Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Tindak pidana ini dianggap serius karena adanya indikasi eksploitas terhadap manusia. “Eksploitasi terjadi dari sisi ekonomi, bahkan sampai terjadinya eksploitasi seksual”, ungkap Dr Sujatmiko,MA, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemenko PMK dalam acara Rakornas PPTPPO di Bali (29/8).

Indonesia saat ini telah menjadi sumber , tempat transit bahkan menjadi penerima kejahatan trafficking yang cukup besar. “Area sending terbesar adalah Jabar, NTB, Jatim, dan Jateng. Modus pencarian korban pun sangat variatif yang melibatkan masyarakat itu sendiri”, tambah Sujatmiko.

Kejahatan perdagangan orang saat ini telah menjadi kejahatan internasional, data PBB menunjukkan 600-800rb/thn korban perdagangan. Data kepolisian RI untuk tahun 2012-2015 memperlihatkan jumlah kasus mencapai 1.007 kasus, dan yang baru terselesaikan 542 kasus (53.82%). “Masih rendahnya penyelesaian kasus perdagangan, salah satunya adalah penegak hukum masih sulit membedakan penafsiran bukti perdagangan dan pemalsuan”, ungkap Ari Dono Sukmanto, Kepala Bareskrim Mabes Polri.

“Paparan Narasumber Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang , Bali (29/8). Kanan-Kiri: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan , Venetia R. Danes, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Kepala bareskrim Polri , Arif Dono Sukmanto ”

Ari Dono mengungkapkan , tingginya kasus perdagangan karena adanya kebutuhan hidup (read:kemiskinan) yang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. “Artinya ada celah ketidakpahaman masyarakat bahwa mereka dapat menjadi korban perdagangan” kata Ari Dono S. Sujatmiko menambahkan bahwa PR besar untuk mengedukasi masyarakat termasuk Kominfo dan K/L terkait. “Selain edukasi, kami berharap Kominfo untuk lebih genjar memblokir situs-situs yang mengandung konten mengarah pada eksploitasi perdagangan”, ungkap Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan bahwa terjadinya peningkatan korban perdagangan disebabkan oleh kurang tanggapnya semua pihak dalam implementasi pencegahan, penanganan, dan penegakkan hukumnya. “Hendaknya gugus tugas TPPO dan K/L terkait mengadakan rakornis setiap bulan, dan mengagendakan rakor tingkat menteri setiap 3 bulan”, ujar Sujatmiko.

Venetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PP dan PA mempertegas bahwa, upaya penurunan angka korban  harus dilakukan bersama. “Harus ada kordinasi antara Provinsi dalam menangani korban TPPO dan perlu adanya penegakanhukum yang mampu menimbulkan efek jera”, tegas Venetia.

Sumber: www.kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

Tidak Ada yang Menandingi Cinta Ibu Ingin tahu sebesar apa cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuannya? Lihat di sini beberapa ilustrasinya. Sepanjang hidup sampai dengan saat ini, Anda mungkin telah mengalami jatuh cinta dengan beberapa oran...
Jumat-Sabtu Ini Gedung Sate Festival Akan Digelar BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Gedung Sate Festival – Semarak Pesta Rakyat, Jumat-Sabtu (29-30/9/17) mendatang sebagai puncak peringatan Hari Jadi Ke-72 Provinsi Jawa Barat. Berbagai kemeriahan pen...
Api PON XIX/2016 ‘Start’ Dari Indramayu Api PON XIX/2016 Jawa Barat, diambil dari sumber api abadi di Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Untuk diketahui, Desa Majakerta juga pernah menjadi sumber api untuk ASIAN Games tahun 1962. Pada gelaran ...
Advokasi Untuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota tahun 2017 di Garut Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat Dr.Ir.Hj.Dewi Sartika, M.Si saat memberikan paparannya pada acara Advokasi untuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota di Kabupaten Garut. Dalam paparannya dihadapan para stake holder di daerah ...
Untuk Pertama Kalinya Pj. Gubernur Pimpin Upacara 17 Agustus BANDUNG-Untuk pertama kalinya Pj. Gubernur Jabar M. Iriawan menjadi Inspektur Upacara Irup pada upacara peringatan HUT ke-73 RI di lapangan Gasibu Kota Bandung, Jum'at (17/8/2018). Iriawan yang sebentar lagi akan men...

Leave a Reply

Your email address will not be published.