KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (10/5/2016)

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, hukuman tambahan yang diatur dalam perppu tersebut akan menyasar pelaku kejahatan seksual dengan kondisi khusus.

“Nanti hakim lihat fakta-fakta dan itu diberikan kepada pelaku berulang, pelaku beramai-ramai, paedofil pada anak-anak. Bukan pada sembarang,” kata Yasonna, saat mendampingi Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Hukuman tambahan dalam perppu ini yakni kebiri secara kimiawi, pemasangan alat deteksi elektronik untuk mendeteksi pergerakan pelaku, hingga pengumuman identitas sebagai sanksi sosial.

“Boleh hanya kebiri, boleh alat deteksi elektronik, termasuk pengumuman yang bersangkutan pada publik,” ujar Yasonna.

Hukuman tambahan ini, lanjut Yasonna, tidak berlaku apabila pelaku masih di bawah umur. Sanksi bagi pelaku di bawah umur yang melakukan kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berbeda.

“Kan ada UU tentang Peradilan Anak, itu beda ya,” kata Yasonna.

Selain mengatur hukuman tambahan, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini juga mengatur pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual.

Hukuman diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu akan segera dikirim ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Artikel Terkait

88 Tahun Peringatan Hari Ibu di Indonesia, Apa Pandangan Menteri Yohana? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menegaskan, bahwa buruknya ketahanan keluarga Indonesia menyebabkan maraknya terjadi berbagai persoalan bangsa. "Maraknya berbagai persoalan bangsa...
Advokasi Untuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota tahun 2017 di Garut Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat Dr.Ir.Hj.Dewi Sartika, M.Si saat memberikan paparannya pada acara Advokasi untuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota di Kabupaten Garut. Dalam paparannya dihadapan para stake holder di daerah ...
Mengenal dan Mengembangkan Sekolah Ramah Anak Salah satu butir tuntutan anak Indonesia ke pemerintah di Kongres Anak Indonesia 2016 di Mataram adalahJadikan sekolah dan kurikulum kami ramah anak sampai ke daerah pelosok. Artikel berikut ini akan membahas tentang Sekolah ...
Aher: Sukses Pertandingan, Prestasi, dan Ekonomi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kanan) mengibarkan bendera PON sebelum diserahkan kepada Ketua KONI Tono Suratman (kedua kanan) yang selanjutnya diberikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) pada penutupan PON XIX di S...
Di Surabaya, Menteri Yohana Kampanyekan Three Ends Menteri PPPA Yohana Yembise kampanye Three Ends di Surabaya, Minggu (27/8). Foto: Mesya Mohammad/JPNN.com Kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise di Surabaya jadi ajan...

Leave a Reply

Your email address will not be published.