Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, serta para Wakil Gubernur lainnya pada Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/09/2016).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada lima permasalahan krusial pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dewasa ini.

Pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Lalu keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai. Kemudian kelima, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal.

Untuk itu, Tjahjo meminta Kepala daerah untuk memaksimalkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah, dan meminimalisir penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.

“APIP harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel,” kata Mendagri pada Rapat Kerja yang dipimpinnya.

“Bentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kapabilitas. Wujudkan APIP yang independen. Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP. Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP. Perkuat orientasi pengawasan APIP,” paparnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa APIP juga perlu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini.

Sejumlah isu-isu strategis pembangunan saat ini diantaranya; konektivitas wilayah yang menitikberatkan pada keterkaitan fungsi wilayah sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lalu Kedaulatan pangan yang menitikberatkan pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian Energi yang memfokuskan pada pelayanan dasar energi listrik 2015 – 2019 menuju kemandirian energi.

Selain itu terdapat pula isu, atau permasalahan konflik sosial seperti bentrokan antar warga/ pemuda, antar ormas, pelajar/ mahasiswa, konflik Sumber Daya Alam (SDA)/ sengketa Agraria, juga masalah aliran agama/ kepercayaan.

Hadir dalam rapat kerja evaluasi, wakil gubernur dan inspektorat seluruh Indonesia. Adapun Pemerintah Provinsi lain yang menerima penghargaan serupa diantaranya; Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Utara, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Banten.

Artikel Terkait

Pemkab KBB Wacanakan Daerahnya Ramah Anak NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mewacanakan daerahnya menjadi kabupaten layak dan ramah anak. Hal itu di antaranya dilakukan dengan menyediakan ruang publik bagi anak-anak. Bupati Bandung Barat Abubakar...
Menpora: PON 2016 Jabar Berjalan Lancar PB PON XIX/2016 Jabar dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menggelar rapat bersama para ketua kontingen atau Chief de Mission (CdM) dari setiap provinsi peserta PON. Rapat evaluasi yang digelar di The Trans Luxu...
KPAI: Sumpah Pemuda Jadi Momentum Perkuat Komitmen Indonesia Ramah Anak Hari Sumpah Pemuda memiliki banyak makna bagi kondisi Indonesia saat ini. Dari sisi perlindungan anak, Hari Sumpah Pemuda diharapkan menjadi momentum mewujudkan Indonesia ramah anak. “Semoga momentum peringatan hari ini da...
12 Merchandise Resmi Diluncurkan PB PON Tahun 2016, bersama Dekranasda Jabar, telah meluncurkan 12 jenis merchandise resmi PON tahun 2016. Hal demikian, diutarakan Ketua Dekranasda Jabar, Ny. Netty Prasetyani dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (14/...
Apa Pendapat Anda Atas Usulan Harga Rokok Naik Jadi Rp. 50.000 Apa pendapat Anda atas usulan harga rokok naik jadi Rp. 50.000? Silakan tulis di kolom komentar ya! Salah satu tuntutan anak Indonesia kepada pemerintah di Hari Anak Nasional adalah segera tanda tangani FCTC. FTCT (Framewo...

Leave a Reply

Your email address will not be published.