Pembangunan desa merupakan salah satu pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat. Desa adalah kekuatan sejati Negara ini. Potensi fisik desa seringkali menjadi hal yang belum terfasilitasi padahal kekayaan dan keindahan alam desa yang dimiliki Negara ini merupakan mutiara alami yang tak ternilai harganya. Belum lagi adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai kearifan lokal desa yang tak terhitung jumlahnya adalah harta yang membanggakan. Menyadari potensi-potensi tersebut, kebijakan pembangunan perdesaan pada periode 2015-2019 diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan agar terjadi pengembangan perdesaan. Tanpa pemerataan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik, potensi masyarakat desa akan sulit untuk digali dan dikembangkan.

Pembangunan Desa Melalui P2WKSS

Sejatinya, hakekat pembangunan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, tanpa adanya diskriminasi ras, agama, dan jenis kelamin. Hal ini berarti pembangunan harus meliputi segala aspek yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Untuk mengupayakan hal tersebut, segala program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki harus menjadi panduan bagi optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Perspektif kesetaraan gender yang berdasarkan pada kesamaan perolehan akses, kontrol, peran, serta kesempatan untuk terlibat dalam program pembangunan hendaknya menjadi perhatian semua elemen masyarakat.

Dalam upayanya memajukan desa melalui “tangan” kaum perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lama menyadari potensi desa yang belum tergali. Melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, program P2WKSS (Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) diselenggarakan untuk memicu terjadinya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai instansi terkait di pemerintah kota/kabupaten setempat untuk bersama-sama melakukan “bedah desa”. Adapun instansi-instansi terkait mencakup Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Dinas Bina Marga, Pengairan, Perkebunan, Peternakan, Dinas Sosial, dan beberapa SKPD lainnya.

Aspek Penilaian P2WKSS

Beberapa aspek yang dinilai dalam program ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, rumah tidak layak huni (rutilahu), perbaikan saluran air bersih, pembangunan MCK, dan penerangan jalan umum. Pembangunan selanjutnya yaitu pembangunan non fisik meliputi program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yaitu penyuluhan dan pembinaan baik Posyandu, Posbindu, PosKB, penyuluhan kesehatan lingkungan, penyuluhan pernikahan usia dini, serta penyuluhan Narkoba. Terakhir, yaitu kegiatan yang berupa pelatihan dan pendidikan. Kegiatan pada aspek ini meliputi pengolahan makanan empat sehat lima sempurna, ketrampilan packaging atau membuat kemasan produk, keterampilan mengolah limbah industri dan rumah tangga, pelatihan menjahit serta tata rias rambut dan wajah.

Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi hal-hal yang dapat dibangun dan dikembangkan melalui program ini, disamping aspek-aspek lain seperti pelatihan terkait pengembangan ternak dan perkebunan, kemitraan dengan divisi Corporate Social Responsibility dari berbagai industri/perusahaan setempat.

Saat ini, program tersebut tengah bergulir untuk periode tahun 2015. Tim penilai dari BP3AKB sedang bergerak melakukan rechecking menuju beberapa desa yang masuk ke dalam peringkat 10 besar dari 27 desa/kelurahan binaan P2WKSS. Desa-desa yang termasuk dalam peringkat 10 besar tersebut trerletak di Kota Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon,

Dampak P2WKSS Bagi Masyarakat

Program ini pada pelaksanaannya selalu menjadi program yang dinanti masyarakat desa karena program ini menjadi pemicu pembangunan desa yang selama ini berhasil menggerakkan segala sendi perdesaan untuk mengupayakan kemajuan desa. Oleh sebab itu, rencana pelaksanaan program ini pun digarap dengan penuh pertimbangan dan kecermatan oleh tim dari Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup di BP3AKB Provinsi Jawa Barat.

Dengan program ini, tampak jelas adanya harapan dan cita-cita masyarakat akan tercapainya kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat desa khususnya kaum perempuan merasa diperhatikan dan terutama dihargai kapasitasnya sebagai warga bangsa. Semangat untuk menjadi berdaya dan terampil sangat terasa saat program ini dilaksanakan. Warga perempuan tidak lagi hanya bertopang dagu dan menjadi pelaksana urusan domestik rumah tangga namun juga ikut berperan dalam roda perekonomian keluarga. Melalui pelatihan ketrampilan yang difasilitasi oleh program ini, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan menjadi warga Negara yang berdikari.

Indira Briantri Asni, S. Psi
NIP. 198106072015032002

Artikel Terkait

Penguatan SDM yang Responsif Gender bagi Pencegahan dan Penanganan HIV/Aids dan TB P... Dalam upaya memberikan penguatan serta peningkatan SDM dalam pembangunan yang responsif gender bidang kesehatan untuk mendongkak kendala-kendala dari semua permasalahan sosial yang mendera masyarakat Jabar khususnya penyakit ...
Desa Cikedokan Kec. Cikarang Barat Menjadi Kampung Ramah Anak di Kab. Bekasi KRA di Kab Bekasi terus berkembang Itu lantaran perhatian komitmen dan evaluasi rutin terus dilakukan. Selain itu, ada skenario pembagian kewajiban bagi para pengusaha sekitar lokasi kampung yang dikelilingi oleh pabrik besar...
Penguatan Jejaring Trafficking Bagi Aparat Desa Th.2017 Bandung,Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat Saat memberikan Paparan dalam acara Penguatan Jejaring Trafficking Bagi Aparat Desa Tahun 2017.Acara di laksanakan oleh Bidang PP yang berlangsung di hotel Putri Khatulistiwa Jat...
Apel Terakhir Menjelang Libur Idul Fitri Pada hari Jumat ini, 1 Juli 2016 merupakan hari terakhir kerja pada Bulan Ramadhan sebelum libur panjang Idul Fitri. Apel dipimpin langsung oleh kepala BP3AKB Dewi Sartika. Pegawai yang hadir relatif lengkap kecuali untuk beb...
Ribuan ASN Berkompetisi di Porpemprov Jabar 2018 POR PEMPROV Jabar 2018 Sekitar 3.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bertanding dalam Pekan Olahraga Pemerintah Provinsi (Porpemprov) Jabar XVI/2018. Porpemprov XVI/2018 resmi dibuka oleh Gubernur...

Leave a Reply

Your email address will not be published.