ABC Ilustrasi

KOMPAS.com – Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, sudah sepantasnya pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus.

“Daripada menyuntik predator berulang kali sebatas untuk mematikan berahi, lebih baik berikan satu injeksi yang membuat predator mati, yaitu sanksi pidana maksimal,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2016).

Dia menambahkan untuk sanksi sosial bersifat pemberatan yang dapat dilakukan adalah pemberian rajah pada bagian tubuh yang terbuka pada predator seksual.

Selain itu, pemberian tanda khusus di e-KTP-nya juga bisa dilakukan agar ruang geraknya tersumbat.

“Bisa juga dilakukan pembangunan basis data yang memampangkan foto dan data diri si predator kepada masyarakat luas,” tutur Reza.

Reza juga menyatakan variasi lain adalah mengeluarkan public notice (atau nota publik), terutama terkait predator yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa hukumannya.

Foto dan ciri-ciri si predator seksual, jumlah korbannya, serta waktu kejadian dapat disebarluaskan melalui poster, media massa, dan media sosial.

Pada public notice itu dicantumkan pula nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat sewaktu-waktu si predator menampilkan gelagat mencurigakan atau mengkhawatirkan.

“Nantinya polisi pun bisa menunjuk personelnya yang secara khusus bertugas sebagai pemantau si predator sekaligus sebagai pihak penghubung dengan masyarakat,” ungkap dia.

Reza melanjutkan tujuan sanksi sosial semacam itu adalah membangun kesadaran yang mendalam di masyarakat, tak terkecuali anak-anak.

Sehingga, andai tidak mungkin menghukum predator selama-lamanya di dalam penjara, paling tidak upaya proteksi bagi masyarakat dapat diperkuat.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Perppu itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Apa Saja Jenis Hukuman Kebiri?

Artikel Terkait

Menanti PON Termegah di Tanah Air Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX dan Peparnas XV 2016 tinggal dalam hitungan hari. Jawa Barat sebagai tuan rumah sudah siap menyambut pesta olah raga multicabang empat tahunan itu. Berbagai persiapan telah d...
Orang Tua Apresiasi Himbauan Kemendikbud Para orang tua siswa memberikan apresiasi adanya Surat himbuan dari Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nasional, Anies Baswedan yang meminta kepada para orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah di hari pertama. En...
Kisah Pilu Kembali Terjadi, Kemarin Yy Hari Ini EP Belum lama ini, kita dikejutkan dengan berita perkosaan massal (gang rape) disertai pembunuhan di Bengkulu yang menimpa seorang gadis belia usia 15an yang tersangkanya terdiri atas 14 pemuda. Para pelaku rupanya sering nonton...
Gurilaps Jadi Tema Pembukaan PON Jabar XIX/2016 Pekan Olah raga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat akan segera bergulir dalam hitungan hari. Rencananya, pembukaan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 17 September 2016. Seperti layaknya pembukaan...
Sosialisasi KPPPA Sukses Besar, Hampir 100 Persen Warga Jailolo Siap Menjalankan Pro... TRIBUNNEWS.COM, HALMAMERA BARAT - Program Sosialisasi Three Ends yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara, mendapatkan sukses besar....

Leave a Reply

Your email address will not be published.