ABC Ilustrasi

KOMPAS.com – Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, sudah sepantasnya pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus.

“Daripada menyuntik predator berulang kali sebatas untuk mematikan berahi, lebih baik berikan satu injeksi yang membuat predator mati, yaitu sanksi pidana maksimal,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2016).

Dia menambahkan untuk sanksi sosial bersifat pemberatan yang dapat dilakukan adalah pemberian rajah pada bagian tubuh yang terbuka pada predator seksual.

Selain itu, pemberian tanda khusus di e-KTP-nya juga bisa dilakukan agar ruang geraknya tersumbat.

“Bisa juga dilakukan pembangunan basis data yang memampangkan foto dan data diri si predator kepada masyarakat luas,” tutur Reza.

Reza juga menyatakan variasi lain adalah mengeluarkan public notice (atau nota publik), terutama terkait predator yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa hukumannya.

Foto dan ciri-ciri si predator seksual, jumlah korbannya, serta waktu kejadian dapat disebarluaskan melalui poster, media massa, dan media sosial.

Pada public notice itu dicantumkan pula nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat sewaktu-waktu si predator menampilkan gelagat mencurigakan atau mengkhawatirkan.

“Nantinya polisi pun bisa menunjuk personelnya yang secara khusus bertugas sebagai pemantau si predator sekaligus sebagai pihak penghubung dengan masyarakat,” ungkap dia.

Reza melanjutkan tujuan sanksi sosial semacam itu adalah membangun kesadaran yang mendalam di masyarakat, tak terkecuali anak-anak.

Sehingga, andai tidak mungkin menghukum predator selama-lamanya di dalam penjara, paling tidak upaya proteksi bagi masyarakat dapat diperkuat.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Perppu itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Apa Saja Jenis Hukuman Kebiri?

Artikel Terkait

Bolehkah si Kecil Menonton TV? Entah dengan alasan kesibukan, atau sekadar mengisi waktu si Kecil, orangtua kerap memanfaatkan siaran TV maupun DVD edukasi anak-anak. “Nggak apa-apa deh, kan siarannya khusus untuk anak-anak, ada manfaat edukasinya kok,” mu...
Penguatan Jejaring Trafficking Bagi Aparat Desa Th.2017 Bandung,Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat Saat memberikan Paparan dalam acara Penguatan Jejaring Trafficking Bagi Aparat Desa Tahun 2017.Acara di laksanakan oleh Bidang PP yang berlangsung di hotel Putri Khatulistiwa Jat...
Kasus Kekerasan Anak Tinggi, KPAI: Menjadi Pekerjaan Rumah Serius bagi Indonesia Ilustrasi kekerasan pada anak (Foto: Okezone) Tingginya kasus yang menimpa anak di usia dini setiap tahun terus meningkat. Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI) terus menggiatkan program per...
Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jabar Unggul Desa/Kelurahan sadar hukum di Jabar dinilai terbanyak mengingat jumlahnya saat ini sudah mencapai 2.400 desa. Hal demikian, diungkapkan  Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan, dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Sate...
PAI: Rendahnya Vonis Sony Sandra Cederai Semangat Presiden Jokowi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, terhadap pengusaha Sony Sandra yang dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap 58 anak. W...

Leave a Reply

Your email address will not be published.