Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika menjadi nara sumber di acara Rapat Koordinasi Teknis Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Acara yang berlangsung di Hotel Panghegar tersebut dihadiri oleh 316 peserta berasal dari Dinas kependudukan dan KB kab/kota, Kodam, Kodim, Aisiyah, IBI (Ikatan Bidan Indonesia), PKK dan kelompok lainnya.

Hadir juga pada Rakor Teknis Kemitraan ini Gubernur Jawa Barat yang kemudian memberikan paparan.

Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi Perlu Keseimbangan

Pertumbuhan penduduk sebuah daerah atau bangsa perlu diimbangi dengan kualitas, baik kualitas pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraannya. Apabila aspek Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berkualitas, maka niscaya pembangunan atau laju pertumbuhan ekonomi tidak bisa terlaksana dengan baik.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan bahwa kependudukan merupakan aspek terpenting dari sebuah bangsa. Namun, laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan agar persepsi pembangunan dengan pertumbuhan penduduk bisa seimbang.

“Persoalannya adalah manakah pembangunan yang kita lakukan kemudian dilakukan dalam bentuk fisik, sarana dan prasarana semakin meningkat. Tapi kalau yang menikmatinya yaitu penduduk kita tidak ditingkatkan kualitasnya, pertanyaannya, siapa yang akan menikmatinya?” tanya Aher dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat 2017 di Grand Royal Panghegar Hotel, Jl. Merdeka No. 2, Kota Bandung, Selasa sore (21/2/17).

“Lalu sehebat apapun usaha kita untuk melaksanakan pembangunan, tentu pelaku pembangunan ini adalah penduduk, masyarakat, atau manusia. Manakala SDMnya tidak berkualitas maka pembangunannya pun akan bekerja secara tidak berkualitas. Walaupun pembangunan tersebut bisa kita pertahankan kualitasnya tapi penduduknya tidak berkualitas, sama saja tidak bisa dinikmati dengan baik,” lanjutnya.

Untuk itu, menurut Aher perlu memacu kualitas penduduk agar bisa bersaing dengan dunia. Penduduk adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan. Sehingga aspek pendidikan, kesehatan, juga kesejahteraan menjadi penentu kualitas pembangunan.

“Harus ada keseimbangan antara pertumbuhan perekonomian dengan laju pertumbuhan penduduk. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi itu linier, sementara laju pertumbuhan penduduk itu eksponensial, melaju ke atas. Kan bisa berbahaya,” kata Aher usai memberikan arahan pada Rakornis tersebut.

“Oleh karena itu, kita berusaha sekuat tenaga agar pertumbuhan penduduk itu masih seiring dengan pertumbuhan perekonomian. Sebab kalau tidak seiring dampaknya akan terjadi gejolak,” tambahnya.

Pada kesempatan ini Aher menambahkan, peningkatan kualitas penduduk juga bisa dilakukan mulai dari tatanan keluarga. ‘Family Planing’ atau konsep perencanaan keluarga tidak hanya pada perencanaan jumlah anggota keluarga saja, tapi harus diperluas maknanya melalui paradigma pembangunan kualitas keluarga.

“’Family planning’ perlu diperluas maknanya bukan hanya penekanan pada jumlah penduduk. Tapi pada saat yang sama juga bagaimana membangun kualitas penduduk lewat kualitas keluarga,” pungkas Aher.

Rakornis ini mengambil tema “Melalui Rapat Koordinasi Teknis dan Kemitraan, Kita Dukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Jawa Barat”.

Rakornis ini digelar dari 21–22 Februari 2017. Rakor ini dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Kependudukan dan Keluarga Berencana tingkat kabupaten/kota se-Jawa barat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten/Kota se-Jawa barat, dan para mitra BKKBN Jawa Barat.

WhatsApp Image 2017-02-23 at 11.40.22

WhatsApp Image 2017-02-23 at 11.40.21

Artikel Terkait

2028, Jabar Targetkan Provinsi Layak Anak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencanangkan Propinsi Layak Anak pada 2028. Target tersebut melebihi target nasional yang akan dicapai pada 2030 mendatang. "Jadi tentu kalau Indonesia layak anak pada 2030 maka Jaw...
Verifikasi Monitoring dan Evaluasi PPPA Jabar 2016 Pemrov Jawa Barat menargetkan kualitas pembangunan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat terus bisa ditingkatkan. Jika hal ini diterapkan di 27 Kabupaten/kota se-Jabar, maka kasus kekerasan baik yang menimpa perempuan...
Sekolah Ramah Anak Terbangun Dari 3 Komponen Utama Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat yang juga Bunda Literasi Jabar, Netty Heryawan menyebutkan, setidaknya ada 3 komponen penting di sebuah sekolah untuk disebut sebagai se...
TOT Sekolah Ramah Anak 2018 Kegiatan TOT Sekolah Ramah Anak yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 4 dan 5 Juli 2018 yang bertempat di Hotel Sangga BuanaPeserta terdiri dari 5 kabupaten kota yg terdiri dari Kabupaten Sukabumi... Kota Sukabum...

Leave a Reply

Your email address will not be published.