Ibu Dr. Hj. Netty Heryawan  memberikan pencerahan kepada 50 peserta rakor  tentang pentingnya pemahaman yang sama tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut beliau sampaikan pada rakor terkait percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan rakor dilaksanakan  di ruang rapat Soehoed Warnaen  Lt. 3, Gedung Bapeda Jawa Barat, Senin 13 Maret 2017.

Ibu Netty menyampaikan bahwa perlu penyadaran bahwa SDM yang ada di Jawa Barat tentu ada laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya perempuan seringkali termarginalkan dari pembangunan. Perlu kesadaran masing-masing pimpinan perangkat daerah agar anggaran untuk perempuan juga diperhatikan.

Dikatakan Netyy “PSDA misalnya bukan luput dari PUG malah sebaliknya, ketika kebutuhan akan air bersih maka ada wanita di dalamnya demikian juga dengan dinas lainnya”

Kepala DP3AKB Jabar Dr. Dewi Sartika menyampaikan laporannya bahwa

“Tujuan rakor ini guna mengkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan PUG pada perangkat daerah Jawa Barat dan Lembaga (K/L).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan Jabar yang dalam arahannya mengajak PD untuk  merencanakan percepatan PUG di segala bidang khususnya bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan partisipasi politik. Rencana Integrasi Program Pelaksanaan PUG di daerah terkait UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemantauan capaian kinerja motor penggerak PPRG di pusat tahun 2016 serta rencana tindak lanjut.

Dalam rakor ini para narasumber yang terdiri dari ketua Forum KKG Ibu Dr. Erham serta Ibu Aska dari KPPA menjelaskan dukungan dalam tataran kebijakan maupun aspek legalitas antara lain:

  • Tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang mengarahkan pembangunan manusia menuju keseimbangan/kesetaraan capaian laki-laki dan perempuan,
  • Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender  dalam pembangunan nasional,
  • RPJPN 2005-2025: menetapkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional
  • RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014: Strategi PUG dalam semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan),
  • Stranas percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Tahun 2012-2014,
  • UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
Rakor Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Jawa Barat
Rakor Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Jawa Barat

Artikel Terkait

Ketua DPRD Jabar Dinobatkan Sebagai Champion Gender 2018 Ketua DPRD jabar Ineu Purwadewi Sundari dinobatkan sebagai Champion Gender 2018 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)  Provinsi Jawa Barat. Penghargaan tersebut diberikan seba...
Rakor Pokja PUG Tingkat Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2017 Kegiatan rakor Pokja PUG tingkat kabupaten/kota se Jawa Barat, Rabu 29 Maret 2017 bertempat di Gedung Andi Hakim Nasoetion IPB Bogor. Peserta yang hadir 54 orang dari pejabat struktural dari 27 Kab/Kota. Acara dibuka oleh ...
Pencanangan Bhakti TNI KB Kesehatan Terpadu Tingkat Kodam III/Siliwangi Tahun 2016 Kepala Badan BP3AKB Dewi Sartika menghadiri Pencanangan Bhakti TNI KB Kesehatan Terpadu Tingkat Kodam III/Siliwangi Tahun 2016. Acara ini dilaksanakan di lapangan Helypad PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten Selasa, 24 Mei...
Launching Sekolah Ramah Anak di SMAN 10 Bandung BANDUNG, (PR).- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 tahun 2015, tentang Sekolah Ramah Anak (SRA), Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ter...
CALEG/ALEG TETAP MENJADI IBU YG KUAT Dedy Mulyadi mengatakan hal ini pada ceramah dihadapan para caleg perempuan dari 16 parpol se jabar pada kegiatan Komunikasi politik yg digelar DP3AKB di hotel Prianger Bandung.Terkait peran Ibu, dalam sambutannya Dedi mengat...

Leave a Reply

Your email address will not be published.