Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, serta para Wakil Gubernur lainnya pada Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/09/2016).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada lima permasalahan krusial pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dewasa ini.

Pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Lalu keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai. Kemudian kelima, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal.

Untuk itu, Tjahjo meminta Kepala daerah untuk memaksimalkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah, dan meminimalisir penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.

“APIP harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel,” kata Mendagri pada Rapat Kerja yang dipimpinnya.

“Bentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kapabilitas. Wujudkan APIP yang independen. Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP. Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP. Perkuat orientasi pengawasan APIP,” paparnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa APIP juga perlu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini.

Sejumlah isu-isu strategis pembangunan saat ini diantaranya; konektivitas wilayah yang menitikberatkan pada keterkaitan fungsi wilayah sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lalu Kedaulatan pangan yang menitikberatkan pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian Energi yang memfokuskan pada pelayanan dasar energi listrik 2015 – 2019 menuju kemandirian energi.

Selain itu terdapat pula isu, atau permasalahan konflik sosial seperti bentrokan antar warga/ pemuda, antar ormas, pelajar/ mahasiswa, konflik Sumber Daya Alam (SDA)/ sengketa Agraria, juga masalah aliran agama/ kepercayaan.

Hadir dalam rapat kerja evaluasi, wakil gubernur dan inspektorat seluruh Indonesia. Adapun Pemerintah Provinsi lain yang menerima penghargaan serupa diantaranya; Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Utara, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Banten.

Artikel Terkait

Bimbingan Teknis Motekar .Bandung,Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi tenaga Motekar,kegiatan di laksanakan selama 3 hari di kab.Pangandaran.Kegiatan ini di ikuti oleh kurang lebih 130 tenaga Motekar,K...
Penelitian Ilmiah: Ingin Hidup Lebih Bahagia, Tinggalkan Facebook! Penggunaan media sosial seperti Facebook ternyata dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan kepuasan seseorang terhadap kehidupannya. Hasil penelitian terbaru menunjukkan, tidak menggunakan Facebook justru akan membu...
Coba-coba Pakai Tembakau Gorilla, Risikonya Gangguan Jiwa Penggunaan tembakau super cap gorilla tetap tak aman meski hanya untuk coba-coba. Sebabnya, tembakau ini bisa memicu timbulnya gangguan jiwa. dr Andri, SpKJ, FAPM, psikiater dari Klinik Psikosomatik RS Omni Alam Sutera men...
Lagu Jabar Tolak Kekerasan Vokal : Nurzuchraeni & Hipni Mubarok A Arranger : M. Ropik Produksi : Sebelas Tekno Media - Garut --- Silakan lihat videonya di bawah ini https://www.youtube.com/watch?v=8hlQNmUdZyM&rel=0 --- Saat isak ...
Anak Tak Lagi Mencandu Gadget Bila Bunda Ajarkan Ini Awas, Gadget Sebabkan Mata Kering pada Anak Gadget atau gawai memang sudah menjadi benda yang tidak dapat disingkirkan dari tangan si kecil. Terlebih, segala hal yang mereka sukai saat ini bisa diakses dengan mudah melalui...

Leave a Reply

Your email address will not be published.