Meski harus ada pengetatan anggaran, namun pembangunan tidak boleh berhenti, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar di Bandung, Jum’at (19/8).

“Pengetatan anggaran tidak boleh sampai menghentikan pembangunan, apalagi pembangunan yang sudah berjalan,” ujarnya.

Yang paling mungkin dilakukan menurut Aher adalah penghematan, seperti perjalanan dinas dan lain-lain.

“Beberapa bisa dihemat, seperti biaya perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain. Pokoknya sehemat mungkin,” jelasnya.

Aher menambahkan, hanya ada tiga komponen yang tidak akan dikurangi, yaitu gaji PNS, Tunjangan Perbaikan Penghasilan atau TPP, dan belanja modal. (Pun)
Sumber: Jabarprov.go.id

Artikel Terkait

Fungsi dan Tujuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Setiap instansi negara memiliki fungsi dan tujuan, salah satunya adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berkecimpung di penegakan Hak Asasi Manusia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Fungsi dan tuj...
Jangan Tiru! Remaja Ini Tewas Setelah Ikuti Tren Choking Game Tidak semua tren yang sedang heboh di media sosial patut ditiru. Remaja asal Australia ini contohnya. Niat ingin ikutan tren Choking Game, yang ada nyawa melayang karena kehabisan napas. Choking game merupakan salah satu p...
Lima Kali WTP, Aher Ingin Terus Tingkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan yang diberikan langsung Presiden RI Joko Widodo berkat prestasinya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2011-2015). Gu...
Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia BANDUNG-Upacara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia berlangsung di lapangan Gasibu Bandung, (17/8) dengan Inspektur upacara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Sedangkan untuk komand...
Jokowi Berharap Perppu Kebiri Beri Ruang Hakim Jatuhkan Vonis Seberat-beratnya Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang Dana Alokasi Khusus di Kantor Presiden Rabu (11/5/2016). KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti U...

Leave a Reply

Your email address will not be published.