Pengembangan Industri Rumahan merupakan implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan.

KPPPA melihat bahwa IR ini merupakan potensi besar yang ada di masyarakat bila dikelola dengan baik, akan memberikan nilai tambah yang sangat signifikan untuk peningkatan kemampuan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Kepentingan KPPPA adalah mengingat banyak pelaku usaha IR adalah perempuan dan mereka harus ditingkatkan kemampuannya agar nilai tambah dari usaha mereka meningkat untuk dapat memberikan lebih banyak peluang peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. Upaya peningkatan Industri Rumahan juga merupakan upaya untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi perempuan masuk pada pekerjaan sebagai buruh migran tanpa persiapan yang cukup.

Pengembangan Industri Rumahan merupakan tiga isu prioritas utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), yang disebut 3ENDs, yaitu 1) Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 2) Mengakhiri perdagangan manusia, dan 3) Mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Upaya pengurangan kesenjangan ekonomi merupakan kegiatan lanjutan dari Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), tahun 2017 dengan menerapkan pelatihan berbasis Komputer dengan membuka kelas2 pelatihan e commerce di seluruh indonesia dengan bekerja sama dg APTIKOM

Di Jabar dilaksanakan sbb
1). 26 Oktober di AMIK Tasik peserta IR wilayah Tasik
2). 4 November di wilayah Priangan di labkom UNINUS
3). 4 November di wilayah Cirebon di STMIK Cirebon

Pelatihan ICT bagi Industri Rumahan
Pelatihan ICT bagi Industri Rumahan
Pelatihan ICT bagi Industri Rumahan
Pelatihan ICT bagi Industri Rumahan
Pelatihan ICT bagi Industri Rumahan
Pelatihan ICT bagi Industri Rumahan

Artikel Terkait

2028, Jabar Targetkan Provinsi Layak Anak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencanangkan Propinsi Layak Anak pada 2028. Target tersebut melebihi target nasional yang akan dicapai pada 2030 mendatang. "Jadi tentu kalau Indonesia layak anak pada 2030 maka Jaw...
Penandatanganan Pakta Integritas Pejabat di Dinas P3AKB Apel pagi setiap hari Senin adalah kegiatan rutinitas wajib bagi instansi pemerintah, begitupun dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat yang kini beralamat di ...
Aher Imbau Bangun Ketahanan Keluarga Jabar yang Tangguh Membangun ketahanan keluarga merupakan salah satu cara dalam mendorong tumbuh kembang anak yang baik. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan ketika membuka acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke...
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pengarusutama... Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender download di sini
Pelatihan Konvensi Hak Anak di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tanggal 4 - 5 Desember 2017 di El Royale Hotel Jl. Merdeka No. 2 BandungAcara diawali oleh laporan kegiatan oleh bapak Sudarjo. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kesehatan Dasar, kemudian dilanjut oleh sambutan sekaligus pembuka...

Leave a Reply

Your email address will not be published.