Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Tindak pidana ini dianggap serius karena adanya indikasi eksploitas terhadap manusia. “Eksploitasi terjadi dari sisi ekonomi, bahkan sampai terjadinya eksploitasi seksual”, ungkap Dr Sujatmiko,MA, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemenko PMK dalam acara Rakornas PPTPPO di Bali (29/8).

Indonesia saat ini telah menjadi sumber , tempat transit bahkan menjadi penerima kejahatan trafficking yang cukup besar. “Area sending terbesar adalah Jabar, NTB, Jatim, dan Jateng. Modus pencarian korban pun sangat variatif yang melibatkan masyarakat itu sendiri”, tambah Sujatmiko.

Kejahatan perdagangan orang saat ini telah menjadi kejahatan internasional, data PBB menunjukkan 600-800rb/thn korban perdagangan. Data kepolisian RI untuk tahun 2012-2015 memperlihatkan jumlah kasus mencapai 1.007 kasus, dan yang baru terselesaikan 542 kasus (53.82%). “Masih rendahnya penyelesaian kasus perdagangan, salah satunya adalah penegak hukum masih sulit membedakan penafsiran bukti perdagangan dan pemalsuan”, ungkap Ari Dono Sukmanto, Kepala Bareskrim Mabes Polri.

“Paparan Narasumber Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang , Bali (29/8). Kanan-Kiri: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan , Venetia R. Danes, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Kepala bareskrim Polri , Arif Dono Sukmanto ”

Ari Dono mengungkapkan , tingginya kasus perdagangan karena adanya kebutuhan hidup (read:kemiskinan) yang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. “Artinya ada celah ketidakpahaman masyarakat bahwa mereka dapat menjadi korban perdagangan” kata Ari Dono S. Sujatmiko menambahkan bahwa PR besar untuk mengedukasi masyarakat termasuk Kominfo dan K/L terkait. “Selain edukasi, kami berharap Kominfo untuk lebih genjar memblokir situs-situs yang mengandung konten mengarah pada eksploitasi perdagangan”, ungkap Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan bahwa terjadinya peningkatan korban perdagangan disebabkan oleh kurang tanggapnya semua pihak dalam implementasi pencegahan, penanganan, dan penegakkan hukumnya. “Hendaknya gugus tugas TPPO dan K/L terkait mengadakan rakornis setiap bulan, dan mengagendakan rakor tingkat menteri setiap 3 bulan”, ujar Sujatmiko.

Venetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PP dan PA mempertegas bahwa, upaya penurunan angka korban  harus dilakukan bersama. “Harus ada kordinasi antara Provinsi dalam menangani korban TPPO dan perlu adanya penegakanhukum yang mampu menimbulkan efek jera”, tegas Venetia.

Sumber: www.kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

Hari Keluarga Nasional, Momentum Memaknai Arti Keluarga Momentum Hari Keluarga Nasional yang diselenggarakan setiap 21 Juni di Indonesia dinilai sangat bermakna sebagai fondasi membangun bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang besar. Hari puncaknya jatuh pada 29 Juni namun berkenaan ...
Aher: PON XIX, Terbesar Sepanjang Sejarah Ketua Umum PB PON XIX Ahmad Heryawan yang juga Gubernur Jabar mengatakan, PON XIX Jawa Barat tahun 2016 banyak mengukir catatan besar. Hal itu diungkapkan Ahmad Heryawan atau Aher dalam laporannya di hadapan Presiden RI, pada...
Resolusi 2017: 5 Trik Agar Balita Tak Kecanduan Gadget Foto : ISTOCK Mari lebih kreatif mengajak anak bermain di luar. Usia balita adalah fase eksplorasi anak dengan lingkungan, lo. Jangan sampai disia-siakan. Fenomena anak dan gadget yang sulit dipisahkan memang bukan lagi...
Lindungi Si Kecil dari Pornografi (2) Delapan Ciri Kecanduan Bagaimana mengetahui anak sudah adiktif terhadap pornografi? Yang pertama, anak menghabiskan  waktu lebih banyak dengan perangkat teknologi, seperti internet, games atau HP. "Anak juga gampang marah...
Tips Mengontrol Aktivitas Internet Anak Dengan hadirnya internet, kita kebanjiran informasi. Kita bisa mendapatkan informasi apapun dalam perpustakaan raksasa ini. Namun tanpa pintar memilah dan pengetahuan terhadap suatu informasi, kita bisa tersesat dan mendapatk...

Leave a Reply

Your email address will not be published.