ditemukan  adanya 20 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal dan 3 CPMI beresiko korban TPPO karena pemalsuan dokumen. Selain itu, juga menangani seorang anak perempuan korban TPPO ke Malaysia dan korban TPPO dari Banten, NTT dan NTB yang dikirim ke Maroko dengan modus TKI.

Berdasarkan data dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum, sejak 2014 hingga saat ini terdapat 1.911 perempuan dan 335 anak korban TPPO. Modus operandi dan pola jaringan pelaku juga telah bergeser. "Saat ini telah terjadi pergeseran modus operandi pelaku TPPO. Pemalsuan dokumen yang semula hanya berupa KTP, saat ini berupa surat keterangan, serta adanya kawin pesanan. Perekrutan saat ini juga dapat dilakukan melalui media sosial, sehingga yang tadinya korban harus bertemu dengan pelaku atau jaringan pelaku,saat ini mereka tidak harus bertemu dengan pelaku. Selain adanya pergeseran modus operandi, juga terjadi pergeseran pola jaringan pelaku. Saat ini, korban bisa dijadikan pelaku oleh pelaku utama dalam perekrutan.  Misalnya, seorang pekerja migran atas perintah majikannya mencari orang terdekat untuk dijadikan korban. Akhirnya, melalui korban yang menjadi pelaku tersebut jaringan pelaku TPPO menjadi berkembang," papar Kasubdit IV TPPO Subdit III DIT TIPIDUM Bareskrim Polri, Chuck Putranto.

“Sejak awal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berkomitmen memajukan kaum perempuan agar ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Terkait kesetaraan gender, kami memiliki beberapa pejabat publik perempuan, salah satunya adalah wakil Walikota Palangka Raya. Ini sebagai bukti bahwa kami menghargai peranan perempuan. Terkait Tindak Pidana Perdaganan Orang, Gubernur Kalimantan Tengah telah menerbitkan SK Gubernur Nomor : 188.44/161/2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) Kalimantan Tengah. Instruksi dari gubernur ini jelas dan tegas bahwa gugus tugas harus tuntas dalam memberantas TPPO, mulai dari pencegahan, penangananan, serta pemberdayaan korban TPPO, sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib H. Said Ismail.

Sementara itu, Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Danes mengatakan bahwa melalui pelaksanaan Rakortek Perlindungan Hak Perempuan Regional Wilayah Tengah Indonesia Tahun 2018 dapat memperkuat koordinasi, komunikasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya Perlindungan Hak Perempuan  baik di pusat dan daerah, meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, serta meningkatkan standarisasi dan kualitas Perlindungan Hak Perempuan.

Menteri Yohana berharap, melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPPO) sekaligus Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Wilayah Tengah Tahun 2018 dapat memunculkan inovasi, komitmen, dan sinergi antara Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam menegakan perlindungan hak perempuan, dalam hal ini termasuk upaya pemberantasan TPPO. “Dalam menghadapi semakin beragamnya modus-modus baru dalam TPPO, kami meyakini pentingnya meningkatkan sharing best practices, knowledge dan upaya lintas bidang di tingkat nasional dan daerah. Melalui interaksi antar peserta Rakornas GT PP-TPPO dan Rakortek Perlindungan Hak Perempuan Regional Wilayah Tengah Tahun 2018, diharapkan muncul ide-ide kreatif dan inovatif, adanya penguatan komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penajaman program dan kegiatan terkait perlindungan hak perempuan secara holistik, dalam hal ini termasuk pencegahan dan penanganan TPPO, serta peningkatan kapasitas dan peran para pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan hak perempuan mulai dari pencegahan, penanganan atau pelayanan, penegakan hukum, dan pemberdayaan,” tutup Menteri Yohana.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

publikasi@kemenpppa.go.id

 

Sumber: Kemen PP PA

10 Alasan dan Kelebihan Ayah yang Terlibat dalam Pengasuhan

10 Alasan dan Kelebihan Ayah yang Terlibat dalam Pengasuhan

Artikel

Apakah laki-laki yang terlibat dalam pengasuhan akan membuat harga dirinya sebagai laki-laki runtuh? Jawabnya tentu tidak. Justru laki-laki yang demikian akan dikenal sebagai Ayah yang hebat karena menjadi Ayah yang bertanggungjawab, cinta keluarga, dan menyenangkan. Dalam konteks keluarga, runtuhnya harga diri laki-laki justru ketika ia menelantarkan, dan melakukan kekerasan pada keluarganya.

Pada tulisan ini akan membahas mengenai 10 alasan dan keuntungan buat Ayah yang terlibat pada pengasuhan:

  1. Pernikahan Komitmen Hidup Bersama

Layaknya sebuah tim, membangun rumah tangga semestinya menjadi tanggung jawab bersama, baik dalam urusan domestik dengan berbagi peran, maupun keterlibatan kedua orang tua dalam proses pengasuhan. Bila hal itu dilakukan maka selain beban terasa ringan, momen kebersamaan dalam keluarga akan menjadi ingatan yang indah bagi keluarga, terutama bagi anak dikemudian hari.

Selain hal di atas, coba ingat-ingat lagi ketika dahulu menikahi istri, apakah ia dinikahi karena anda mencintainya, atau akan menjadikannya sebagai asisten rumah tangga (ART)? Tentu karena anda mencintainya, kan? Ya, istri anda tentu sangat berarti bagi anda. Nah, bila demikian maka sudah semestinya saling berbagi dalam urusan rumah tangga, terutama terlibat dalam pengasuhan.

  1. Mencari Nafkah Bukan Alasan Tidak Bisa Terlibat dalam Pengasuhan

Tapi bagaimana dengan Ayah yang sibuk bekerja mencari nafkah? Terlibat dalam pengasuhan bukan berarti 24 Jam Ayah selalu bersama anak. Keterlibatan bagi Ayah yang sibuk ialah memaksimal waktu luang, dan waktu luang itu tidak hanya saat weekend atau libur panjang, tetapi juga memanfaatkan waktu senggang dengan menelepon ke rumah. Apalagi saat ini kita sudah dimanjakan oleh kecanggihan teknologi, Ayah bisa memanfaatkan video call. Selain itu saat sedang libur dari pekerjaan Ayah bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin bersama anak-anak, dan bila perlu singkirkan gadget untuk sementara waktu. Tidak usah memikirkan tempat yang jauh dan khawatir dengan pengeluaran besar untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama anak, bermain di rumah atau di sekitar tempat tinggal saja sudah asik selama itu dilakukan bersama-sama.

  1. Menjadi Ayah yang Hadir dalam Kehidupan Anak

Tidak sedikit anak yang merasakan ketidakhadiran Ayah dalam hidupnya walaupun secara fisik sang Ayah ada di dalam rumah. Tetapi karena Ayah merasa mengasuh adalah tanggung jawab istri, maka Ayah akan abai dan jauh dengan anak-anaknya. Untuk itu bagi Ayah yang ada dalam situasi tersebut (jauh dari anak), sudah saatnya hadir secara sempurna pada kehidupan anak dengan terlibat dalam pengasuhan.

  1. Dapat Memahami Karakter dan Sifat Anak

Keuntungan dari keterlibatan Ayah pada pengasuhan, Ayah akan memahami karakter dan sifat anak. Dengan begitu orang tua dapat menentukan pilihan pendekatan pola asuh yang dirasa sesuai dengan karakter dan sifat anak dalam membimbing perkembangannya. Kelebihan lainnya bagi Ayah yang terlibat pengasuhan, Ayah akan memahami maksud dari pembicaraan anak yang masih belajar bicara.

  1. Dapat Memahami Persoalan Kesehatan Anak

Salah satu tantangan orang tua dalam membesarkan buah hati ialah pada persoalan kesehatan anak. Dengan adanya keterlibatan Ayah dalam pengasuhan, Ayah akan memahami bila anak memiliki alergi pada makanan tertentu, obat, tumbuh-tumbuhan, binatang tertentu, atau lainnya. Dengan demikian maka Ayah akan lebih berhati-hati dan memahami apa yang boleh dan tidak boleh diberikan pada si buah hati. Selain itu Ayah juga memahami hal apa saja yang  harus dilakukan bila si kecil sedang sakit.

  1. Dapat Mengikuti Tumbuh Kembang Anak

Pada tumbuh kembang anak, terutama saat usia emas (1-5 tahun), jangankan tidak mengikuti perkembangan anak dalam hitungan bulan, tidak mengikuti perkembangan anak dalam hitungan minggu saja sudah akan ada kemajuan luar biasa yang akan membuat Ayah tercengang kagum. Untuk itu keterlibatan Ayah dalam pengasuhan akan membuat anda menjadi saksi hidup bagaimana anak anda tumbuh secara mengagumkan.

  1. Belajar Mengelola Amarah

Keuntungan lain Ayah yang terlibat dalam pengasuhan, akan mendapatkan bonus dimana tanpa sadar Ayah akan melakukan proses pengelolaan marah. Ayah yang masih punya Balita kemungkinan akan kurang tidur, tapi Ayah tetap sangat telaten dan bersabar untuk menggendong, mengganti popok, dan melakukan hal lainnya. Pada sebagian orang suara tangis bayi, apalagi di malam hari akan membuatnya terganggu dan marah, namun Ayah yang turut mengasuh itu bukanlah masalah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu karena Ayah yang terlibat dalam pengasuhan memiliki cinta yang besar pada keluarganya. Sebagaimana kita ketahui, cinta akan membuat orang menjadi sabar dan pemaaf.

  1. Mengasah Empati

Selain Ayah mendapatkan pengelolaan marah, Ayah yang terlibat pada pengasuhan juga akan mengasah empati. Proses terbangunnya empati salah satunya ialah saat Bayi anda menangis, Ayah akan mencoba memahami apa yang ingin disampaikan Bayinya, apakah ia lapar, kedinginan, popok yang basah, ingin digendong, atau hal lainnya. Hal itu (respon) bisa dilakukan karena adanya empati. Bayangkan bila tidak ada empati, bayi yang menangis akan dianggap sebagai pengganggu, dimana hal itu (tangis bayi dianggap pengganggu) pernah menimpa seorang bayi yang akhirnya tewas karena ditutup bantal oleh Ayahnya yang merasa terganggu dengan suara tangisnya saat sang Ayah ingin tidur siang (Sumber: tribunnews.com, tanggal 10/08/2017, Judul: Faisal Bunuh Bayinya Pakai Bantal Karena Kesal Mau Tidur sang Bayi Menangis Terus).

  1. Memahami Perjuangan dan Pengorbanan Orang Tua

Keuntungan lainnya dari keterlibatan Ayah dalam pengasuhan ialah, Ayah akan berkontemplasi tentang perjuangan dan pengorbanan orang tua saat membesarkan anak-anaknya. Dengan demikian rasa hormat dan rindu kita pada orang tua akan semakin bertambah. Namun bila kita adalah salah satu anak yang pernah memiliki masalah dengan orang tua dan memilih menjauh dari mereka, maka sudah saatnya memikirkan untuk merajut kembali tali silahturahmi dan memperbaiki hubungan. Bagi Ayah yang memiliki pengalaman dibesarkan dengan kekerasan, maka jangan terapkan pola asuh serupa dalam membesarkan anak saat ini. Buatlah resolusi positif dengan membangun keluarga yang jauh dari unsur kekerasan. Selain itu tidak sedikit di antara kita yang besar tanpa mengenal sosok Ayah, bila demikian maka gunakan kesempatan saat menjadi Ayah memiliki prinsip untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dan jauh dari kekerasan.

  1. Ayah Bukan Monster

Bayangkan bila anda pulang ke rumah, lalu anak-anak anda yang tadinya sedang asik bermain sambil tertawa lepas, tiba-tiba diam, bersikap kaku, atau langsung mengambil buku pelajarannya agar terlihat seperti anak yang giat belajar. Tentunya dari kesemuanya itu dilakukan oleh anak-anak sebagai cara ia terhindar dari kemarahan Ayahnya. Bila hal itu terjadi, hal yang perlu dipahami oleh Ayah ialah, anak anda telah melihat sosok ayahnya sebagai orang yang menakutkan karena pemarah, dan kehadiran sang Ayah didekatnya menjadi “horor” tersendiri bagi anak-anak. Bila sudah demikian, maka sudah selayaknya anda mengubah cara berkomunikasi, bahkan sudut pandang mengenai pola asuh, dari yang menggunakan pendekatan kekerasan menjadi pendekatan yang komunikatif dan apresiatif. Setidaknya yang patut dingat Ayah ialah, Ayah ingin dikenal dan dikenang sebagai orang yang seperti apa? Apakah monster yang menakutkan, atau sebaliknya, Ayah yang menyenangkan, dan selalu dirindu oleh keluarga. []

Oleh: Wawan Suwandi, staf Yayasan Pulih

Foto: Dedy Sutisna, Pemenang Lomba Fotografi Aliansi Laki-laki Baru

Ridwan Kamil Optimis Jabar Raih Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya

Ridwan Kamil Optimis Jabar Raih Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya

Artikel, DP3AKB


BANDUNG.SWARAWANITA NET. -Di Jawa Barat  ada peningkatan partisipasi di Kota/Kabupaten yang meningkat pesat disisi pembangunan Pengarustamaan Gender (PUG) ini. Pada Tahun 2016 ada 17 Kota /kabupaten yang ikut , sekarang  ada 26 Kota/Kabupaten,  hanya Kab Purwakarta yang tidak berpartisipasi.Kedepan bisa 27 Kota/Kabupaten bisa mengikuti  .Kita motivasi mudah-mudahan semua dapat penghargaan, yaitu Utama, Madya, Pratma .mentor yang tertinggi, utama sehingga dia dapat membimbing yang lainnya, dari mentor utama, madya, pratama.


Pada Tahun 2016 Jawa Barat meraih Anugrah Parahita Ekapraya dengan predikat tertinggi yaitu mentor
Pemprov Jabar sendiri fokus dalam 5 Tahun terutama bidang Perempuan ini harus punya kemandirian,sebenarnya tidak suka Perempuan Jawa Barat jadi TKW.Kita ingin fokus mereka bekerja di Desa, maka ada program yaitu 1 (satu) desa 1 (satu ) perusahaan, ada kredit Mesra, ada sekolah Perempuan ,Sekoper Cinta Sekolah Mencapai Impian dan Cita-Cita.


Kita Ada program Forum Anak, Obama dll  , yang intinya Perempuan dan Anak Di Jawa Barat, Apapun aspirasinya kita fasilitasi karena kita meyakini hasil survey memebuktikan bahwa Kebahagian Keluarga itu Nomor 1 ( Satu) , ternyata Keharmonisan Keluarga, ternyata mudah diucapkan tapi prakteknya banyak mengalami tantangan hal ini dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan sambutan Selamat Datang pada Tim Penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI (Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya) di Hotel Tjokro, Selasa (6/11/2018).Acara ini dihadiri oleh, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Bupati Banjar Hj.Ade Uu Sukaesih, Bupati Majalengka , Bupati  Karna Sobahi Bupati Kab Bogor Hj.Nurhayanti , Kepala DP3AKB Jabar, Ir Poppy  Sophia Bakur, M.EP, Ketua KPPI Jabar Hj.Ratnaningsih , Forum Puspa Jabar serta berbagai Organisasi Perempuan yang ada di Jawa Barat serta tamu undangan lainnya.


Lebih lanjut Ridwan Kamil menuturkan Kita ada program sekolah tanpa gawai, program orang tua mengantar anak ke sekolah dan bermacam program lainnya, untuk menguatkan  anak-anak suaoaya dekat dengan orang tuanya, jangan terbawa arus oleh hal-hal yang negatif dalam pergaulan yang makin digital yang makin parah, kalau  tidak dibekali kekuatan mental dari orang tua maka akan akan terbawa arus.
Program Familiy For Family  yang dulu ada di Kota Bandung, akan dibawa ke Jawa Barat . Yaitu Satu Keluarga yang tidak mampu akan diadopsi oleh keluarga yang mampu , kalau ada 1 juta keluarga yang tidak mampu kita akan cari  1 juta keluarga mapan, sehingga mereka bisa dibantu tuturnya.


Pengentasan kemiskinan ini teorinya tidak sellau harus dari anggaran pemerintah tapi dukungan dari solidaritas warga yang dimotivasi oleh pimpinannya. Harapnnya semoga Jawa Barat optimis berhasil meraih Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya , karena beberapa indikator maju tidak ada yang mundur ujarnya. (dh)