DENPASAR-Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan memaparkan strategi terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang (human trafficking), di hadapan 34 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi se-Indonesia serta tak kurang dari 200 anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Pusat dan Daerah.

“Apa kunci pencegahan dan penanganan human trafficking di Jawa Barat? Kita sudah ada kebijakan pemerintah, baik perda maupun pergub. Ini juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Netty pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2016, di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Bali, Senin (29/08/16).

Menurut Netty, penyelesaian masalah human trafficking tidak sebatas pencegahan dan penanganan, tetapi juga hingga pemberdayaan para korban trafficking yang rentan menimbulkan masalah sosial baru, seperti bullying, dikucilkan dari masyarakat, sulit kembali beradaptasi hingga kehilangan peluang membangun ekonomi yang mandiri.

Terkait strategi dalam penanganan TPPO, Netty mengemukakan tips promotif dan preventif, melalui pelatihan dan sosialisasi. Namun kesemua itu wajib didukung pula oleh program-program pemerintah dan infrastruktur penunjang.

“Kita punya shelter dan rumah aman, tentunya yang layak dan dekat dengan masyarakat. Kita juga siapkan hotline P2TP2A, kerja sama dengan media, pembekalan kepada 4500 babinsa, serta pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat,” papar Netty.

“Pelibatan masyarakat sangat penting, terutama pada gerakan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan social awareness terhadap ancaman-ancaman kekerasan kepada anak,” tambahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rakornas yang mengambil tema “Peningkatan Peran Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini, guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun.

Rakornas dilaksanakan hingga 31 Agustus 2016 dengan mendatangkan para narasumber dari Direktur Shelter TPPO di Yordania, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bareskrim Polri.

Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

KPAI Minta Penerbit Tarik Buku “Aku Berani Tidur Sendiri” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penerbit PT Tiga Serangkai untuk menarik buku "Aku Berani Tidur Sendiri" karangan Fitria Chakrawati. KPAI menilai buku tersebut memuat konten tidak ramah anak yang dapat di...
88 Tahun Peringatan Hari Ibu di Indonesia, Apa Pandangan Menteri Yohana? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menegaskan, bahwa buruknya ketahanan keluarga Indonesia menyebabkan maraknya terjadi berbagai persoalan bangsa. "Maraknya berbagai persoalan bangsa...
Website DP3AKB Raih Juara ke-2 Kominfo Award 2017 Untuk yang ketiga kalinya, Diskominfo Prov.Jabar selenggarakan "Kominfo Award" 2017, berlangsung di Trans Hotel, Jalan Gatoto Subroto Bandung, Rabu (13/9). Berbagai inovasi berbasis IT dan peran-peran kelompok infor...
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Pelecehan seksual pada anak adalah kenyataan yang menakutkan dan tidak menyenangkan di dalam dunia yang tidak menentu ini harus dihadapi. Apalagi,  pengaruhnya atas anak-anak bisa menghancurkan psiokososial, tumbuh dan berkem...
Puspanas 2018 Sinergi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan... MEDAN.SWARAWANITA.NET.-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise  dan peserta PUSPANAS 2018 menghadiri acara Ramah tamah yang di adakan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi  yang...

Leave a Reply

Your email address will not be published.