Tunda Nikah Muda, Raihlah Prestasi

Data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 menunjukkan usia kawin pertama di Jabar 19.9 tahun, masih di bawah rata-rata usia kawin pertama nasional yaitu 20.5 tahun.

Menurut data dari Kemenag Jabar pada tahun 2017 perkawinan rentang usia 16 – 19 tahun di Jabar ada 22.000 orang.

Kabupaten Karawang masuk ke dalam salah satu kab/kota di Jabar dengan angka perkawinan anak sangat tinggi, sehingga pada tahun ini menjadi target kampanye gerakan bersama stop perkawinan anak.

Terdapat beberapa dampak buruk dari perkawinan anak terkait tercabutnya sejumlah hak anak:

  1. Hak dapat pendidikan. Hampir 90% anak yang nikah tidak lanjut sekolah.
  2. Hak bebas dari kekerasaan dan perkembangan sosial. Perkawinan usia dini akan rentan terhadap KDRT.
  3. Hak atas kesehatan terkait organ reproduksi wanita pada saat mengandung dan melahirkan. Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi di dunia.
  4. Hak anak untuk dilindungi dari eksploitase. Kawin anak rentan menjadi sumber kasus yang lebih buruk seperti perdagangan orang bahkan pelacuran.

Kegiatan ini bertujuan

  1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya perkawinan anak.
  2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak anak.

Peserta Kegiatan berjumlah 135 orang yang dating dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karawang, Dinas Kesehatan Kab Karawang, Dinas Pendidikan Kab. Karawang, Dinas Sosial Kab. Karawang, perwakilaan guru, siswa sekolah dan remaja di Kab. Karawang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 Februari 2019.

Adapun materi pada kegiatan ini berasal dari

  1. Paparan dari Kementerian PPPA RI dengan tema Upaya Kementerian PPPA dalam Mengakhiri Pernikahan Anak.
  2. Paparan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karawang dengan tema Implementasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kab. Karawang.
  3. Paparan dari Kementerian Agama Prov. Jabar dengan tema Upaya Kementeriaan Agama dalam Pendewasaan Usia Perkawinan.
  4. Testimoni perwakilan desa dalam mengatasi pernikahan anak di Kab. Karawang.
  5. Testimoni korban pernikahan anak.

-ff-

Artikel Terkait

Rakornas PP PA dan Kesbangpol Para Kepala eselon II Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) se-Indonesia pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Badan PP PA dan Kesbangpol di Royal Kuningan Jakarta tanggal 18 s.d 21 Mei 2016
Seminar Nasional: Pemiskinan Terhadap Pelaku TPPO Seminar Nasional dengan tema Pemiskinan Harta Kekayaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang
Sambut Ramadhan dengan Kesalehan Sosial "Dengan penuh sara syukur kehadirat Allah SWT, hari ini adalah hari terakhir di Bulan Sya'ban di tahun 2017. Marilah kita bersama sama mengokohkan niat untuk memperkuat keikhlasan dan kesabaran dan kita jangan lupa bahwa Rama...
Menerima Kunjungan dari DPRD Banten Hari Senin, 26 September 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan tamu. Para tamu berasal dari ketua dan anggota DPRD dari Provinsi Banten. Par...
Peraihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemprov Jawa Barat Tahun 2014 Peraihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah D...

Leave a Reply

Your email address will not be published.