Shutterstock

KOMPAS.com – Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual.

Namun, hal itu akan efektif jika diiringi dengan sikap tegas aparat negara dalam menegakkan hukuman tersebut.

“Bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maka diputuskan hukuman maksimal,” ujar Erlangga saat dihubungi, Kamis (26/5/2016).

Terkait hukuman tambahan berupa pengebirian, kata dia, harus ada pengkajian serius. Menurut Erlangga, agar benar-benar menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat takut melakukan kejahatan seksual, maka pengebirian yang diterapkan harus berupa pemotongan testis pelaku.

“Pengebiriannya harus ada wacana yang lebih serius, bukan kebiri kimiawi, tapi dalam bentuk yang real (pemotongan testis) ya. Sehingga, para pelaku jera dan ada rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan seksual,” kata dia.

Ia menjelaskan, hukuman itu seperti sebuah simbol yang terlihat, bukan semacam isyarat semata. Begitu juga dengan hukuman kebiri dalam bentuk sebenarnya. Cara itu memudahkan masyarakat memahami sanksi dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan.

“Kalau tidak berbekas, itu kan sulit dijadikan warning bagi masyarakat dan kontrol secara umum. Kalau kimiawi kan tidak berbekas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Undang-undang itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Jokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

Artikel Terkait

HUT ke 72, Ini Harapan Ineu Bagi Jawa Barat BANDUNG-Bertepatan dengan hari jadi ke-72 Propinsi Jawa Barat  sejumlah prestasi telah ditorehkan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari ber...
Bahaya Nonton Video Porno bagi Remaja Philippa Perry (57), psikoterapis asal India menyebut, remaja penggemar video porno bakal sulit mendapatkan pengalaman seks yang luar biasa kelak di saat dewasa. Ahli psikoseksual Zoya Amirin bahkan menyebutkan, video porn...
Aher: Istighosah, Mobilisasi Doa untuk Kesuksesan PON di Jawa Barat Sekitar 1.500 orang yang merupakan PNS Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung serta masyarakat sekitar Stadion GBLA melaksanakan istighosah atau doa bersama menyambut pelaksanaan PON XIX/2016 Jawa Barat. Hadir dalam istighosah...
14 Daftar Program yang Diluncurkan Ridwan Kamil dalam 100 Hari Kerja sebagai Gubernu... Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meluncurkan sejumlah inovasi baru dalam kurun waktu 100 hari kerja. Dari data yang dihimpun Kompas.com, setidaknya ada 14 program yang telah diluncurkan. Berikut daftar program 100 ha...
Modus dan Pola Jaringan Tppo Baru, Kemen PPPA Himbau Masyarakat Waspada MODUS DAN POLA JARINGAN TPPO BARU, KEMEN PPPA HIMBAU MASYARAKAT WASPADA   KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA   PRESS RELEASE MODUS DAN POLA JARINGAN...

One Comment

  • Berita yang menarik
    Akan lebih baik, selain perppu kebiri, ditambah lagi dengan pembenahan masalah akar, yakni pendidikan pada anak dan orang tua (keluarga harmonis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.