TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, Kamis (20/7/ 2017) di Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Sosialisasi ini diselenggarakan demi tercapainya sinkronisasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan terkait penyediaan fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PPPA juga menyusun Panduan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak, khususnya untuk penyediaan ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) pada fasilitas Publik, khususnya di perkotaan.
“Bentuk pelaksanaan gender dalam pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak, yaitu tersedianya ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) di fasilitas publik, seperti gedung perkantoran, kantor pelayanan, pasar, terminal, dan lain sebagainya,” jelas Menteri PPPA, Yohana Yembise di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/7/2017).
Fasilitas yang responsif gender pun memiliki beberapa kriteria dasar, antara lain aksesibilitas yang baik, desain yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta ketersediaan fasilitas yang sesuai standar dan terpelihara dengan baik utuk digunakan,” kata dia.
Terkait dengan hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama/tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak dalam pembangunan nasional juga telah tertuang dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG).
Strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
“Saya berharap kegiatan sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, dapat membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya infrastruktur fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak, serta mendapat masukan bagi panduan teknis yang sedang disusun dan mengetahui berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi dan TPA yang responsif gender dan ramah anak,” kata Menteri Yohana.
menteri-yohana-tembise_20170527_110743

Artikel Terkait

Pentingnya Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah Dapat menjadi jembatan antara orangtua dan sekolah. Libur telah usai, tahun ajaran baru sebentar lagi dimulai. Biasanya rutinitas orangtua saat menyambut datangnya tahun ajaran baru adalah mempersiapkan perlengkapan sekola...
Melek Literasi Upaya Hindari Kekerasan di Sekolah Bunda Literasi Jawa Barat Netty Heryawan bercita-cita sekolah-sekolah menjadi ramah anak dan berbasis bebas kekerasan serta anak-anak harus bisa Melek Literasi. "Sehingga anak-anak Jawa Barat tidak mengalami kejadian keker...
Hadi: Atlet Peraih Emas Contoh Bagi Generasi Muda Ketua Kontingen PON XIX 2016 Jawa Barat, Mayjen TNI Hadi Prasojo menyatakan, berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan PON XIX bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kedepan lebih baik. “Adanya riak-ri...
Soal “Permen Jari”, BPOM Awasi Makanan yang Diduga Mengandung Narkoba Ilustrasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memeriksa PT Rizky Abadi Jaya Anugerah selaku importir produk makanan ringan "Permen Jari". Sebelumnya, beredar informasi di masyarakat bahwa permen jari diduga me...

Leave a Reply

Your email address will not be published.