REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemprov Jabar berhasil memperoleh empat penghargaan National e-Procurement Award yang diadakan dalam Rakernas Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/11). Prestasi ini membawa Jabar menjadi yang terbaik secara nasional dalam Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).

Jabar memboyong empag penghargaan yang terdiri penghargaan individu kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sebagai Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Serta Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Ika Mardiah sebagai Pejuang LPSE yang konsisten sejak awal kehadiran LPSE di Indonesia. Sementara dua penghargaan institusional kepada Pemprov Jawa Barat yakni untuk kategori Peran LPSE Provinsi serta Inovasi LPSE. Penghargaan ini mampu menyisihkan total 637 LPSE se-Indonesia.

Heryawan mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen dan itikad baik Pemprov Jabar yang secara konsiten dan berkelanjutan dalam menciptakan pemerintah bersih. Di mana peran pemimpin menjadi salah satu faktor pentingnya. “Semua pemda se-Indonesia bisa melakukan hal yang sama, saya percaya leadership dan good will (itikad baik) dari para pimpinan daerah seluruh Indonesia saat ini semakin baik,” kata pria yang akrab disapa Aher ini.

Menurut Aher, bentuk kepemimpinan yang konsisten tersebut dibuktikan dengan kebijakan dan dukungannya kepada LPSE. Baik dari aspek kelembagaan, personil, dan anggaran.

Kebijakannya yang mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih lewat LPSE dituangkan antara lain Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPTD Balai LPSE diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 113 Tahun 2009. Serta tugas Pokok dan Fungsi Balai LPSE ditetapkan Pergub Nomor 55/ 2010, dan Penyelenggaraan LPSE diatur Pergub No 60/2013.

Gubernur berharap, prestasi ini dapat menjadi menjadi patokan di berbagai daerah. “Atas pencapaian ini (National e-procurement Award – Red), semoga Jabar selalu menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujarnya.

Penghargaan diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegero didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Kepala LKPP Agus Prabowo. Penghargaan diberikan di hadapan sekitar 1.400 pegiat LPSE maupun tamu undangan dari World Bank, ADB, ICW, dan lainnya.

Artikel Terkait

Hukuman Kebiri Menyasar Kejahatan Seksual Berulang, Beramai-ramai, dan Paedofil KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (10/5/2016) KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Per...
Selamatkan Perempuan dan Anak, Kemen PP dan PA Terapkan Strategi 3Ends TRIBUNNEWS.COM – Sepanjang tahun 2016, sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan kepada perempuan dan anak kian marak. Peningkatan ini tentu membuat masyarakat semakin resah dan berharap ketidakadilan serta kejahatan terhadap pe...
Iriawan Pimpin Apel Besar HUT Ke-73 Provinsi Jabar BANDUNG-Tepat hari ini, Minggu (19/08/2018), Provinsi Jawa Barat genap berusia 73 tahun. Lapangan Gasibu Bandung menjadi lokasi digelarnya apel besar peringatan hari jadi yang dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernu...
Apa ‘Blue Whale Challenge’ dan mengapa orang tua harus khawatir? Sejumlah pihak telah mengeluarkan peringatan kepada orang tua tentang 'permainan' media sosial yang dilaporkan terkait dengan kasus bunuh diri di Rusia. Blue Whale Challenge - begitu permainan ini populer disebut - dilapor...
Advokasi Kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota 2017 di Kab.Ciamis Ciamis,6/7/2017.Kepala Bidang PPA BP3AKB Prov.Jawa Barat Hj.Enni Rosiani,SH,bersama Staff saat bertemu Bupati Ciamis sebelum Acara Advokasi Kepada Gugus Tugas di Pendopo Bupati Ciamis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.