Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan adalah melalui Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan SDM dan SDA serta lingkungan untuk mewujudkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia  dengan perempuan sebagai penggeraknya. Tahun 2017 panitia provinsi melalui DP3AKB Jabar  menyelenggarakan Rakor awal Program p2wkss di  Kab indramayu.

Hadir kepala DPPA Kabkota se jabar dan para kades/lurah yg sangat antusias dan termotivasi dengan arahan kadis P3AKB Jabar tentang bagaimana seharusnya dinas PP dan PA di kab kota berbuat yg terbaik untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Bagian ahir dari Rakor ini peserta dibawa untuk “belanja ide” ke Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dimana desa ini terpilih sebagai Juara Pertama Lomba Desa Tingkat Nasional.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Mendagri  kepada Kades Majasari  Wartono, S.Pd,

Penilaian lomba desa tingkat nasional dinilai dari berbagai aspek seperti pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan. Termasuk lembaga-lembaga desa seperi BPD, LPMD, Kelembagaan Pokmas dan partisipasi masyarakat.

Majasari memiliki cluster ekonomi usaha produktif berbasis peternakan dan pertanian. Termasuk juga pemanfaatan limbah pertanian untuk peternak sapi yh diolah menjadi pupuk organik, sementara daging sapinya diolah menjadi abon dan baso. Selain itu, Desa Majasari juga memberdayakan masyarakat dengan mengajarkan keterampilan rajutan dan aneka kerajinan.

bagi Para purna TKI dan keluarga dilibatkan agar mereka tidak kembali berangkat ke luar negeri dan mampu hidup mandiri secara ekonomi dengan mengikuti program-program yang diadakan oleh pemerintah desa Majasari.

Desa Majasari juga menjadi desa yang melek IT  karena program web desanya dikelola secara baik oleh aparatur desanya. Desa Majasari juga memiliki perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap untuk bacaan warganya. Anak2 TKI dilatih bahasa inggris agar mereka lebih kompetitif

Semua ini digagas oleh Kuwu (Kepala Desa) Desa Majasari agar desanya menjadi desa yang lebih baik, bukan sebagai desa tertinggal. Kuwu Wartono, memiliki banyak inovasi dan kreativitas untuk mengubah desanya. Ini tidak lepas dari profesinya sebelum menjadi kepala desa yakni seorang guru. Adapu  Perdes yg dibuat:

Peraturan Desa (Perdes) Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Majasari merupakan terobosan terbaik bagi perlindugan TKI di tingkat desa.

Isi Perdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa Majasari Wartono meliputi prapenempatan, masa penempatan yang diserahkan urusan perlindungannya kepada BNP2TKI dan masa purna penempatan terkait program pemberdayaan kegiatan ekonomi produktif.(Euis/PKHP)

Rakor P2WKSS 2017

Rakor P2WKSS 2017

Artikel Terkait

Feasibility Test Ministry of Gender Equality South Korea ke Sekolah Perempuan (Seko... Program sekolah perempuan di Jawa Barat yang diluncurkan Bapak Gubernur Jawa Barat pada bulan Desember 2018 mampu menyorot perhatian publik, bukan hanya di dalam negeri tapi juga dari Ministry of Gender Equality South Korea (...
Penguatan Jejaring Gugus Tugas 2015 Juli 2015. Semangat di era otonomi daerah yang menempatkan system pemerintahan yang bersifat kemitraan, memerlukan penguatan komitmen, bentuk kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat. Terbentuknya Gugus Tugas Pencegaha...
Forum Anak Asia Tenggara di Vietnam Forum Anak Jawa Barat akan mewakili Indonesia untuk mengikuti Kegiatan Forum Anak Asia Tenggara di Vietnam. Forum diselenggarakan dari tanggal 18 s.d 24 Juni 2016. Forum Anak Jawa Barat yang menghadiri kegiatan atas nama ...
DP3AKB Menerima Kunjungan dari Provinsi Bangka Belitung Dr. Sujatmiko: Prihatin Tak Ada Perempuan Babel Duduk di DPR atau DPD Kondisi keterwakilan perempuan dari daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menurut laporan Ryan A. Prakasa wartawan Bangka Pos ( Juni 2016) saa...
Pendampingan Teknis Penyusunan/Penyelarasan Renstra Dinas PPPA Dasar Pelaksanaan o Undang-Undang No 23 Tahun 2014 o Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 o Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 o Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 o Peraturan Presiden No 59 Tahun 2015 o Peraturan...

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.