Pelacakan dan Pengetesan Kontak Erat ASN Gedung Sate Terkonfirmasi Positif Sudah 80 Persen

Pelacakan dan Pengetesan Kontak Erat ASN Gedung Sate Terkonfirmasi Positif Sudah 80 Persen

Berita Jabar

KOTA BANDUNG — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pelacakan dan pengetesan kontak erat Aparatur Sipil Negara (ASN) Gedung Sate terkonfirmasi positif COVID-19 intens dilakukan. Hingga kini, pelacakan dan pengetesan kontak erat sudah mencapai 80 persen.

“Ketika kami menemukan kasus yang terkonfirmasi positif, artinya kami harus melakukan pelacakan. Dia (ASN positif COVID-19) kemana saja selama satu minggu terakhir dan kami akan memetakan itu,” kata Setiawan di Kota Bandung, Selasa (4/8/20).

Pengetesan dilakukan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar. Menurut Setiawan, pelacakan kontak ASN Gedung Sate terkonfirmasi positif berlangsung cepat karena mayoritas ASN beraktivitas di kantor. Sedangkan, semua ASN Gedung Sate telah melaksanakan swab test dengan metode PCR.

“Sisanya adalah aktivitas dia di luar kantor. Katakan di rumah, ada siapa saja misalnya di rumah, selain di rumah dia punya kebiasaan beraktivitas di mana, 80 persen sudah dilakukan, termasuk keluarga dengan PCR. Kontak erat semua dites dengan metode PCR,” ucapnya.

Setiawan mengatakan, masyarakat umum yang sempat berkunjung ke Gedung Sate tidak perlu khawatir selama menerapkan protokol kesehatan, seperti pakai masker dan jaga jarak, dalam kunjungannya.

“Pertama, kalau kita memang patuh kepada protokol kesehatan dan durasi kunjungan terukur, tidak terlalu khawatir, apalagi menjaga jarak, memakai masker. Kami sendiri menyiapkan masker untuk tamu dan sebelum masuk harus cuci tangan dulu,” katanya.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar menyesuaikan sistem kerja di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar yang berdinas di Gedung Sate. Hal itu menjadi upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Jabar Nomor: 800/117/UM tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, penyesuaian sistem kerja yang dimaksud yakni seluruh PNS dan non-PNS bekerja dari rumah alias work from home (WFH) mulai Kamis, 30 Juli 2020, hingga Jumat, 14 Agustus 2020.

“Mau tidak mau tata kelola perkantoran harus berubah. Misalnya ketika ada yang mau menyampaikan berkas atau surat, itu juga harus dipikirkan. Berkas diberi bungkus plastik, kemudian semprot dulu dengan disinfektan untuk memastikan kebersihan. Ini memang dari pola kerja, tata kelola, memang harus berubah,” kata Setiawan.

Setiawan pun telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) internal. Pembentukan itu bertujuan agar protokol kesehatan diterapkan dengan ketat di semua OPD.

Selain itu, kata Setiawan, kasus positif di Gedung Sate belum dapat disebut sebagai klaster penularan COVID-19. Sebab, tidak ada penularan masif di dalam satu ruangan. Adapun kasus positif di Gedung Sate tersebar di beberapa Biro. Apalagi, akses Gedung Sate terbuka untuk umum pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Setiawan menyatakan, kasus positif COVID-19 di Gedung Sate menjadi pelajaran bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan terutama di ruang tertutup.

“Kepada seluruh warga khususnya di Jawa Barat, jangan lengah. COVID-19 masih ada diseputaran kita. Jangan lupa masker selalu dipakai. Kedua adalah jaga jarak dan hindari kerumunan. Ketiga, rajin cuci tangan dengan sabun. Itu hal yang harus kita lakukan. Kalau di perkantoran, buka ventilasi ruangan,” ucapnya.

“Sebelum vaksin ditemukan, yang bisa kita lakukan, selain mencegah dengan protokol kesehatan adalah tracing, pengetesan, dan isolasi,” imbuhnya.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja. (Foto: Dudi/Humas Jabar)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja. (Foto: Dudi/Humas Jabar)
Pengawasan Ketat Distribusi Bansos Jabar

Pengawasan Ketat Distribusi Bansos Jabar

Berita Jabar

KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pendataan maupun pendistribusian bantuan sosial (bansos) provinsi tahap II. Selain agar tepat sasaran dan berkeadilan, prinsip tersebut diterapkan guna mencegah penyelewengan.

Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Setda Provinsi Jabar yang juga Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan penyelewengan bansos provinsi.

Dudi pun memastikan potensi penyelewengan bansos provinsi Jabar sangat kecil. Hal itu karena Pemda Provinsi Jabar memilih mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia.

“Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi,” kata Dudi, Senin (3/8/20).

Pemda Provinsi Jabar, kata Dudi, melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendistribusian bansos provinsi.

“Tim Pendamping Penyaluran Bansos Provinsi Jabar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar. Setiap minggu, Tim Pendamping melakukan pertemuan untuk evaluasi distribusi bansos,” katanya.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar via Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para eselon 2 sebagai petugas penghubung (liasion officer) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jabar. Tujuannya mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pendistribusian bansos provinsi.

“Salah satu tugas para LO adalah memperbaiki hubungan komunikasi antara gugus tugas propinsi dan kabupaten/kota. Untuk saat ini, para LO ditugasi khusus untuk monitoring evaluasi terhadap bansos provinsi, menyelesaikan dan mengantiasipasi hambatan dalam penyaluran bansos,” kata Dudi.

“Kami dan BPKP melakukan sidak ke lapangan. Kami lihat dari mulai pengemasan sampai penyaluran. Kemudian, kami ikuti petugas sampai ke rumah penerima. Di sana, kami cek apakah paket sesuai dengan yang ditentukan. Hasilnya semua paket sesuai. Tidak ada pengurangan,” imbuhnya.

Proses pendistribusian bansos provinsi tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima, sesuai dengan kartu identitas. Jika data nama dan alamat tidak sesuai, kata Dudi, maka paket bansos provinsi dikembalikan untuk diverifikasi ulang.

Dudi mengatakan, terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi. Mulai dari menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos.

Pemda Provinsi Jabar berkolaborasi dengan BPKP untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS. Per Kamis (30/7/20), paket bansos provinsi berhasil diserahkan kepada seluruh KRTS Non DTKS.

“Kami melakukan filtering sebanyak 23 kali. Jadi tidak ada penerima double atau penerima yang tidak berhak. Proses filtering data penerima bansos tahap II pun dikawal oleh BPKP,” ucapnya.

Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Distribusi Bantuan Sosial Provinsi Jabar Tahap II
Distribusi Bantuan Sosial Provinsi Jabar Tahap II
Gubernur dan Forkopimda Jabar Siap Ikut Serta Jadi Relawan Vaksin COVID-19

Gubernur dan Forkopimda Jabar Siap Ikut Serta Jadi Relawan Vaksin COVID-19

Berita Jabar

Saat ini, angka kesembuhan sudah lebih tinggi dari kasus aktif

KOTA BANDUNG — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, dirinya dan para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar siap menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China.

“Kami para pimpinan sedang merumuskan, jika tidak ada halangan dari unsur kesehatan pribadi, maka saya dan Forkopimda akan menjadi relawan untuk pengetesan vaksin (COVID-19),” ucap Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20).

Menurut Kang Emil, inisiatif pimpinan di Jabar ini akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menambah keyakinan bahwa uji vaksin yang dilakukan oleh BUMN PT Bio Farma akan berjalan dengan lancar.

“Kalau pimpinannya juga melakukan (jadi relawan vaksin COVID-19), Insyaallah rakyatnya juga akan meyakini proses (uji klinis) vaksin ini berjalan dengan lancar,” tambah Kang Emil.

Dirinya melaporkan, hingga kini pendaftaran relawan vaksin sudah mencapai 500 orang dari total 1.600 orang yang dibutuhkan. Untuk itu, Kang Emil terus mengajak warga di usia 20 tahun hingga 59 tahun untuk turut serta menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19.

“Untuk (relawan) vaksin sudah ada pendaftar, sekitar 500-an orang, kita butuh 1.100 lagi. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada mereka yang usianya sesuai kriteria dan mau, untuk menjadi relawan,” ucap Kang Emil.

Adapun proses uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac fase 3 ini akan berjalan selama enam bulan atau hingga akhir 2020. Jika berjalan lancar, rencananya vaksin Sinovac akan mendapat izin edar dan diproduksi massal di awal 2021.

Sambil menunggu tahapan uji klinis tersebut, Kang Emil meminta masyarakat untuk terus mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun demi memutus rantai penularan COVID-19.

“Perjalanan (mengatasi pandemi) masih panjang karena pengetesan vaksin ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Sambil menunggu enam bulan itu tiba, maka pengetesan dan kedisiplinan memakai masker adalah cara untuk mengurangi persebaran (COVID-19),” kata Kang Emil.

Terkait penerapan sanksi bagi warga Jabar yang tidak menggunakan masker di ruang publik, Kang Emil berujar, denda akan mulai diberlakukan minggu ini. Dirinya mengatakan bahwa sebelum denda diterapkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan membagikan masker.

“Satu minggu terakhir sudah (pendisiplinan lebih dulu lewat) peneguran juga pemberian masker. Maka minggu ini pendendaan sudah akan dimulai dan akan dilakukan oleh Satpol PP dibantu Kepolisian dan TNI,” ujar Kang Emil.

Dalam konferensi pers tersebut, Kang Emil juga menyampaikan kabar baik bahwa tingkat kesembuhan di Jabar terus meningkat, bahkan melebihi angka positif aktif.

Tercatat hingga Senin (3/8) pukul 08:41 WIB, 3.992 orang telah dinyatakan sembuh, sementara jumlah positif aktif yaitu 2.435 orang. Jumlah kesembuhan di salah satu institusi pendidikan kenegaraan di Kota Bandung pun sudah mencapai lebih dari 1.000 orang dari total kasus positif sebanyak 1.200 orang.

“Angka kesembuhan sekarang lebih tinggi dibanding yang (kasus) positif aktif. Yang sembuh 3.992 (orang), sementara yang aktif 2.435 (orang). Ini untuk menyemangati bahwa jumlah yang sembuh di Jawa Barat sudah jauh lebih tinggi dibanding yang sakit,” tutur Kang Emil.

Agresivitas Tes Terus Dilakukan, Termasuk di Perkantoran
Sementara itu, angka reproduksi efektif (Rt) COVID-19 di Jabar meningkat di angka 1,05 selama seminggu terakhir. Hal itu, lanjut Kang Emil, merujuk pengetesan masif yang terus dilakukan Gugus Tugas Jabar. Meski begitu, pihaknya berupaya menekan angka Rt hingga di bawah satu.

Menyoal uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR), Kang Emil menjelaskan, sudah lebih dari 160 ribu pengetesan metode PCR dilakukan di Jabar, termasuk di beberapa institusi pendidikan kenegaraan.

“Total swab test kita ini terbanyak di luar DKI Jakarta. Gabungan antara tes yang dilakukan Gugus Tugas (Jabar) dan TNI yaitu sekitar 160 ribuan. Jadi kalau diperbandingkan terhadap provinsi-provinsi lain, maka pengetesan swab Jawa Barat adalah terbanyak dari seluruh provinsi,” ujar Kang Emil.

Kang Emil menambahkan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pengetesan agresif di perkantoran-perkantoran setelah ditemukan sejumlah kasus positif COVID-19.

“Kita terus melakukan aggressive testing, khususnya di perkantoran pemerintahan. Perintah agresivitas tes inilah yang menemukan keterpaparan kasus di banyak tempat, ada di Gedung Sate, ada di DPRD, ada di Kejaksaan,” tutur Kang Emil.

Gugus Tugas Jabar pun merekomendasikan kepada instansi perkantoran untuk menerapkan work from home (WFH). Menurut Kang Emil, keterpaparan di perkantoran terjadi karena kurangnya ventilasi di ruangan, termasuk ruangan ber-AC, sehingga menjadi area yang mudah ditulari COVID-19.

“Work from home menjadi rekomendasi kami. Karena dari kasus di perkantoran, mengindikasikan agar kantor-kantor rajin membuka jendela,” kata Kang Emil.

Kasus keterpaparan di perkantoran, lanjut Kang Emil, menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Pasalnya, menurut Kang Emil, keterpaparan di perkantoran belum tentu murni terjadi di perkantoran (penularan internal), namun bisa disebabkan oleh perilaku karyawan yang tidak terkontrol saat berkegiatan di luar kantor (eksternal).

“Belum tentu COVID-19 itu ada di kantornya, (penularan) ini bisa saja karena perilaku dari karyawan atau staf yang sepulang kantor melakukan kegiatan yang tidak terkontrol (di luar kantor),” ujar Kang Emil.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20). (Foto: Aldien/Humas Jabar)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20). (Foto: Aldien/Humas Jabar)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20). (Foto: Aldien/Humas Jabar)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20). (Foto: Aldien/Humas Jabar)
Ridwan Kamil Ajak Warga Jabar Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19

Ridwan Kamil Ajak Warga Jabar Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19

Berita Jabar

KOTA BANDUNG — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, Tiongkok, yang dilakukan PT Bio Farma, akan melibatkan sekitar 1.600 relawan. Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengajak warga Jabar yang memenuhi kriteria untuk ikut menjadi relawan.

“Vaksin itu sudah ada. Menurut Pak Menko Perekonomian RI, Pak Airlangga, Indonesia akan mendatangkan vaksin dari tiga negara. Satu dari Tiongkok, dua dari Korea Selatan, tiga dari Inggris. Jadi tidak betul kalau hanya dari Tiongkok,” kata Kang Emil dalam jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (28/7/20).

Kang Emil menjelaskan, uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac dilakukan di Indonesia karena vaksin tersebut sudah dilakukan uji klinis fase 1 dan fase 2 di Tiongkok, dan berhasil.

“Vaksin sudah dilakukan uji klinis fase 1 dan 2 di Tiongkok. Saat ini, vaksin memasuki fase 3 yang lebih luas, melibatkan beberapa negara, termasuk Indonesia sebagai mitra,” ucapnya.

Warga Jabar yang ingin menjadi relawan uji klinis dapat mendaftar ke Clinical Research Unit Dept. Ilmu Kesehatan Anak Lantai 1 di RSUP Hasan Sadikin. Atau menghubungi nomor kontak 022-2034471 dan 08112214235.

“Jadi, sebagian dari kami yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri,” kata Kang Emil.

Update COVID-19

Dalam jumpa pers tersebut, Kang Emil melaporkan, angka Reproduksi Efektif (Rt) COVID-19 Jabar dalam dua minggu terakhir (14-26 Juli) berada di bawah angka satu, yakni 0,84. “Rata-rata dua minggu terakhir, 0,84. Menandakan masih terkendali,” ucapnya.

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Selasa (28/7/20) pukul 19:40 WIB, 3.567 pasien COVID-19 sudah dinyatakan sembuh. Sementara jumlah pasien positif COVID-19 yakni 6.218 orang, 2.445 pasien positif aktif, dan 206 meninggal dunia.

Sedangkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 11.872, selesai pengawasan 11.393 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 479 orang. Untuk ODP sebanyak 56.654 orang, selesai pemantauan sebanyak 55.330 orang, dan orang masih dalam pemantauan sebanyak 1.324 orang.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (28/7/20).
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (28/7/20).
Ridwan Kamil Akan Umumkan Regulasi Pelanggaran Tertib Kesehatan Besok

Ridwan Kamil Akan Umumkan Regulasi Pelanggaran Tertib Kesehatan Besok

Berita Jabar

KOTA BANDUNG — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan.

“Saya sudah tandatangani Pergub sanksi dan denda tidak pakai masker, sebagai upaya bisa melaksanakan kembali ekonomi tapi menjaga kewaspadaan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di Jakarta, Senin (27/7/20).

Pemakaian masker amat krusial pada masa AKB. Saat kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, penggunaan masker dapat menekan risiko penularan COVID-19 di ruang publik.

Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

“Kalau ekonomi mau jalan kembali, warga dan kita semua disiplin (terapkan protokol kesehatan) untuk mengurangi penyebaran virus. Itu yang kita tegakkan,” ucap Kang Emil.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, Kang Emil akan mengumumkan Pergub tersebut besok, Selasa (28/7/20).

“Regulasi sudah selesai hari ini. Namun, karena kegiatan Pak Gubernur hari ini padat dan sedang berada di Jakarta, pengumuman ditunda menjadi besok,” kata Daud.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani mengatakan, regulasi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, penetapan regulasi juga berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

“UU 30 Tahun 2014 itu memang memungkinkan penerapan sanksi administrasi oleh kepala daerah yang dilakukan untuk menegakkan tertib penyelenggaraan pemerintahan,” kata Eni di Kota Bandung, Senin (27/7/20).

“Dalam pasal 13 Perda Nomor 13 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang sanksi administrasi yang diterapkan dalam pelanggaran tertib kesehatan. Di situ sudah ada pengaturannya. Karena Perda sudah ada, jadi Pergub sudah kuat,” imbuhnya.

Eni menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar terkait regulasi penerapan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak pakai masker.

“Kabupaten/kota menerapkan sanksi berdasarkan pedoman provinsi. Kabupaten/kota pun menunggu regulasi karena akan mutatis mutandis dengan provinsi. Jadi, kabupaten/kota akan adaptif,” ucapnya.

Eni mengatakan, sanksi yang tercantum dalam regulasi merupakan sanksi administratif. Sanksi administratif, kata ia, berada dalam konteks administrasi. Hal tersebut berbeda dengan denda pidana yang diterapkan atas pelanggaran ketentuan pidana. Sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

“Teknis ada yang oleh provinsi, ada yang oleh kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota bisa menerapkan ini bersama-sama dengan provinsi. Atau provinsi sendiri melakukan dengan melibatkan Satpol PP, gugus tugas, dan perangkat daerah terkait yang menegakkan aturan,” katanya.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Caption: Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Caption: Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)