Shutterstock

KOMPAS.com – Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual.

Namun, hal itu akan efektif jika diiringi dengan sikap tegas aparat negara dalam menegakkan hukuman tersebut.

“Bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maka diputuskan hukuman maksimal,” ujar Erlangga saat dihubungi, Kamis (26/5/2016).

Terkait hukuman tambahan berupa pengebirian, kata dia, harus ada pengkajian serius. Menurut Erlangga, agar benar-benar menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat takut melakukan kejahatan seksual, maka pengebirian yang diterapkan harus berupa pemotongan testis pelaku.

“Pengebiriannya harus ada wacana yang lebih serius, bukan kebiri kimiawi, tapi dalam bentuk yang real (pemotongan testis) ya. Sehingga, para pelaku jera dan ada rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan seksual,” kata dia.

Ia menjelaskan, hukuman itu seperti sebuah simbol yang terlihat, bukan semacam isyarat semata. Begitu juga dengan hukuman kebiri dalam bentuk sebenarnya. Cara itu memudahkan masyarakat memahami sanksi dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan.

“Kalau tidak berbekas, itu kan sulit dijadikan warning bagi masyarakat dan kontrol secara umum. Kalau kimiawi kan tidak berbekas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Undang-undang itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Jokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

Artikel Terkait

Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat Forum Anak Jawa Barat merupakan wadah partisipasi dan penampung aspirasi anak-anak di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat di bawah naungan BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Provinsi...
5 Trik Melerai Anak Bertengkar Melerai anak-anak yang sedang bertengkar bukan hal mudah. Para orangtua mungkin sadar bagaimana keadilan dan melindungi mereka sangat penting. Alih-alih ingin anak cepat diam, orangtua justru memarahi tanpa anak tahu apa kesa...
Hari Jadi Jawa Barat ke-71 “Kerja Nyata Untuk Jabar Juara” Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan rapat paripurna daerah dalam rangka Peringatan Hari Jadi Jawa Barat ke 71 Tahun 2016 pada jum'at (19/8) bertempat di gedung DPRD Jawa Barat Kota Bandung. Aca...
Hari Keluarga Nasional 29 Juni 2017 Setelah 24 tahun, peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) akhirnya kembali ke rumahnya, Lampung. Dalam sejarahnya, Hari Keluarga Nasional pertama kali dicetuskan pada tahun 1993 di Provinsi Lampung. Dan, pada tahun...
PON XIX Tahun 2016 Resmi Dibuka oleh Presiden Jokowi Penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016, Sabtu (17/9) malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api resmi dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo dengan membunyikan sirine didampingi Gubernur Jabar dan Menpora. Peresmian ini merupaka...

One Comment

  • Berita yang menarik
    Akan lebih baik, selain perppu kebiri, ditambah lagi dengan pembenahan masalah akar, yakni pendidikan pada anak dan orang tua (keluarga harmonis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.