Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan  Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor selama satu hari pada hari Senin 8 Mei 2017 bertempat di Jalan Ciwaringin Kota Bogor. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki dan perempuan yang merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional. Kegiatan ini diikuti oleh Focal Point dari anggota Kelompok Kerja PUG se Kota Bogor.

“Isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki akan memunculkan adanya kesenjangan gender” demikian kepala DPMPPPA Kota Bogor menyampaikan sambutannya pada kegiatan ini.

Para narasumber kegiatan ini antara lain Kepala Bapeda Kota Bogor dalam materinya menyampaikan tentang perencanaan anggaran menyatakan bahwa “Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.”

Sementara Dr. Budi dari IPB menyampaikan beberapa contoh ril tentang pentingnya pemahaman Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender  antara lain kebutuhan salah satu jurusan gizi di lembaga pendidikan umumnya lebih diperuntukkan bagi perempuan, pada kenyataannya saat ini banyak permintaan jurusan gizi untuk lapangan pekerjaan laki2. Tentu saja lembaga pendidikan harus tanggap agar konsep gender sesuai dg kebutuhan bukan hanya berpihak pada perempuan saja.

Ibu Dr. Dewi Sartika Kepala DP3AKB Prov. Jabar menyampaikan materi “Begitu pentingnya semua focal point di OPD memahami angka-angka IPG dan IDG agar mampu menganalisis masalah serta pemecahannya sebagai solusi yang akan dicerminkan pada berbagai kegiatan”

Dengan demikian PUG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan  dan penganggaran supaya responsif gender, memberikan arah dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran. [wib]

Artikel Terkait

Gubernur Lantik Pejabat Eselon di Halaman Gedung Sate BANDUNG-Sebagai tindak lanjut pengisian pada SOTK baru, Gubernur Ahmad Heryawan untuk keduakalinya melantik para pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (9/1), bertempat di Halaman Gedung...
Mien Uno: Perempuan Indonesia is Backbone of The Nation "Perempuan harus berdaya jangan ada self empowerment atau hambatan sosial dan budaya sehingga akan jadi roll mode dunia (teladan, sabar, percaya diri, daya juang, pengorbanan)". Demikian disampaikan oleh Ibu Mien Uno, salah s...
Santuni Pelajar Korban Kecelakaan Luka Bakar Kemarin, Selasa, 18 Juli 2017, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Dewi Sartika, M. Si. mengunjungi seorang anak laki-laki, korban kecelakaan luka bakar di...
Tim BP3AKB untuk Porpemprov 2016 in Action Porpemprov merupakan hajatan tahunan di Jawa Barat. Kali ini telah menginjak penyelenggaraan ke-14. Porpemprov diikuti oleh seluruh PNS Jabar dari masing-masing SKPD. Porpemprov mempertandingkan 13 Cabang Olah Raga, dan akan...
Sarasehan Kependudukan Tahun 2019 di Kota Cirebon DP3AKB Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Sarasehan Kependudukan Tahun 2019 pada hari Kamis, 08 Agustus 2019 bertempat di Hotel Prima, Jl. Siliwangi No.107, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon. Kegiatan ini dibuk...

Leave a Reply

Your email address will not be published.