REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemprov Jabar berhasil memperoleh empat penghargaan National e-Procurement Award yang diadakan dalam Rakernas Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/11). Prestasi ini membawa Jabar menjadi yang terbaik secara nasional dalam Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).

Jabar memboyong empag penghargaan yang terdiri penghargaan individu kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sebagai Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Serta Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Ika Mardiah sebagai Pejuang LPSE yang konsisten sejak awal kehadiran LPSE di Indonesia. Sementara dua penghargaan institusional kepada Pemprov Jawa Barat yakni untuk kategori Peran LPSE Provinsi serta Inovasi LPSE. Penghargaan ini mampu menyisihkan total 637 LPSE se-Indonesia.

Heryawan mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen dan itikad baik Pemprov Jabar yang secara konsiten dan berkelanjutan dalam menciptakan pemerintah bersih. Di mana peran pemimpin menjadi salah satu faktor pentingnya. “Semua pemda se-Indonesia bisa melakukan hal yang sama, saya percaya leadership dan good will (itikad baik) dari para pimpinan daerah seluruh Indonesia saat ini semakin baik,” kata pria yang akrab disapa Aher ini.

Menurut Aher, bentuk kepemimpinan yang konsisten tersebut dibuktikan dengan kebijakan dan dukungannya kepada LPSE. Baik dari aspek kelembagaan, personil, dan anggaran.

Kebijakannya yang mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih lewat LPSE dituangkan antara lain Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPTD Balai LPSE diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 113 Tahun 2009. Serta tugas Pokok dan Fungsi Balai LPSE ditetapkan Pergub Nomor 55/ 2010, dan Penyelenggaraan LPSE diatur Pergub No 60/2013.

Gubernur berharap, prestasi ini dapat menjadi menjadi patokan di berbagai daerah. “Atas pencapaian ini (National e-procurement Award – Red), semoga Jabar selalu menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujarnya.

Penghargaan diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegero didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Kepala LKPP Agus Prabowo. Penghargaan diberikan di hadapan sekitar 1.400 pegiat LPSE maupun tamu undangan dari World Bank, ADB, ICW, dan lainnya.

Artikel Terkait

Harmonisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PRESS RELEASE HARMONISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) Siaran Pers Nomor: B- 188/Set/Rokum/MP 01/10/2018 &l...
Modus dan Pola Jaringan Tppo Baru, Kemen PPPA Himbau Masyarakat Waspada MODUS DAN POLA JARINGAN TPPO BARU, KEMEN PPPA HIMBAU MASYARAKAT WASPADA   KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA   PRESS RELEASE MODUS DAN POLA JARINGAN...
Tips Mengontrol Aktivitas Internet Anak Dengan hadirnya internet, kita kebanjiran informasi. Kita bisa mendapatkan informasi apapun dalam perpustakaan raksasa ini. Namun tanpa pintar memilah dan pengetahuan terhadap suatu informasi, kita bisa tersesat dan mendapatk...
Sosiolog: Kesenjangan Jadi Penyebab Kejahatan Terhadap Anak Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Sunyoto Usman menilai kesenjangan menjadi salah satu alasan penyebab seseorang melakukan kejahatan terhadap anak. Menurutnya, saat kesenjangan makin dalam, orang lalu mengambil jalan pin...
Menyiasati Masalah Susah Makan pada Balita Balita Susah Makan Memang Problema bagi Orangtua, Ini 15 Cara Menyiasati Masalah Susah Makan pada Balita Balita susah makan memang menjadi problema tersendiri bagi banyak orangtua.  Berbagai cara seolah tidak berhasil dila...

Leave a Reply

Your email address will not be published.