Menteri PP dan PA: Three Ends Strategi Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) sejak 28 hingga 31 Maret mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 di Manado, Sulawesi Utara. Menteri PP dan PA, Yohana Yembise mengatakan Rakornas dilakukan di Provinsi Manado mengingat Indeks Pembangunan Gender (IPG) Manado berada di peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar pembangunan dilakukan mulai dari Timur ke Barat, khususnya pembangunan yang melibatkan peran perempuan dan anak yang dilakukan secara holistik, terpadu, dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaan Rakornas ini, Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan dunia usaha. Hasil Rakornas ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai sinkronisasi atau keselarasan program antara pusat dan daerah. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antar sektor, antar wilayah, serta antara pusat dan daerah bisa mengacu pada program unggulan Kementerian PP dan PA Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi).

Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi)

“Kami mengajak seluruh masyarakat Manado untuk membangun lingkungan yang mampu menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Menjadi komitmen kita semua bahwa setiap anak Indonesia adalah anak kita dan harus kita lindungi bersama. Mari kita akhiri budaya kekerasan dan kita bangun keluarga harmonis yang penuh kasih sayang, tidak ada perdagangan manusia dan tingkatkan kemampuan ekonomi perempuan untuk mengakhiri kemiskinan,” tambah Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga mengingatkan harus ada rencana atau target capaian pelaksanaan kegiatan program unggulan pada 2016 dari masing-masing para pemangku kepentingan. Selain pemerintah, Menteri Yohana juga menekankan perlunya peran media massa dalam mendukung isu responsif gender dan memahami tentang hak anak. Media massa dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang berimbang.

Sumber:
http://www.kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Garut Bahwa dalam rangka upaya pemulihan anak sebagai korban kekerasan terhadap anak (KtA) di Provinsi Jawa Barat, BP3AKB Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Pendampingan Korban kekerasan Terhadap Anak (KtA) di Kab. Garut. Ke...
Mendampingi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Sekretaris Dinas P3AKB Dra. Hj. Emma Siti Fatima, M.Si mewakili Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat bersama beberapa Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat lainnya (Dispora, Yanbangsos, Disdik dan Disnakertrans) mendampingi ...
Bimbingan Teknis Motekar .Bandung,Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi tenaga Motekar,kegiatan di laksanakan selama 3 hari di kab.Pangandaran.Kegiatan ini di ikuti oleh kurang lebih 130 tenaga Motekar,K...
Outbound 2016: Pangandaran Hampir seluruh karyawan BP3AKB keluar dari rutinitas kerja untuk melaksanakan outbound di Pangandaran. Outbound yang dilakukan pada tanggal 7 dan 8 Maret 2016 ini diikuti oleh hampir 40 orang pegawai BP3AKB. Dalam pembukaanny...
Rapat Koordinasi Pembina Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Rapat Koordinasi Pembina Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016 bertempat di Ballroom Narima Hotel Lembang - Bandung yang dihadiri oleh perwakilan Pembina Motekar Kabupaten/Kota, fasili...

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.