KOTA BANDUNG — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan.

“Saya sudah tandatangani Pergub sanksi dan denda tidak pakai masker, sebagai upaya bisa melaksanakan kembali ekonomi tapi menjaga kewaspadaan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di Jakarta, Senin (27/7/20).

Pemakaian masker amat krusial pada masa AKB. Saat kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, penggunaan masker dapat menekan risiko penularan COVID-19 di ruang publik.

Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

“Kalau ekonomi mau jalan kembali, warga dan kita semua disiplin (terapkan protokol kesehatan) untuk mengurangi penyebaran virus. Itu yang kita tegakkan,” ucap Kang Emil.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, Kang Emil akan mengumumkan Pergub tersebut besok, Selasa (28/7/20).

“Regulasi sudah selesai hari ini. Namun, karena kegiatan Pak Gubernur hari ini padat dan sedang berada di Jakarta, pengumuman ditunda menjadi besok,” kata Daud.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani mengatakan, regulasi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, penetapan regulasi juga berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

“UU 30 Tahun 2014 itu memang memungkinkan penerapan sanksi administrasi oleh kepala daerah yang dilakukan untuk menegakkan tertib penyelenggaraan pemerintahan,” kata Eni di Kota Bandung, Senin (27/7/20).

“Dalam pasal 13 Perda Nomor 13 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang sanksi administrasi yang diterapkan dalam pelanggaran tertib kesehatan. Di situ sudah ada pengaturannya. Karena Perda sudah ada, jadi Pergub sudah kuat,” imbuhnya.

Eni menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar terkait regulasi penerapan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak pakai masker.

“Kabupaten/kota menerapkan sanksi berdasarkan pedoman provinsi. Kabupaten/kota pun menunggu regulasi karena akan mutatis mutandis dengan provinsi. Jadi, kabupaten/kota akan adaptif,” ucapnya.

Eni mengatakan, sanksi yang tercantum dalam regulasi merupakan sanksi administratif. Sanksi administratif, kata ia, berada dalam konteks administrasi. Hal tersebut berbeda dengan denda pidana yang diterapkan atas pelanggaran ketentuan pidana. Sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

“Teknis ada yang oleh provinsi, ada yang oleh kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota bisa menerapkan ini bersama-sama dengan provinsi. Atau provinsi sendiri melakukan dengan melibatkan Satpol PP, gugus tugas, dan perangkat daerah terkait yang menegakkan aturan,” katanya.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan
Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Caption: Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Caption: Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)
Sosialisasi dan Pembagian Masker di Jl. Emong, Kota Bandung, Selasa (21/7/20). (Foto: Humas Jabar)

Artikel Terkait

Atalia Ridwan Kamil Lakukan Gebrak Masker di Kelurahan Paledang Bandung KOTA BANDUNG -- Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar) Atalia Praratya Ridwan Kamil membagikan masker ke rumah warga di kawasan RW 02 Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam rangka Gerakan Bersama Pakai ...
Sekoper Cinta Dorong Keterwakilan Perempuan di Parlemen KOTA BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendorong keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen semua tingkatan. Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD provinsi sudah 20 persen, sedangkan kabupaten/kota 19 p...
Kader PKK di Jabar Berperan Penting dalam Sosialisasi AKB KOTA BANDUNG -- Membangun kedisiplinan masyarakat perdesaan menerapkan protokol kesehatan mesti dilakukan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Sosialisasi dan edukasi yang komprehesif dengan keterlibatan banyak pihak dipe...
Pelacakan dan Pengetesan Kontak Erat ASN Gedung Sate Terkonfirmasi Positif Sudah 80 ... KOTA BANDUNG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pelacakan dan pengetesan kontak erat Aparatur Sipil Negara (ASN) Gedung Sate terkonfirmasi positif COVID-19 intens dilaku...
Ridwan Kamil Ajak Warga Jabar Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19 KOTA BANDUNG -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, Tiongkok, yang dilakukan PT Bio Farma, akan melibatkan sekitar 1.60...

Leave a Reply

Your email address will not be published.