Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Tindak pidana ini dianggap serius karena adanya indikasi eksploitas terhadap manusia. “Eksploitasi terjadi dari sisi ekonomi, bahkan sampai terjadinya eksploitasi seksual”, ungkap Dr Sujatmiko,MA, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemenko PMK dalam acara Rakornas PPTPPO di Bali (29/8).

Indonesia saat ini telah menjadi sumber , tempat transit bahkan menjadi penerima kejahatan trafficking yang cukup besar. “Area sending terbesar adalah Jabar, NTB, Jatim, dan Jateng. Modus pencarian korban pun sangat variatif yang melibatkan masyarakat itu sendiri”, tambah Sujatmiko.

Kejahatan perdagangan orang saat ini telah menjadi kejahatan internasional, data PBB menunjukkan 600-800rb/thn korban perdagangan. Data kepolisian RI untuk tahun 2012-2015 memperlihatkan jumlah kasus mencapai 1.007 kasus, dan yang baru terselesaikan 542 kasus (53.82%). “Masih rendahnya penyelesaian kasus perdagangan, salah satunya adalah penegak hukum masih sulit membedakan penafsiran bukti perdagangan dan pemalsuan”, ungkap Ari Dono Sukmanto, Kepala Bareskrim Mabes Polri.

“Paparan Narasumber Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang , Bali (29/8). Kanan-Kiri: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan , Venetia R. Danes, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Kepala bareskrim Polri , Arif Dono Sukmanto ”

Ari Dono mengungkapkan , tingginya kasus perdagangan karena adanya kebutuhan hidup (read:kemiskinan) yang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. “Artinya ada celah ketidakpahaman masyarakat bahwa mereka dapat menjadi korban perdagangan” kata Ari Dono S. Sujatmiko menambahkan bahwa PR besar untuk mengedukasi masyarakat termasuk Kominfo dan K/L terkait. “Selain edukasi, kami berharap Kominfo untuk lebih genjar memblokir situs-situs yang mengandung konten mengarah pada eksploitasi perdagangan”, ungkap Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan bahwa terjadinya peningkatan korban perdagangan disebabkan oleh kurang tanggapnya semua pihak dalam implementasi pencegahan, penanganan, dan penegakkan hukumnya. “Hendaknya gugus tugas TPPO dan K/L terkait mengadakan rakornis setiap bulan, dan mengagendakan rakor tingkat menteri setiap 3 bulan”, ujar Sujatmiko.

Venetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PP dan PA mempertegas bahwa, upaya penurunan angka korban  harus dilakukan bersama. “Harus ada kordinasi antara Provinsi dalam menangani korban TPPO dan perlu adanya penegakanhukum yang mampu menimbulkan efek jera”, tegas Venetia.

Sumber: www.kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

HUT Jabar, Demiz: Tunjangan Guru Harus Naik BANDUNG-Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan, pada  peringatan hari jadi ke-72 Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Khususnya di bidang pendidikan termasuk Tunjangan ...
P2TP2A Jabar Antisipasi Anak Disabilitas Jadi Korban Kekerasan Anak yang menjadi korban kekerasan setiap tahun terus terjadi. Korbannya melanda semua kelompok anak, bahkan anak penyandang disabilitas berpeluang menjadi korban. Dengan kondisi itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya...
Cara Pasang Aplikasi Ekstensi Browser Anti-Pornografi Pornografi sudah begitu menghawatirkan, serbuan konten tidak senonoh perusak otak dan moral tersebut bisa langsung ke hadapan anak-anak melalui internet dan ponsel. Dampak dari pornografi sangat merusak. Ada banyak kasus keja...
Karya Seni #MakanMayit Dinilai Melanggar Norma Kesusilaan Kemen PPPA menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarluaskan kembali karya seni tersebut di media sosial. Maraknya perbincangan di media sosial terkait karya seni dari senima muda Indonesia yang mengusung tajuk #mak...
Penelitian Ilmiah: Ingin Hidup Lebih Bahagia, Tinggalkan Facebook! Penggunaan media sosial seperti Facebook ternyata dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan kepuasan seseorang terhadap kehidupannya. Hasil penelitian terbaru menunjukkan, tidak menggunakan Facebook justru akan membu...

Leave a Reply

Your email address will not be published.