DENPASAR-Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan memaparkan strategi terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang (human trafficking), di hadapan 34 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi se-Indonesia serta tak kurang dari 200 anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Pusat dan Daerah.

“Apa kunci pencegahan dan penanganan human trafficking di Jawa Barat? Kita sudah ada kebijakan pemerintah, baik perda maupun pergub. Ini juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Netty pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2016, di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Bali, Senin (29/08/16).

Menurut Netty, penyelesaian masalah human trafficking tidak sebatas pencegahan dan penanganan, tetapi juga hingga pemberdayaan para korban trafficking yang rentan menimbulkan masalah sosial baru, seperti bullying, dikucilkan dari masyarakat, sulit kembali beradaptasi hingga kehilangan peluang membangun ekonomi yang mandiri.

Terkait strategi dalam penanganan TPPO, Netty mengemukakan tips promotif dan preventif, melalui pelatihan dan sosialisasi. Namun kesemua itu wajib didukung pula oleh program-program pemerintah dan infrastruktur penunjang.

“Kita punya shelter dan rumah aman, tentunya yang layak dan dekat dengan masyarakat. Kita juga siapkan hotline P2TP2A, kerja sama dengan media, pembekalan kepada 4500 babinsa, serta pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat,” papar Netty.

“Pelibatan masyarakat sangat penting, terutama pada gerakan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan social awareness terhadap ancaman-ancaman kekerasan kepada anak,” tambahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rakornas yang mengambil tema “Peningkatan Peran Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini, guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun.

Rakornas dilaksanakan hingga 31 Agustus 2016 dengan mendatangkan para narasumber dari Direktur Shelter TPPO di Yordania, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bareskrim Polri.

Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

Forum Organisasi Perangkat Daerah DP3AKB Provinsi Jawa Barat 2017 Kegiatan forum dilaksanakan hari Senin, 20 November 2017 di The Radiant villas, Jl. Buka Nagara No. 2 Lembang, Kab. Bandung Barat. Forum dihadiri oleh Ibu kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si...
BATAM BAGUS EXPO: Pentingnya Pameran bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Pameran sudah tak asing lagi bagi kalangan usaha kecil perempuan. Bahkan di kota-kota besar, kegiatan pameran, eksibisi, atau expo bahkan hampir diselenggarakan setiap hari. Kebanyakan adalah pameran bisnis, termasuk salah sa...
Pelatihan Parenting Skill bagi PNS – Non PNS Kab/Kota di Jawa Barat Kegiatan Pelatihan Parenting Skill bagi PNS dan Non PNS Kab/Kota di Jawa Barat hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 pukul 08.00 WIB sd selesai. Tempat Santika Hotel Jl. Yudanegara No. 57 Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini dibuka ol...
Apa Pendapat Anda Atas Usulan Harga Rokok Naik Jadi Rp. 50.000 Apa pendapat Anda atas usulan harga rokok naik jadi Rp. 50.000? Silakan tulis di kolom komentar ya! Salah satu tuntutan anak Indonesia kepada pemerintah di Hari Anak Nasional adalah segera tanda tangani FCTC. FTCT (Framewo...
Walikota Aktif di Medsos, Three Ends Pilih Bandung PROGRAM Jelajah Three Ends yang dicanangkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara dan Bangka Belitung akan kembali merambah daerah lain di Indonesia. Selanjutnya ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.