Menteri PP dan PA: Three Ends Strategi Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) sejak 28 hingga 31 Maret mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 di Manado, Sulawesi Utara. Menteri PP dan PA, Yohana Yembise mengatakan Rakornas dilakukan di Provinsi Manado mengingat Indeks Pembangunan Gender (IPG) Manado berada di peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar pembangunan dilakukan mulai dari Timur ke Barat, khususnya pembangunan yang melibatkan peran perempuan dan anak yang dilakukan secara holistik, terpadu, dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaan Rakornas ini, Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan dunia usaha. Hasil Rakornas ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai sinkronisasi atau keselarasan program antara pusat dan daerah. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antar sektor, antar wilayah, serta antara pusat dan daerah bisa mengacu pada program unggulan Kementerian PP dan PA Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi).

Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi)

“Kami mengajak seluruh masyarakat Manado untuk membangun lingkungan yang mampu menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Menjadi komitmen kita semua bahwa setiap anak Indonesia adalah anak kita dan harus kita lindungi bersama. Mari kita akhiri budaya kekerasan dan kita bangun keluarga harmonis yang penuh kasih sayang, tidak ada perdagangan manusia dan tingkatkan kemampuan ekonomi perempuan untuk mengakhiri kemiskinan,” tambah Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga mengingatkan harus ada rencana atau target capaian pelaksanaan kegiatan program unggulan pada 2016 dari masing-masing para pemangku kepentingan. Selain pemerintah, Menteri Yohana juga menekankan perlunya peran media massa dalam mendukung isu responsif gender dan memahami tentang hak anak. Media massa dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang berimbang.

Sumber:
http://www.kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

Penyerahan Bantuan Untuk Korban Banjir Garut Bandung,Kepala BP3AKB Provinsi Jawa barat secara simbolis menyerahkan bantuan untuk korban banjir di wilayah Cimacan Garut,bantuan diterima oleh ketua Posko wilayah Cimacan.
Motekar Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Terbaik Kemenpan RB SURABAYA–Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan TOP 99 Inovasi Terbaik se-Indonesia pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok...
Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Pengganggaran yang Responsif Gender Tk. Kab/ko... Acara Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Pengganggaran yang Responsif Gender Tk. Kab/Kota se-Jawa Barat Tahun 2016 dilakukan di Aula BP3AKB Provinsi Jawa Barat. Acara pelatihan ini terlaksana pada tanggal 25 & 26 April...
Pelatihan Ketrampilan Bagi Perempuan Mantan Anggota Gafatar Jumlah mantan anggota Gafatar yang ditampung di Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR), Jalan Amir Mahmud Cimahi sejak 1 minggu yang lalu harus dikembalikan kepercayaan dirinya, dimanusiakan dan diterima secara baik se...

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.