Tunda Nikah Muda, Raihlah Prestasi

Data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 menunjukkan usia kawin pertama di Jabar 19.9 tahun, masih di bawah rata-rata usia kawin pertama nasional yaitu 20.5 tahun.

Menurut data dari Kemenag Jabar pada tahun 2017 perkawinan rentang usia 16 – 19 tahun di Jabar ada 22.000 orang.

Kabupaten Karawang masuk ke dalam salah satu kab/kota di Jabar dengan angka perkawinan anak sangat tinggi, sehingga pada tahun ini menjadi target kampanye gerakan bersama stop perkawinan anak.

Terdapat beberapa dampak buruk dari perkawinan anak terkait tercabutnya sejumlah hak anak:

  1. Hak dapat pendidikan. Hampir 90% anak yang nikah tidak lanjut sekolah.
  2. Hak bebas dari kekerasaan dan perkembangan sosial. Perkawinan usia dini akan rentan terhadap KDRT.
  3. Hak atas kesehatan terkait organ reproduksi wanita pada saat mengandung dan melahirkan. Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi di dunia.
  4. Hak anak untuk dilindungi dari eksploitase. Kawin anak rentan menjadi sumber kasus yang lebih buruk seperti perdagangan orang bahkan pelacuran.

Kegiatan ini bertujuan

  1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya perkawinan anak.
  2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak anak.

Peserta Kegiatan berjumlah 135 orang yang dating dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karawang, Dinas Kesehatan Kab Karawang, Dinas Pendidikan Kab. Karawang, Dinas Sosial Kab. Karawang, perwakilaan guru, siswa sekolah dan remaja di Kab. Karawang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 Februari 2019.

Adapun materi pada kegiatan ini berasal dari

  1. Paparan dari Kementerian PPPA RI dengan tema Upaya Kementerian PPPA dalam Mengakhiri Pernikahan Anak.
  2. Paparan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karawang dengan tema Implementasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kab. Karawang.
  3. Paparan dari Kementerian Agama Prov. Jabar dengan tema Upaya Kementeriaan Agama dalam Pendewasaan Usia Perkawinan.
  4. Testimoni perwakilan desa dalam mengatasi pernikahan anak di Kab. Karawang.
  5. Testimoni korban pernikahan anak.

-ff-

Artikel Terkait

Rakor Kota Layak Anak Award Wil. Priangan Barat 2016 Rapat Koordinasi Kab/Kota Layak Anak (KLA) Award Tingkat Provinsi Jawa Barat Wilayah Priangan Barat Tahun 2016 Kegiatan Rapat Koordinasi KLA Award Tingkat Provinsi Wilayah Priangan Barat dilaksanakan pada tanggal 12 April ...
Ribuan ASN Berkompetisi di Porpemprov Jabar 2018 POR PEMPROV Jabar 2018 Sekitar 3.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bertanding dalam Pekan Olahraga Pemerintah Provinsi (Porpemprov) Jabar XVI/2018. Porpemprov XVI/2018 resmi dibuka oleh Gubernur...
Tenaga Motekar Ditata BANDUNG-Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) mengalami penataan. Melalui penataan ini, tenaga Motekar harus memenuhi persyaratan yaitu sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Bagi tenaga Motekar yang belum memenuhi s...
Seminar Penelitian Empiris Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Penelitian Empiris Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga. ...
Launching Sekolah Inclusive Kegiatan Ibu Kepala Badan BP3AKB Prov. JABAR Tanggal 12 April 2016 di ruang rapat Papandayan. Acara launching sekolah inclusive atau Pertemuan Koordinasi Multisektoral Membangun Sistem Pemenuhan Hak Anak dengan disabilitas d...

Leave a Reply

Your email address will not be published.