DENPASAR-Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan memaparkan strategi terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang (human trafficking), di hadapan 34 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi se-Indonesia serta tak kurang dari 200 anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Pusat dan Daerah.

“Apa kunci pencegahan dan penanganan human trafficking di Jawa Barat? Kita sudah ada kebijakan pemerintah, baik perda maupun pergub. Ini juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Netty pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2016, di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Bali, Senin (29/08/16).

Menurut Netty, penyelesaian masalah human trafficking tidak sebatas pencegahan dan penanganan, tetapi juga hingga pemberdayaan para korban trafficking yang rentan menimbulkan masalah sosial baru, seperti bullying, dikucilkan dari masyarakat, sulit kembali beradaptasi hingga kehilangan peluang membangun ekonomi yang mandiri.

Terkait strategi dalam penanganan TPPO, Netty mengemukakan tips promotif dan preventif, melalui pelatihan dan sosialisasi. Namun kesemua itu wajib didukung pula oleh program-program pemerintah dan infrastruktur penunjang.

“Kita punya shelter dan rumah aman, tentunya yang layak dan dekat dengan masyarakat. Kita juga siapkan hotline P2TP2A, kerja sama dengan media, pembekalan kepada 4500 babinsa, serta pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat,” papar Netty.

“Pelibatan masyarakat sangat penting, terutama pada gerakan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan social awareness terhadap ancaman-ancaman kekerasan kepada anak,” tambahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rakornas yang mengambil tema “Peningkatan Peran Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini, guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun.

Rakornas dilaksanakan hingga 31 Agustus 2016 dengan mendatangkan para narasumber dari Direktur Shelter TPPO di Yordania, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bareskrim Polri.

Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

Rapat Koordinasi Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Tahun 2020 Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 membuka Secara resmi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) yang dilaksanakan di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Su...
Netty: Ortu Jangan Asik Selfie! Disela-sela kegiatannya dalam men-support tim voli putri Bandung Bank BJB Pakuan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengunjungi salah satu wahana edukasi di Kota Batu Jawa Timur yakni Museum Angkut ...
Forum Anak Jawa Barat Mengunjungi Posko Trauma Healing Pasca Bencana di Rusunawa Gar... BP3AKB dan Forum Anak Jawa Barat mengunjungi posko trauma healing pasca bencana di Rusunawa Garut. Kunjungan ini dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Kementerian PP PA Ibu Annisa juga dihadiri oleh UNISBA Ib...
Penguatan SDM yang Responsif Gender bagi Pencegahan dan Penanganan HIV/Aids dan TB P... Dalam upaya memberikan penguatan serta peningkatan SDM dalam pembangunan yang responsif gender bidang kesehatan untuk mendongkak kendala-kendala dari semua permasalahan sosial yang mendera masyarakat Jabar khususnya penyakit ...
Festival Inovasi dan Kreativitas Forum Anak 2018 Bertempat di Kebun Raya Bogor, tgl 13 Mei 2018, dibuka oleh Menteri PPPA. Festival Inovasi dan Kreativitas Forum Anak 2018 Festival Inovasi dan Kreativitas Forum Anak 2018 Festival Inovasi dan Kreativitas Forum An...

Leave a Reply

Your email address will not be published.