Pengembangan Jejaring Kerjasama Pencegahan Penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kasus perdagangan orang di Indonesia masih menempati peringkat 3 besar dunia dengan kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Meski demikian tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahun 2011 hingga 2013 tercatat 509 total kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus eksploitasi ketenagakerjaan menempati jumlah terbanyak yaitu 213 kasus; eksploitasi seksual sebanyak 2015 kasus; 31 kasus terkait pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian; hingga 5 kasus bayi diperjualbelikan.

Modus Perdagangan Manusia

Penyelidikan dan penindakan kasus TPPO seringkali menjadi sesuatu yang sulit karena kasus-kasus ini kerap terbungkus dalam berbagai modus terselubung. Iming-iming gaji yang fantastis menjadi bumbu penyedap untuk menjaring pelamar kerja. Para pemangsa pun saat ini mulai menggunakan berbagai layanan media sosial untuk menjerat targetnya. Bahkan kasus penjualan organ tubuh yang akhir-akhir ini terjadi ditengarai sebagai modus baru dalam TPPO. Pada kasus lain, terkadang meski pekerjaan diberikan sesuai kontrak, namun hak-hak seperti istirahat dan gaji tidak diberikan seperti seharusnya. Ditemukan juga kasus perekrutan tenaga kerja ilegal untuk dipekerjakan di luar negeri dan ketika mendekati penyelesaian proyek, pihak perekrut sengaja memberitahukan kepada kepolisian setempat mengenai keberadaan tenaga ilegal ini sehingga mereka ditangkap dan uang hasil bekerja raib begitu saja.

Kendala dan Tuntutan Jejaring Terkait

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan,  pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Meski definisi sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan namun pada kenyataannya, masih terdapat ketidakseragaman interpretasi terhadap definisi ini sehingga menyulitkan bahkan menghambat penyelidikan dan penuntasan kasus. Pada beberapa kejadian, TPPO kerap mendapat makna yang terbatas pada TKI bermasalah dan eksploitasi seksual.

Penyamaan interpretasi dan pemaknaan mengenai TPPO inilah yang menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan berbagai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi anggota Mitra Praja Utama (MPU) serta beragam jejaring terkait seperti Kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, serta International Organization of Migration (IOM) Indonesia pada kegiatan Pertemuan Teknis Pengembangan Jejaring Kerjasama Pencegahan Penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 10 Provinsi Anggota MPU 2016. Kegiatan ini diselenggarakan atas prakarsa Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25-26 April 2016 bertempat di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Jawa Barat.

Selain kebutuhan sosialisasi penyamaan persepsi mengenai praktik TPPO, tuntutan akan tersedianya pemetaan data secara terpadu juga menjadi kesepakatan para peserta anggota MPU yang hadir dari 6 provinsi di Indonesia beserta jejaring terkait. Data terpadu menjadi elemen yang krusial karena yang saat ini terjadi adalah begitu banyaknya data yang berbeda pada masing-masing jejaring terkait menyebabkan sulitnya koordinasi dan perencanaan aksi tindak lanjut. Koordinasi jejaring yang lebih baik juga menjadi hal yang diinginkan peserta karena penanganan TPPO kerap kali membutuhkan respons yang cepat karena menyangkut hal-hal yang bersifat darurat. Selain itu, perlu adanya Standard Operation Procedure (SOP) yang bersifat lintas kedinasan karena penanganan TPPO melibatkan sejumlah lembaga dan dinas yang harus mampu bekerjasama dengan taktis.

Nara sumber rakor perdagangan orang

Narasumber dan Peserta

Narasumber yang hadir pada kegiatan ini adalah Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Drs. M. A. Budhy Prabowo, M. Si; Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Dr. Netty Prasetiyani Heryawan; dan National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration IOM Indonesia, Nurul Qoiriyah. Pertemuan ini dibuka oleh Dr. Iwa Karniwa, S. E., Ak., M. M., C. A., PIA selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala BP3AKB, Dr. Ir. Dewi Sartika, M. Si. juga menyampaikan dukungannya untuk terus membantu penanganan kasus-kasus perdagangan manusia dan sangat berharap kegiatan ini mampu menjadi panduan dan penyemangat bagi pihak-pihak terkait untuk senantiasa berkoordinasi demi tuntasnya penanganan kasus-kasus TPPO. Hadir sebagai peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Kasus perdagangan manusia adalah kasus yang meluluhlantakkan segenap sendi kemanusiaan; sebuah pelanggaran terhadap hak hidup manusia yang kerap membuahkan keheningan karena ketakutan dan keengganan untuk bersuara kerap menghinggapi para penyintas yang tak ingin membuka kembali lembaran-lembaran kelam dalam hidupnya. Untuk itulah diperlukan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat beserta organisasi terkait dan kerjasama lembaga pemerintahan untuk berani bersuara, menyingkap, dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPO agar kemanusiaan mendapat tempatnya yang layak. (ind)

 

 

Artikel Terkait

Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si: Jadilah Orang Tua yang Membanggakan Anak-Anaknya Tekait dengan pemberitaan tentang penculikan terhadap anak yang akhir-akhir ini  ramai di tengah masyarakat, dalam hal ini DP3AKB  (Dinas Perlindungan Perempuan , Perlindungan Anak  Dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Barat...
Data Sebagai Salah Satu Syarat PUG Kegiatan Rapat Koordinasi Data Sistem Informasi Gender dan Anak Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017 berlangsung di Hotel Naripan Bandung. Dihadiri 35 orang peserta dari perangkat Daerah Prov. Jabar. Ke-30 peserta ini meru...
Peraihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemprov Jawa Barat Tahun 2014 Peraihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah D...
Rakor Pokja PUG Tingkat Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2017 Kegiatan rakor Pokja PUG tingkat kabupaten/kota se Jawa Barat, Rabu 29 Maret 2017 bertempat di Gedung Andi Hakim Nasoetion IPB Bogor. Peserta yang hadir 54 orang dari pejabat struktural dari 27 Kab/Kota. Acara dibuka oleh ...
TOT Puskesmas Ramah Anak Pembukaan TOT Puskesmas Ramah Anak diselenggarakan di Hotel Santika Cirebon. Diikuti oleh 40 tenaga kesehatan dari tiap puskesmas di kab kota diantaranya Kota Cirebon, Kab Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan dan Bekasi. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.