Menteri PP dan PA: Three Ends Strategi Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) sejak 28 hingga 31 Maret mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 di Manado, Sulawesi Utara. Menteri PP dan PA, Yohana Yembise mengatakan Rakornas dilakukan di Provinsi Manado mengingat Indeks Pembangunan Gender (IPG) Manado berada di peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar pembangunan dilakukan mulai dari Timur ke Barat, khususnya pembangunan yang melibatkan peran perempuan dan anak yang dilakukan secara holistik, terpadu, dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaan Rakornas ini, Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan dunia usaha. Hasil Rakornas ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai sinkronisasi atau keselarasan program antara pusat dan daerah. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antar sektor, antar wilayah, serta antara pusat dan daerah bisa mengacu pada program unggulan Kementerian PP dan PA Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi).

Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi)

“Kami mengajak seluruh masyarakat Manado untuk membangun lingkungan yang mampu menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Menjadi komitmen kita semua bahwa setiap anak Indonesia adalah anak kita dan harus kita lindungi bersama. Mari kita akhiri budaya kekerasan dan kita bangun keluarga harmonis yang penuh kasih sayang, tidak ada perdagangan manusia dan tingkatkan kemampuan ekonomi perempuan untuk mengakhiri kemiskinan,” tambah Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga mengingatkan harus ada rencana atau target capaian pelaksanaan kegiatan program unggulan pada 2016 dari masing-masing para pemangku kepentingan. Selain pemerintah, Menteri Yohana juga menekankan perlunya peran media massa dalam mendukung isu responsif gender dan memahami tentang hak anak. Media massa dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang berimbang.

Sumber:
http://www.kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

Forum Perangkat Daerah DP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Forum Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat provinsi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan prioritas Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah Provinsi, serta menyusun da...
Pelatihan Aktivis/Kader Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandung.Kepala Dinas (Plt) DP3AKB Provinsi Jawa Barat Dr.Hj.Dewi Sartika M.Si saat memberikan arahan pada acara Pelatihan Aktivis/Kader Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang dilaksankan Senin tanggal 11 s/d 14 Desember d...
Rapat Koordinasi Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Tahun 2020 Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 membuka Secara resmi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) yang dilaksanakan di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Su...

One Comment

Leave a Reply to MayaMedia Cancel reply

Your email address will not be published.