Shutterstock

KOMPAS.com – Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual.

Namun, hal itu akan efektif jika diiringi dengan sikap tegas aparat negara dalam menegakkan hukuman tersebut.

“Bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maka diputuskan hukuman maksimal,” ujar Erlangga saat dihubungi, Kamis (26/5/2016).

Terkait hukuman tambahan berupa pengebirian, kata dia, harus ada pengkajian serius. Menurut Erlangga, agar benar-benar menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat takut melakukan kejahatan seksual, maka pengebirian yang diterapkan harus berupa pemotongan testis pelaku.

“Pengebiriannya harus ada wacana yang lebih serius, bukan kebiri kimiawi, tapi dalam bentuk yang real (pemotongan testis) ya. Sehingga, para pelaku jera dan ada rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan seksual,” kata dia.

Ia menjelaskan, hukuman itu seperti sebuah simbol yang terlihat, bukan semacam isyarat semata. Begitu juga dengan hukuman kebiri dalam bentuk sebenarnya. Cara itu memudahkan masyarakat memahami sanksi dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan.

“Kalau tidak berbekas, itu kan sulit dijadikan warning bagi masyarakat dan kontrol secara umum. Kalau kimiawi kan tidak berbekas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Undang-undang itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Jokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

Artikel Terkait

Agar Anak Sehat Unggul, Gemari Ikan Sedari Dini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Forikan Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan menghadiri Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfir LA...
Regulasi-regulasi Fasilitas Pendukung PUG Adapun Regulasi-regulasi fasilitas pendukung PUG tersebut adalah: Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH ME...
Kejahatan Serius Kemanusian Perdagangan Orang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Tindak pidana ini dianggap serius karena adanya indikasi eksploitas terhadap manusia. "Eksploitasi terjadi dari sisi e...
Hari Ibu ke-88, Jabar Terus Kampanyekan “Tiga Akhiri” Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak. Saat ini jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga untuk menangani hal tersebut perlu...
HUT ke-72 Jabar, Jabar Ngahiji Jabar Kahiji BANDUNG-Jabar Ngahiji Jabar Kahiji adalah moto atau semboyan yang diungkapkan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan saat menjadi pembina apel HUT ke-72 Provinsi Jabar di Lapangan Gasibu Bandung, Sabtu (19/8). "Jaba...

One Comment

  • Berita yang menarik
    Akan lebih baik, selain perppu kebiri, ditambah lagi dengan pembenahan masalah akar, yakni pendidikan pada anak dan orang tua (keluarga harmonis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.