Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, serta para Wakil Gubernur lainnya pada Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/09/2016).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada lima permasalahan krusial pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dewasa ini.

Pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Lalu keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai. Kemudian kelima, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal.

Untuk itu, Tjahjo meminta Kepala daerah untuk memaksimalkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah, dan meminimalisir penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.

“APIP harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel,” kata Mendagri pada Rapat Kerja yang dipimpinnya.

“Bentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kapabilitas. Wujudkan APIP yang independen. Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP. Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP. Perkuat orientasi pengawasan APIP,” paparnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa APIP juga perlu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini.

Sejumlah isu-isu strategis pembangunan saat ini diantaranya; konektivitas wilayah yang menitikberatkan pada keterkaitan fungsi wilayah sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lalu Kedaulatan pangan yang menitikberatkan pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian Energi yang memfokuskan pada pelayanan dasar energi listrik 2015 – 2019 menuju kemandirian energi.

Selain itu terdapat pula isu, atau permasalahan konflik sosial seperti bentrokan antar warga/ pemuda, antar ormas, pelajar/ mahasiswa, konflik Sumber Daya Alam (SDA)/ sengketa Agraria, juga masalah aliran agama/ kepercayaan.

Hadir dalam rapat kerja evaluasi, wakil gubernur dan inspektorat seluruh Indonesia. Adapun Pemerintah Provinsi lain yang menerima penghargaan serupa diantaranya; Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Utara, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Banten.

Artikel Terkait

Tiga Inovasi Jabar Akan Diadopsi oleh 16 Provinsi Tiga sistem inovasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dijadikan Pilot Project oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencegahan korupsi akan diterapkan di 16 Pemerintah Provinsi di Indonesia. K...
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Bapak Presiden Jokowi juga menyatakan dengan tegas, bahwa penyalahgunaan narkotika dalam jangka panjang, berpotensi mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, Bapak Presiden menegaskan pentingnya sinergi linta...
Lima Saran Netty Dongkrak Minat Baca Masyarakat Berdasarkan penilaian Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) yang baru pertama kali diikuti Indonesia tahun 2016 ini, menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Dari 34 negara anggota Organizatio...
Netty: Ortu Jangan Asik Selfie! Disela-sela kegiatannya dalam men-support tim voli putri Bandung Bank BJB Pakuan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengunjungi salah satu wahana edukasi di Kota Batu Jawa Timur yakni Museum Angkut ...
Kesepian Lebih Berbahaya dari Obesitas! KESEPIAN dan kurangnya interaksi sosial lebih berbahaya daripada merokok 15 batang sehari dan lebih buruk dari obesitas. Hal tersebut terungkap berdasarkan sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan Universitas Brigham Young, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.