DENPASAR-Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan memaparkan strategi terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang (human trafficking), di hadapan 34 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi se-Indonesia serta tak kurang dari 200 anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Pusat dan Daerah.

“Apa kunci pencegahan dan penanganan human trafficking di Jawa Barat? Kita sudah ada kebijakan pemerintah, baik perda maupun pergub. Ini juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Netty pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2016, di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Bali, Senin (29/08/16).

Menurut Netty, penyelesaian masalah human trafficking tidak sebatas pencegahan dan penanganan, tetapi juga hingga pemberdayaan para korban trafficking yang rentan menimbulkan masalah sosial baru, seperti bullying, dikucilkan dari masyarakat, sulit kembali beradaptasi hingga kehilangan peluang membangun ekonomi yang mandiri.

Terkait strategi dalam penanganan TPPO, Netty mengemukakan tips promotif dan preventif, melalui pelatihan dan sosialisasi. Namun kesemua itu wajib didukung pula oleh program-program pemerintah dan infrastruktur penunjang.

“Kita punya shelter dan rumah aman, tentunya yang layak dan dekat dengan masyarakat. Kita juga siapkan hotline P2TP2A, kerja sama dengan media, pembekalan kepada 4500 babinsa, serta pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat,” papar Netty.

“Pelibatan masyarakat sangat penting, terutama pada gerakan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan social awareness terhadap ancaman-ancaman kekerasan kepada anak,” tambahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rakornas yang mengambil tema “Peningkatan Peran Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini, guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun.

Rakornas dilaksanakan hingga 31 Agustus 2016 dengan mendatangkan para narasumber dari Direktur Shelter TPPO di Yordania, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bareskrim Polri.

Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

Raker Forum Perangkat Daerah 2018 Kegiatan rapat kerja dilaksanakan di Mason Pine Hotel. Materi silakan download di sini
Menteri Yohana Ajak Mudik Ramah Perempuan dan Anak Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, sebagian besar masyarakat telah melakukan perjalanan mudik, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan,...
Kesepian Lebih Berbahaya dari Obesitas! KESEPIAN dan kurangnya interaksi sosial lebih berbahaya daripada merokok 15 batang sehari dan lebih buruk dari obesitas. Hal tersebut terungkap berdasarkan sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan Universitas Brigham Young, ...
Jawa Barat Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2016 Di penghujung tahun 2016, kembali Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih pengharagaan. Penghargaan tersebut adalah Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk tahun 2016 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...
Menari Three Ends Bareng Menteri Yohana Ibu Kepala Dinas P3AKB, Dewi Sartika mendampingi Mama Yo (Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabinet Kerja Jokowi- JK) menari Three Ends. Three Ends merupakan program unggulan Kementerian ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.