Ibu Dr. Hj. Netty Heryawan  memberikan pencerahan kepada 50 peserta rakor  tentang pentingnya pemahaman yang sama tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut beliau sampaikan pada rakor terkait percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan rakor dilaksanakan  di ruang rapat Soehoed Warnaen  Lt. 3, Gedung Bapeda Jawa Barat, Senin 13 Maret 2017.

Ibu Netty menyampaikan bahwa perlu penyadaran bahwa SDM yang ada di Jawa Barat tentu ada laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya perempuan seringkali termarginalkan dari pembangunan. Perlu kesadaran masing-masing pimpinan perangkat daerah agar anggaran untuk perempuan juga diperhatikan.

Dikatakan Netyy “PSDA misalnya bukan luput dari PUG malah sebaliknya, ketika kebutuhan akan air bersih maka ada wanita di dalamnya demikian juga dengan dinas lainnya”

Kepala DP3AKB Jabar Dr. Dewi Sartika menyampaikan laporannya bahwa

“Tujuan rakor ini guna mengkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan PUG pada perangkat daerah Jawa Barat dan Lembaga (K/L).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan Jabar yang dalam arahannya mengajak PD untuk  merencanakan percepatan PUG di segala bidang khususnya bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan partisipasi politik. Rencana Integrasi Program Pelaksanaan PUG di daerah terkait UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemantauan capaian kinerja motor penggerak PPRG di pusat tahun 2016 serta rencana tindak lanjut.

Dalam rakor ini para narasumber yang terdiri dari ketua Forum KKG Ibu Dr. Erham serta Ibu Aska dari KPPA menjelaskan dukungan dalam tataran kebijakan maupun aspek legalitas antara lain:

  • Tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang mengarahkan pembangunan manusia menuju keseimbangan/kesetaraan capaian laki-laki dan perempuan,
  • Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender  dalam pembangunan nasional,
  • RPJPN 2005-2025: menetapkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional
  • RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014: Strategi PUG dalam semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan),
  • Stranas percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Tahun 2012-2014,
  • UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
Rakor Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Jawa Barat
Rakor Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Jawa Barat

Artikel Terkait

Inovasi dan Sinergitas Kader Motekar di Bimtek V Inovasi dan Sinergitas Kader Motekar di Bimtek V ----- Bimbingan teknis (BIMTEK) Motekar telah menginjak yang kelima ini dilaksanakan di Kota Bogor. Tujuan dari Bimbingan Teknis Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga adalah: ...
Pelatihan E-Commerce dan Fotografi Kerjasama DP3AKB dengan Universitas Maranatha Sebanyak 200 orang kelompok binaan DP3AKB Prov Jabar mengikuti pelatihan e commerce. Pelatihan ini adalah kerjasama LPPM Fakultas Elektro Universitas Maranatha Bandung dengan DP3AKB Prov Jabar.Latar belakang kegiatan ini adal...
Pendataan Sapras Perusahaan yang Responsif Gender Dengan terbitnya Permen PP no 15 tahun 2015 tentang sapras responsif gender di perusahaan DP3AKB Prov jabar merespon nya pada APBD 2018 dengan program pendataan. Tim pendataan terdiri dari DP3AKB Prov dan kab kota, Disnake...
38% Pelaku Kekerasan Anak Merupakan Orang Terdekat Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan “Para orang tua harus waspada terhadap orang-orang sekitar, termasuk saudara maupun tetangga yang berpotensi...
Dewi Sartika: Sikapi Media Sosial dengan Dewasa Saat ini anak-anak hidup dalam lingkungan tanpa batas karena kemajuan teknologi. Teknologi informasi terutama media sosial harus disikapi dengan dewasa. Dampak negatif berupa pornografi dan akun-akun media sosial yang menyimp...

Leave a Reply

Your email address will not be published.