ABC Ilustrasi

KOMPAS.com – Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, sudah sepantasnya pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus.

“Daripada menyuntik predator berulang kali sebatas untuk mematikan berahi, lebih baik berikan satu injeksi yang membuat predator mati, yaitu sanksi pidana maksimal,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2016).

Dia menambahkan untuk sanksi sosial bersifat pemberatan yang dapat dilakukan adalah pemberian rajah pada bagian tubuh yang terbuka pada predator seksual.

Selain itu, pemberian tanda khusus di e-KTP-nya juga bisa dilakukan agar ruang geraknya tersumbat.

“Bisa juga dilakukan pembangunan basis data yang memampangkan foto dan data diri si predator kepada masyarakat luas,” tutur Reza.

Reza juga menyatakan variasi lain adalah mengeluarkan public notice (atau nota publik), terutama terkait predator yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa hukumannya.

Foto dan ciri-ciri si predator seksual, jumlah korbannya, serta waktu kejadian dapat disebarluaskan melalui poster, media massa, dan media sosial.

Pada public notice itu dicantumkan pula nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat sewaktu-waktu si predator menampilkan gelagat mencurigakan atau mengkhawatirkan.

“Nantinya polisi pun bisa menunjuk personelnya yang secara khusus bertugas sebagai pemantau si predator sekaligus sebagai pihak penghubung dengan masyarakat,” ungkap dia.

Reza melanjutkan tujuan sanksi sosial semacam itu adalah membangun kesadaran yang mendalam di masyarakat, tak terkecuali anak-anak.

Sehingga, andai tidak mungkin menghukum predator selama-lamanya di dalam penjara, paling tidak upaya proteksi bagi masyarakat dapat diperkuat.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Perppu itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Apa Saja Jenis Hukuman Kebiri?

Artikel Terkait

Cara Pasang Aplikasi Ekstensi Browser Anti-Pornografi Pornografi sudah begitu menghawatirkan, serbuan konten tidak senonoh perusak otak dan moral tersebut bisa langsung ke hadapan anak-anak melalui internet dan ponsel. Dampak dari pornografi sangat merusak. Ada banyak kasus keja...
Ini 6 Peran Ibu dalam Keluarga Menjadi Seorang Ibu Bukan Hal Mudah, Ini 6 Peran Ibu dalam Keluarga Kita tentunya harus memberikan apresiasi yang tinggi untuk pada ibu hebat di Tanah Air. Mengapa? Karena menjadi seorang ibu bukan pekerjaan yang mudah. Ib...
Kongres Anak Indonesia X Berjuang Untuk Menegakkan Hak Partisipasi Anak Silakan lihat videonya di bawah ini https://www.youtube.com/watch?v=Uby_57Wh2II&rel=0 Setiap Anak Berhak Menyatakan dan Didengar Pendapatnya Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2011, Komisi Nasional Perlindu...
Anak Indonesia Hebat Tanpa Rokok Siaran Pers Nomor: B-274 /Set/Rokum/MP 01/12/2018 Jakarta (19/12) Paparan rokok yang sangat masif dapat berpengaruh negatif bagi kualitas hidup 83,4 juta anak Indonesia. Sudah banyak bukti yang memperlihatkan bahwa anak-an...
Penutupan PON Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat Sejumlah penari latihan untuk persiapan upacara penutupan PON XIX di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jabar, Selasa (27/9). Upacara penutupan PON XIX akan berlangusng pada 29 September 2016 yang rencananya akan dih...

Leave a Reply

Your email address will not be published.