TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, Kamis (20/7/ 2017) di Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Sosialisasi ini diselenggarakan demi tercapainya sinkronisasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan terkait penyediaan fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PPPA juga menyusun Panduan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak, khususnya untuk penyediaan ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) pada fasilitas Publik, khususnya di perkotaan.
“Bentuk pelaksanaan gender dalam pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak, yaitu tersedianya ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) di fasilitas publik, seperti gedung perkantoran, kantor pelayanan, pasar, terminal, dan lain sebagainya,” jelas Menteri PPPA, Yohana Yembise di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/7/2017).
Fasilitas yang responsif gender pun memiliki beberapa kriteria dasar, antara lain aksesibilitas yang baik, desain yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta ketersediaan fasilitas yang sesuai standar dan terpelihara dengan baik utuk digunakan,” kata dia.
Terkait dengan hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama/tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak dalam pembangunan nasional juga telah tertuang dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG).
Strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
“Saya berharap kegiatan sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, dapat membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya infrastruktur fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak, serta mendapat masukan bagi panduan teknis yang sedang disusun dan mengetahui berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi dan TPA yang responsif gender dan ramah anak,” kata Menteri Yohana.
menteri-yohana-tembise_20170527_110743

Artikel Terkait

Acara ‘Makan Mayit’ oleh Seniman Muda Ini Banjir Protes Seniman muda Natasha Gabriella Tontey menggelar pameran di Footurama, Jakarta. Ia membahas kanibalisme, kemiripan horor sosial Jepang dan Indonesia, hingga kenangan buruk film G30S/PKI. Seni yang baik merupakan seni yang b...
BNN akan Masukkan Tembakau Gorila ke UU Narkotika Ilustrasi tembakau (Foto: Thinkstock) Badan Narkotika Nasional (BNN) memberi penjelasan mengenai tembakau gorila. BNN menyebut tembakau gorila merupakan campuran antara tembakau atau rokok dan ganja sintetis. "Ini tem...
Cerita Warga soal Keseharian 4 Bocah Yatim yang Ditinggal Ibu Kerja Sumedang - Ramai diberitakan Evan (11), Bayu (7), Audi (3), dan Adiba (5 bulan) asal Dusun Babakan Kananga, Desa Margamulya, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, telantar. Sang ayah meninggal 4 bulan lalu, ...
Lagu Jabar Tolak Kekerasan Vokal : Nurzuchraeni & Hipni Mubarok A Arranger : M. Ropik Produksi : Sebelas Tekno Media - Garut --- Silakan lihat videonya di bawah ini https://www.youtube.com/watch?v=8hlQNmUdZyM&rel=0 --- Saat isak ...
Efek Negatif Belajar Bahasa Asing di Usia Dini Orang tua Harus Mengetahui Tentang Efek Negatif Pembelajaran Bahasa Asing di Usia Dini Sebelum Mengirim Anak-anak ke Lembaga Bahasa Sebagaimana perubahan dinamika pendidikan, guru dan orang tua modern seakan memiliki tanta...

Leave a Reply

Your email address will not be published.