Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika bersama Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan untuk Percepatan Pelaksanaan Three Ends yang diselenggarakan di Batam Kepulauan Riau. Bahkan Netty Perasyerty diundang untuk menjadi salah satu narasumber dalam rakortek tersebut.

Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Hak Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar guna merumuskan kebijakan dan mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hak perempuan, di Batam Kepulauan Riau, 10-13 April 1017.

Dalam siaran pers yang diterima di Batam, Selasa, Rakortek yang mengangkat tema Melindungi Hak Perempuan Dari Tindakan Kekerasan dan Perdagangan Orang Menuju Indonesia Hebat itu juga bertujuan untuk mendapat dukungan kebijakan daerah pada tataran pelaksanannya, juga mewujudkan tujuan pembangunan perlindungan hak perempuan, melalui implementasi kebijakan nasional dan daerah.

Tema Rakortek

Melindungi Hak Perempuan Dari Tindakan Kekerasan dan Perdagangan Orang Menuju Indonesia Hebat

Rakortek itu diharapkan mendorong terwujudnya komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perlindungan hak perempuan muali dari pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan Hak Perempuan baik di pusat dan daerah.

Kegiatan itu juga untuk menciptakan komunikasi,cintegrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dan meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan.

Kementerian PPPA menilai praktek-praktek kekerasan dengan korban perempuan dan anak disebabkan kurangnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan.

Satu perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yakni kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, seksual, di tempat kerja, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersil, serta kekerasan dalam situasi bencana dan konflik sosial.

Kementerian PPPA berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak.

Sejak 2015, Kementerian PPPA mempunyai kegiatan unggulan, 3ENDs atau tiga akhiri, yaitu Akhiri Kekerasan pada Perempuan, Akhiri Perdagangan Manusia dan Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi untuk Perempuan.

Kegiatan itu selaras dengan agenda prioritas nawa cita pemerintah yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dengan melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 i yang menyebutkan setiap orang berhak bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.(Antara)

Sumber: http://www.antarakepri.com

Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Hak Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2017
Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Hak Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2017
Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Hak Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2017
Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Hak Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2017

rakortek-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-untuk-percepatan-pelaksanaan-three-ends-riau-2017(03)

rakortek-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-untuk-percepatan-pelaksanaan-three-ends-riau-2017(04)

rakortek-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-untuk-percepatan-pelaksanaan-three-ends-riau-2017(05)

rakortek-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-untuk-percepatan-pelaksanaan-three-ends-riau-2017(06)

rakortek-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-untuk-percepatan-pelaksanaan-three-ends-riau-2017(07)

rakortek-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-untuk-percepatan-pelaksanaan-three-ends-riau-2017(08)

Artikel Terkait

Halal Bihalal Keluarga Besar DP3AKB 1438 H Pelaksanaan Halal Bihalal Keluarga Besar DP3AKB setelah lebaran Idul Fitri telah menjadi tradisi. Sama seperti tahun sebelumnya, tahun ini pun Halal Bihalal dilaksanakan. Untuk tahun ini ajang silaturahim tersebut dilaksanaka...
Partisipasi FAD Jawa Barat pada Kegiatan World Clean Up Day 2019 Partisipasi Forum Anak Daerah (FAD) Jawa Barat sebagai Pelopor dan Pelapor dalam menjaga lingkungan pada Kegiatan World Clean Up Day 2019 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 September 2019 di 3 Lokasi yaitu Taman Lalu Linta...
Sosialisasi Kebijakan Anak Berhadapan dengan Hukum bagi DPRD Prov. Jabar Sosialisasi Kebijakan Anak Berhadapan dengan Hukum bagi DPRD Provinsi Jawa Barat dilaksanakan tanggal 15-16 Juni 2017 di Prime Park Hotel, Jl. PHH Mustofa No. 47 Bandung. Penyelenggara kegiatan adalah Kementrian Perlindung...
Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) bagi Kelompok Sebaya di Kab. Pang... Badan Pemberdyaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak...
Pendataan Sapras Perusahaan yang Responsif Gender Dengan terbitnya Permen PP no 15 tahun 2015 tentang sapras responsif gender di perusahaan DP3AKB Prov jabar merespon nya pada APBD 2018 dengan program pendataan. Tim pendataan terdiri dari DP3AKB Prov dan kab kota, Disnake...

Leave a Reply

Your email address will not be published.