ABC Ilustrasi

KOMPAS.com – Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, sudah sepantasnya pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus.

“Daripada menyuntik predator berulang kali sebatas untuk mematikan berahi, lebih baik berikan satu injeksi yang membuat predator mati, yaitu sanksi pidana maksimal,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2016).

Dia menambahkan untuk sanksi sosial bersifat pemberatan yang dapat dilakukan adalah pemberian rajah pada bagian tubuh yang terbuka pada predator seksual.

Selain itu, pemberian tanda khusus di e-KTP-nya juga bisa dilakukan agar ruang geraknya tersumbat.

“Bisa juga dilakukan pembangunan basis data yang memampangkan foto dan data diri si predator kepada masyarakat luas,” tutur Reza.

Reza juga menyatakan variasi lain adalah mengeluarkan public notice (atau nota publik), terutama terkait predator yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa hukumannya.

Foto dan ciri-ciri si predator seksual, jumlah korbannya, serta waktu kejadian dapat disebarluaskan melalui poster, media massa, dan media sosial.

Pada public notice itu dicantumkan pula nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat sewaktu-waktu si predator menampilkan gelagat mencurigakan atau mengkhawatirkan.

“Nantinya polisi pun bisa menunjuk personelnya yang secara khusus bertugas sebagai pemantau si predator sekaligus sebagai pihak penghubung dengan masyarakat,” ungkap dia.

Reza melanjutkan tujuan sanksi sosial semacam itu adalah membangun kesadaran yang mendalam di masyarakat, tak terkecuali anak-anak.

Sehingga, andai tidak mungkin menghukum predator selama-lamanya di dalam penjara, paling tidak upaya proteksi bagi masyarakat dapat diperkuat.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Perppu itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Apa Saja Jenis Hukuman Kebiri?

Artikel Terkait

Netty Sangat Prihatin Atas Kasus Prostitusi Anak BANDUNG-Kasus ini memang sudah menjadi perhatian yang sangat kuat dari bareskim polri sehingga langsung ditangani oleh bareskrim dan KPAI. Menurut informasi yang  didapatkan, anak-anak yang menjadi korban ditangani di RPSA...
Jabar Dipastikan Juara Umum PON XIX Kontingen Jawa Barat sudah bisa dipastikan menjadi juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016 meski masih ada satu hari pertandingan lagi. Penantian panjang selama 55 tahun pun terbayarkan Hingga Selasa (27/9/...
Peparnas XV di Jabar Tahun 2016, Dibuka Resmi Menpora Dalam suasana yang mendung dan turun hujan rintik-rintik, Menpora, Imam Nachrowi dengan dipayungi ajudannya, meresmikan gelaran Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV, Sabtu (15/10) sore, bertempat di Lapangan Stadion Siliwa...
Mendikbud: Pembentukan Karakter Harus Menjadi Prioritas Hardiknas 2017: Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas  Mendikbud: Pembentukan Karakter Harus Menjadi Prioritas        Jakarta, Kemendikbud – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2017 mengambil...
Netty: Ortu Jangan Asik Selfie! Disela-sela kegiatannya dalam men-support tim voli putri Bandung Bank BJB Pakuan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengunjungi salah satu wahana edukasi di Kota Batu Jawa Timur yakni Museum Angkut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.