Gubernur dan Forkopimda Jabar Siap Ikut Serta Jadi Relawan Vaksin COVID-19

Gubernur dan Forkopimda Jabar Siap Ikut Serta Jadi Relawan Vaksin COVID-19

Berita Jabar

Saat ini, angka kesembuhan sudah lebih tinggi dari kasus aktif

KOTA BANDUNG — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, dirinya dan para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar siap menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China.

“Kami para pimpinan sedang merumuskan, jika tidak ada halangan dari unsur kesehatan pribadi, maka saya dan Forkopimda akan menjadi relawan untuk pengetesan vaksin (COVID-19),” ucap Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20).

Menurut Kang Emil, inisiatif pimpinan di Jabar ini akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menambah keyakinan bahwa uji vaksin yang dilakukan oleh BUMN PT Bio Farma akan berjalan dengan lancar.

“Kalau pimpinannya juga melakukan (jadi relawan vaksin COVID-19), Insyaallah rakyatnya juga akan meyakini proses (uji klinis) vaksin ini berjalan dengan lancar,” tambah Kang Emil.

Dirinya melaporkan, hingga kini pendaftaran relawan vaksin sudah mencapai 500 orang dari total 1.600 orang yang dibutuhkan. Untuk itu, Kang Emil terus mengajak warga di usia 20 tahun hingga 59 tahun untuk turut serta menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19.

“Untuk (relawan) vaksin sudah ada pendaftar, sekitar 500-an orang, kita butuh 1.100 lagi. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada mereka yang usianya sesuai kriteria dan mau, untuk menjadi relawan,” ucap Kang Emil.

Adapun proses uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac fase 3 ini akan berjalan selama enam bulan atau hingga akhir 2020. Jika berjalan lancar, rencananya vaksin Sinovac akan mendapat izin edar dan diproduksi massal di awal 2021.

Sambil menunggu tahapan uji klinis tersebut, Kang Emil meminta masyarakat untuk terus mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun demi memutus rantai penularan COVID-19.

“Perjalanan (mengatasi pandemi) masih panjang karena pengetesan vaksin ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Sambil menunggu enam bulan itu tiba, maka pengetesan dan kedisiplinan memakai masker adalah cara untuk mengurangi persebaran (COVID-19),” kata Kang Emil.

Terkait penerapan sanksi bagi warga Jabar yang tidak menggunakan masker di ruang publik, Kang Emil berujar, denda akan mulai diberlakukan minggu ini. Dirinya mengatakan bahwa sebelum denda diterapkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan membagikan masker.

“Satu minggu terakhir sudah (pendisiplinan lebih dulu lewat) peneguran juga pemberian masker. Maka minggu ini pendendaan sudah akan dimulai dan akan dilakukan oleh Satpol PP dibantu Kepolisian dan TNI,” ujar Kang Emil.

Dalam konferensi pers tersebut, Kang Emil juga menyampaikan kabar baik bahwa tingkat kesembuhan di Jabar terus meningkat, bahkan melebihi angka positif aktif.

Tercatat hingga Senin (3/8) pukul 08:41 WIB, 3.992 orang telah dinyatakan sembuh, sementara jumlah positif aktif yaitu 2.435 orang. Jumlah kesembuhan di salah satu institusi pendidikan kenegaraan di Kota Bandung pun sudah mencapai lebih dari 1.000 orang dari total kasus positif sebanyak 1.200 orang.

“Angka kesembuhan sekarang lebih tinggi dibanding yang (kasus) positif aktif. Yang sembuh 3.992 (orang), sementara yang aktif 2.435 (orang). Ini untuk menyemangati bahwa jumlah yang sembuh di Jawa Barat sudah jauh lebih tinggi dibanding yang sakit,” tutur Kang Emil.

Agresivitas Tes Terus Dilakukan, Termasuk di Perkantoran
Sementara itu, angka reproduksi efektif (Rt) COVID-19 di Jabar meningkat di angka 1,05 selama seminggu terakhir. Hal itu, lanjut Kang Emil, merujuk pengetesan masif yang terus dilakukan Gugus Tugas Jabar. Meski begitu, pihaknya berupaya menekan angka Rt hingga di bawah satu.

Menyoal uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR), Kang Emil menjelaskan, sudah lebih dari 160 ribu pengetesan metode PCR dilakukan di Jabar, termasuk di beberapa institusi pendidikan kenegaraan.

“Total swab test kita ini terbanyak di luar DKI Jakarta. Gabungan antara tes yang dilakukan Gugus Tugas (Jabar) dan TNI yaitu sekitar 160 ribuan. Jadi kalau diperbandingkan terhadap provinsi-provinsi lain, maka pengetesan swab Jawa Barat adalah terbanyak dari seluruh provinsi,” ujar Kang Emil.

Kang Emil menambahkan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pengetesan agresif di perkantoran-perkantoran setelah ditemukan sejumlah kasus positif COVID-19.

“Kita terus melakukan aggressive testing, khususnya di perkantoran pemerintahan. Perintah agresivitas tes inilah yang menemukan keterpaparan kasus di banyak tempat, ada di Gedung Sate, ada di DPRD, ada di Kejaksaan,” tutur Kang Emil.

Gugus Tugas Jabar pun merekomendasikan kepada instansi perkantoran untuk menerapkan work from home (WFH). Menurut Kang Emil, keterpaparan di perkantoran terjadi karena kurangnya ventilasi di ruangan, termasuk ruangan ber-AC, sehingga menjadi area yang mudah ditulari COVID-19.

“Work from home menjadi rekomendasi kami. Karena dari kasus di perkantoran, mengindikasikan agar kantor-kantor rajin membuka jendela,” kata Kang Emil.

Kasus keterpaparan di perkantoran, lanjut Kang Emil, menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Pasalnya, menurut Kang Emil, keterpaparan di perkantoran belum tentu murni terjadi di perkantoran (penularan internal), namun bisa disebabkan oleh perilaku karyawan yang tidak terkontrol saat berkegiatan di luar kantor (eksternal).

“Belum tentu COVID-19 itu ada di kantornya, (penularan) ini bisa saja karena perilaku dari karyawan atau staf yang sepulang kantor melakukan kegiatan yang tidak terkontrol (di luar kantor),” ujar Kang Emil.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20). (Foto: Aldien/Humas Jabar)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20). (Foto: Aldien/Humas Jabar)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20). (Foto: Aldien/Humas Jabar)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/20). (Foto: Aldien/Humas Jabar)
Ridwan Kamil Ajak Warga Jabar Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19

Ridwan Kamil Ajak Warga Jabar Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19

Berita Jabar

KOTA BANDUNG — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, Tiongkok, yang dilakukan PT Bio Farma, akan melibatkan sekitar 1.600 relawan. Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengajak warga Jabar yang memenuhi kriteria untuk ikut menjadi relawan.

“Vaksin itu sudah ada. Menurut Pak Menko Perekonomian RI, Pak Airlangga, Indonesia akan mendatangkan vaksin dari tiga negara. Satu dari Tiongkok, dua dari Korea Selatan, tiga dari Inggris. Jadi tidak betul kalau hanya dari Tiongkok,” kata Kang Emil dalam jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (28/7/20).

Kang Emil menjelaskan, uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac dilakukan di Indonesia karena vaksin tersebut sudah dilakukan uji klinis fase 1 dan fase 2 di Tiongkok, dan berhasil.

“Vaksin sudah dilakukan uji klinis fase 1 dan 2 di Tiongkok. Saat ini, vaksin memasuki fase 3 yang lebih luas, melibatkan beberapa negara, termasuk Indonesia sebagai mitra,” ucapnya.

Warga Jabar yang ingin menjadi relawan uji klinis dapat mendaftar ke Clinical Research Unit Dept. Ilmu Kesehatan Anak Lantai 1 di RSUP Hasan Sadikin. Atau menghubungi nomor kontak 022-2034471 dan 08112214235.

“Jadi, sebagian dari kami yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri,” kata Kang Emil.

Update COVID-19

Dalam jumpa pers tersebut, Kang Emil melaporkan, angka Reproduksi Efektif (Rt) COVID-19 Jabar dalam dua minggu terakhir (14-26 Juli) berada di bawah angka satu, yakni 0,84. “Rata-rata dua minggu terakhir, 0,84. Menandakan masih terkendali,” ucapnya.

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Selasa (28/7/20) pukul 19:40 WIB, 3.567 pasien COVID-19 sudah dinyatakan sembuh. Sementara jumlah pasien positif COVID-19 yakni 6.218 orang, 2.445 pasien positif aktif, dan 206 meninggal dunia.

Sedangkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 11.872, selesai pengawasan 11.393 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 479 orang. Untuk ODP sebanyak 56.654 orang, selesai pemantauan sebanyak 55.330 orang, dan orang masih dalam pemantauan sebanyak 1.324 orang.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (28/7/20).
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (28/7/20).
Ridwan Kamil Akan Umumkan Regulasi Pelanggaran Tertib Kesehatan Besok

Ridwan Kamil Akan Umumkan Regulasi Pelanggaran Tertib Kesehatan Besok

Berita Jabar

KOTA BANDUNG — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan.

“Saya sudah tandatangani Pergub sanksi dan denda tidak pakai masker, sebagai upaya bisa melaksanakan kembali ekonomi tapi menjaga kewaspadaan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di Jakarta, Senin (27/7/20).

Pemakaian masker amat krusial pada masa AKB. Saat kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, penggunaan masker dapat menekan risiko penularan COVID-19 di ruang publik.

Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

“Kalau ekonomi mau jalan kembali, warga dan kita semua disiplin (terapkan protokol kesehatan) untuk mengurangi penyebaran virus. Itu yang kita tegakkan,” ucap Kang Emil.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, Kang Emil akan mengumumkan Pergub tersebut besok, Selasa (28/7/20).

“Regulasi sudah selesai hari ini. Namun, karena kegiatan Pak Gubernur hari ini padat dan sedang berada di Jakarta, pengumuman ditunda menjadi besok,” kata Daud.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani mengatakan, regulasi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, penetapan regulasi juga berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

“UU 30 Tahun 2014 itu memang memungkinkan penerapan sanksi administrasi oleh kepala daerah yang dilakukan untuk menegakkan tertib penyelenggaraan pemerintahan,” kata Eni di Kota Bandung, Senin (27/7/20).

“Dalam pasal 13 Perda Nomor 13 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang sanksi administrasi yang diterapkan dalam pelanggaran tertib kesehatan. Di situ sudah ada pengaturannya. Karena Perda sudah ada, jadi Pergub sudah kuat,” imbuhnya.

Eni menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar terkait regulasi penerapan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak pakai masker.

“Kabupaten/kota menerapkan sanksi berdasarkan pedoman provinsi. Kabupaten/kota pun menunggu regulasi karena akan mutatis mutandis dengan provinsi. Jadi, kabupaten/kota akan adaptif,” ucapnya.

Eni mengatakan, sanksi yang tercantum dalam regulasi merupakan sanksi administratif. Sanksi administratif, kata ia, berada dalam konteks administrasi. Hal tersebut berbeda dengan denda pidana yang diterapkan atas pelanggaran ketentuan pidana. Sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

“Teknis ada yang oleh provinsi, ada yang oleh kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota bisa menerapkan ini bersama-sama dengan provinsi. Atau provinsi sendiri melakukan dengan melibatkan Satpol PP, gugus tugas, dan perangkat daerah terkait yang menegakkan aturan,” katanya.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Caption: Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Caption: Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
100 Tahun Gedung Sate

100 Tahun Gedung Sate

Berita Jabar
Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar)
Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar)
Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar)
Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar)

KOTA BANDUNG — Gedung Sate genap berusia 100 tahun pada Senin (27/7/20). Meski sudah seabad berdiri, kemegahan dan kekokohan Gedung Sate terekam jelas pada setiap sudut arsitektur. Nilai historisnya pun terabadikan, dan tak akan tergerus oleh zaman.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menilai Gedung Sate memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Tak ada gedung pemerintahan yang bisa mengalahkan arsitektur maupun estetika Gedung Sate.

Selain itu, Gedung Sate merupakan salah satu simbol perjuangan. Di balik kemegahan, Gedung Sate menyimpan sebuah kisah perjuangan Angkatan Moeda Pekerdjaan Oemoem, yang mempertahankan Gedung Sate dan Kemerdekaan Indonesia dari serangan tentara Gurkha dan NICA. Histori tersebut akan terus hidup di tengah masyarakat.

“Ingat Jabar. Ingat Gedung Sate. Ingat Bandung, ikonnya pasti Gedung Sate. Tak ada yang bisa mengalahkan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Pembangunan Gedung Sate diawali peletakan batu pertama pada 27 Juli 1920 oleh putri Wali Kota Bandung saat itu, Johana Catherina Coops, dan perwakilan Gubernur Hindia-Belanda di Batavia, Petronella Roelofsen.

Penggalian tanah pun dilakukan untuk menanam konstruksi beton bertulang sebagai fondasi bangunan dan pembangunan ruang bawah tanah, dilanjutkan dengan pembangunan lantai pertama hingga ketiga.

Setelah pengerjaan ruang tanah selesai, pembangunan dilanjutkan dengan pengerjaan konstruksi lengkung untuk pintu dan jendela gedung, serta kolom pojok gedung bagian dalam dan luar.

Pada 1922, pembangunan menara gedung beserta penyelesaian dinding luar, perataan lahan sekitar, dan pengerjaan atap dilakukan. Tahun berikutnya, penyelesaian bagian dalam aula lantai satu serta penyelesaian ornamen kolom di aula gedung.

Pembangunan Gedung Sate melibatkan 2.000 pekerja dan menghabiskan dana sebesar 6 juta gulden. ”Kenapa sate karena dulu ada 6 juta gulden biaya pembangunannya. Satu juta disimbolkan dengan satu sate,” kata Kang Emil.

Tak ada acara khusus untuk memperingati 100 Tahun Gedung Sate karena sedang dalam pandemi COVID-19. Sejumlah rencana yang telah disusun dibatalkan.

Kendati begitu, Kang Emil menyatakan, peringatan 100 Tahun Gedung Sate tetap terlaksana dengan merawat dan menjaganya. Perbaikan fasilitas Gedung Sate di berbagai sudut menjadi bukti.

Salah satunya pemasangan pilar-pilar yang menggambarkan bahwa Gedung Sate milik warga Jabar. Selain itu, pemasangan pilar dapat menggerakkan ekonomi Jabar yang sempat terpukul pandemi COVID-19.

”Jadi satu pilar, satu kabupaten. Satu pilar Majalengka misalnya ada sejarahnya juga, bagaimana Cirebon juga, jadi kepemilikan Gedung Sate dan Gasibu dimiliki tidak hanya masyarakat Bandung Raya, tapi oleh masyarakat lainnya,” ucapnya.

Kang Emil mengatakan, pada tahun ini, Gedung Sate terbuka untuk umum dan menjadi salah satu destinasi wisata. Masyarakat dapat menyusuri jejak-jejak historis Jabar dengan menghadirkan tour guide. Namun, hal itu tertunda karena COVID-19.

“Ketika menjadi gubernur, memperingati 100 tahun Gedung Sate. Sekarang COVID-19 juga bagi saya ini adalah ujian dari sejarah hidup saya. Namun, saya berbangga dengan 100 tahun Gedung Sate,” kata Kang Emil.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Sekretariat Daerah Jabar
Hermansyah

Sekoper Cinta Dorong Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Sekoper Cinta Dorong Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Berita Jabar, DP3AKB, Galeri Foto, PKHP

KOTA BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendorong keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen semua tingkatan. Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD provinsi sudah 20 persen, sedangkan kabupaten/kota 19 persen.

Demikian dikatakan Kang Uu – sapaan akrabnya- saat membuka Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen melalui Affirmative Action di Hotel Harris, Kota Bandung, Rabu (11/3/20).

Workshop dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspa Yoga, Deputi Bidang Kesehatan Gender Kementerian PPPA RI Agustina Erni, Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur, DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat Ratna Ningsih, serta 19 Ketua DPD KPPI seluruh Indonesia dan 27 ketua DPC kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurut Kang Uu, workshop ini adalah bentuk dorongan bagi kaum perempuan untuk lebih berani berkiprah di dunia politik. Tidak dipungkiri sepak terjang perempuan di dunia politik masih banyak hambatan mulai dari psikologi keluarga hingga dukungan partai.

“Kalau masuk pada wilayah politik harus siap bersaing, siap bertanding dan siap berlari dengan internal dan eksternal partai”, ujarnya.

Uu mengapresiasi makin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik dan tidak sedikit pula duduk di parlemen. “ Tapi yang dikhawatirkan oleh kami, masih ada perempuan yang belum siap berkorban perasaan demi sebuah perjuangan,” katanya.

Uu optimistis, keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin meningkat seiring kesadaran dan banyak perempuan berlatar belakang pendidikan tinggi yang terjun ke dunia politik. “Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang ingin maju, termasuk kemajuan kaum perempuan,” tuturnya.

Pemda Provinsj Jawa Barat, kata Kang Uu, memiliki banyak program pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita- Cita) yang telah lama berjalan. Dalam Sekoper Cinta, perempuan diberikan pendidikan sesuai keilmuan dan keyakinan masing-masing.

“Yang keduanya kehadiran Dekranasda dan PKK. Berapa juta, berapa miliar uang yang digelontorkan untuk PKK dari provinsi dan kabupaten kota. Dan juga dalam bidang ekonomi diberikan Kredit Mesra, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ekonomi perempuan,” jelas Kang Uu.

Meski begitu, Kang Uu tetap mengingatkan kaum perempuan yang sudah berkiprah di parelemen agar tidak lupa tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga, tata pada suami. “Ketaatan terhadap suami itu hukumnya wajib. Tolong jangan ada pergeseran nilai dalam kepribadiannya. Jangan sampai mengutamakan jabatan mengabaikan keluarga,” ungkap Panglima Santri.

Sementara itu, Ketua DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesi Dwi Septiawati Jafar berharap pada 2024 keterwakilan perempuan di parlemen bisa mencapai 30 persen. Sehingga workshop ini dapat membantu memberi pemahaman bahwa perempuan pun mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan sebagai tiang negara.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Jabar
Hermansyah

——————

Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum membuka Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen melalui Affirmative Action di Hotel Harris, Kota Bandung, Rabu (11/3/20).
Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum membuka Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen melalui Affirmative Action di Hotel Harris, Kota Bandung, Rabu (11/3/20).

WhatsApp Image 2020-03-11 at 18.11.31 (2)

WhatsApp Image 2020-03-11 at 18.11.31

WhatsApp Image 2020-03-11 at 18.11.02 (1)