Shutterstock

KOMPAS.com – Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual.

Namun, hal itu akan efektif jika diiringi dengan sikap tegas aparat negara dalam menegakkan hukuman tersebut.

“Bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maka diputuskan hukuman maksimal,” ujar Erlangga saat dihubungi, Kamis (26/5/2016).

Terkait hukuman tambahan berupa pengebirian, kata dia, harus ada pengkajian serius. Menurut Erlangga, agar benar-benar menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat takut melakukan kejahatan seksual, maka pengebirian yang diterapkan harus berupa pemotongan testis pelaku.

“Pengebiriannya harus ada wacana yang lebih serius, bukan kebiri kimiawi, tapi dalam bentuk yang real (pemotongan testis) ya. Sehingga, para pelaku jera dan ada rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan seksual,” kata dia.

Ia menjelaskan, hukuman itu seperti sebuah simbol yang terlihat, bukan semacam isyarat semata. Begitu juga dengan hukuman kebiri dalam bentuk sebenarnya. Cara itu memudahkan masyarakat memahami sanksi dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan.

“Kalau tidak berbekas, itu kan sulit dijadikan warning bagi masyarakat dan kontrol secara umum. Kalau kimiawi kan tidak berbekas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Undang-undang itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Jokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

Artikel Terkait

Api PON XIX/2016 ‘Start’ Dari Indramayu Api PON XIX/2016 Jawa Barat, diambil dari sumber api abadi di Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Untuk diketahui, Desa Majakerta juga pernah menjadi sumber api untuk ASIAN Games tahun 1962. Pada gelaran ...
Pelatihan TOT GN AKSA Bagi Kab/Kota se Jawa Barat Jatinagor,Bidang PPA Melalui Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mengadakan pelatihan TOT Gerakan Nasional Anti Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN AKSA) bagi Kabupaten Kota se Jawa Barat,Acara di...
Sosialisasi KPPPA Sukses Besar, Hampir 100 Persen Warga Jailolo Siap Menjalankan Pro... TRIBUNNEWS.COM, HALMAMERA BARAT - Program Sosialisasi Three Ends yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara, mendapatkan sukses besar....
Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh shutterstock KOMPAS.com — Menanggapi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak, akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang peru...
Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Wilayah Barat dan Tengah Bandung,Kementrian PP-PA bekerja sama dengan Bidang PPA DP3AKB Provinsi Jawa Barat mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Wilayah Barat d...

One Comment

  • Berita yang menarik
    Akan lebih baik, selain perppu kebiri, ditambah lagi dengan pembenahan masalah akar, yakni pendidikan pada anak dan orang tua (keluarga harmonis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.