Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) merupakan tenaga kontrak / honorer di UPTD yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga Berencana. Kekurangan tenaga Penggerak Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan menjadi dasar pembentukan TPD ini, sehingga akhirnya TPD resmi dibentuk pada tahun 2011. Pada dasarnya TPD mempunyai tugas yang sama dengan PKB/PLKB, antara lain :

  1. Menguasai potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data keluarga dan Pasangan Usia Subur, dapat menganalisa penentuan masalah prioritas, dan menyusun rencana kerja setiap bulan
  2. Melaksanakan mekanisme operasional Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan
  3. Melaksanakan penyuluhan KB – KS dan program pembangunan lainnya dalam upaya Pembangunan Keluarga Sejahtera
  4. Membantu dalam kegiatan Pelaporan KB dan KS di tingkat Desa/Kelurahan dan Klinik KB
  5. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan system yang berlaku
  6. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan PPM KB – KS di Desa/Kelurahan lokasi kerja.

Oleh karena tugas tersebut, maka TPD dituntut untuk bisa menjadi lebih kreatif, aktif dan inovatif dalam melakukan penggerakan dan pengembangan program KB di lapangan, sehingga keberhasilan program KB dapat tercapai. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka diadakanlah pertemuan TPD se-Jawa Barat yang diadakan di hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Kamis tanggal 28 April 2016.

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Acara yang dibuka oleh kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) ibu DR. Ir. Dewi Sartika, M.Si ini dihadiri oleh 169 tamu undangan yang terdiri dari: TPD Kabupaten/kota, Kepala Bidang yang menangani TPD/K, OPD Pengelola KB Kabupaten/Kota, Biro Pelayanan Sosial Dasar – Setda Provinsi Jawa Barat, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yaitu Pokja II dan Pokja IV, Forum Pos KB Provinsi Jawa Barat, PD IBI Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (Ipeu – KB) Jawa Barat.

Kesepakatan yang dihasilkan oleh pertemuan ini yaitu perlunya  koordinasi pelayanan terpadu dari semua pihak penyelenggara baik dari sisi kebijakan ataupun pendanaan sehingga dapat menunjang keberhasilan tugas TPD di lapangan dan menghasilkan kualitas yang baik dalam pelayanan keluarga berencana. Oleh karena itu dukungan untuk mengadakan pertemuan rutin dalam rangka memperkuat dan memperkokoh komitmen antara TPD dengan pihak OPD perlu dilakukan, agar pelaksanaan pelayanan KB bisa berjalan dengan baik.

Foto album kegiatan pertemuan ini bisa dilihat di sini

Artikel Terkait

Kegiatan Bimbingan Konseling Ketahanan Keluarga Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Kegiatan Konseling Ketahanan Keluarga ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut :Meningkatkan kapasitas te...
Rapat Pembentukan Forum Komunikasi Focal Point PUG Materi Presentasi Forum Komunikasi Focal Point PUG Berbasis Web oleh Dr. Erhamwilda, dra.,M.Pd
HUT PERIP: Ulang Tahun Hendaknya Dijadikan Moment Evaluasi Hal ini disampaikan Bupati Karawang pada HUT PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN (PERIP) KE 53 yang berlangsung di area masjid Pemda Karawang, Rabu. Dengan mengusung thema "Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indone...
KPA dan KBKK di Citarum Bestari Untuk terus mendukung gerakan Citarum Bestari yang dicanangkan Pemprov Jabar, di hari terakhir kerja pada bulan Ramadhan ini (sebelum libur Idul Fitri), Jumat, 1 Juli 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan K...
Forum Anak Jabar Tingkatkan Kreatifitas Anak Forum Anak Jawa Barat merupakan wadah partisipasi dan penampung aspirasi anak-anak di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat di bawah naungan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi ...

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.