TRIBUNNEWS.COM – Sepanjang tahun 2016, sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan kepada perempuan dan anak kian marak. Peningkatan ini tentu membuat masyarakat semakin resah dan berharap ketidakadilan serta kejahatan terhadap perempuan dan anak segera menghilang.

Menanggapi masalah tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengusahakan sejumlah upaya nyata untuk mengakhiri segala permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya. KemenPPPA menggunakan berbagai strategi mulai dari Sosialisasi, Advokasi dan Pelatihan terkait Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

PATBM merupakan sistem dini agar masyarakat lebih cepat bertindak ketika melihat kekerasan pada anak akibat pornografi, prostitusi dan perdagangan orang.

Selain itu, KemenPPPA juga telah melakukan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Konvensi Hak Anak, UUPA, dan UU Pornografi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pendeteksian dini kekerasan kepada anak.

Sedangkan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, KemenPPPA, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menyiapkan peraturan yang menyangkut mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban.

Pemerintah sendiri telah memberikan layanan melalui 123 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan dan membentuk 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi serta 247 P2TP2A Kabupaten Kota.

Tak hanya itu, Pemerintah juga telah menyediakan 1.060 Puskesmas yang mampu menangani perempuan korban kekerasan, 25 Rumah Sakit rujukan bagi TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), dan 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Bahkan dalam sektor ekonomi, perempuan masih merasakan ketidakadilan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan dan seringkali termarjinalisasi. Padahal, usaha mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan.

Oleh sebab itulah dibangun Industri Rumahan (IR), yaitu industri skala mikro yang menghasilkan produk barang jadi. Industri ini bisa memberikan nilai tambah walaupun dikerjakan di rumah secara khusus ataupun kerja paruh waktu.

Terkait IR, KemenPPPA telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

Tindakan-Tindakan di atas hanya sebagian kecil dari kebijakan dan program yang sudah dilakukan Pemerintah dan KemenPPPA dalam mengakhiri kekerasan, pelecehan, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh perempuan dan anak.

Pada tanggal 14-15 Oktober nanti, KemenPPPA akan menyelenggarakan program JELAJAH 3ENDS yang diciptakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; Perdagangan manusia, dan Kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.

Program Jelajah 3ENDS ini akan dilaksanakan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Belitung, dan Kota Bandung.

Artikel Terkait

Tidak Ada yang Menandingi Cinta Ibu Ingin tahu sebesar apa cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuannya? Lihat di sini beberapa ilustrasinya. Sepanjang hidup sampai dengan saat ini, Anda mungkin telah mengalami jatuh cinta dengan beberapa oran...
Ini 10 Langkah Mudah Mendisiplinkan Anak yang Harus Orangtua Ketahui Karena Disiplin adalah Bekal untuk Hidup Anak, Ini 10 Langkah Mudah Mendisiplinkan Anak yang Harus Orangtua Ketahui Mendidik anak merupakan perihal yang susah-susah gampang. Salah sedikit saja, akan mempengaruhi pribad...
Hari Ibu ke-88, Jabar Terus Kampanyekan “Tiga Akhiri” Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak. Saat ini jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga untuk menangani hal tersebut perlu...
Kemnaker Luncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak 12 Juni 2017 Jakarta — Memperingati Bulan Menentang Pekerja Anak Nasional setiap bulan Juni dan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni,  Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak (K...
Sampul Buku Tulis Menjurus Pornografi, KPAI Imbau Ortu Waspada Belakangan waktu ini ditemukan sampul buku tulis berwarna cokelat dengan gambar yang menjurus pornografi dan menjadi perbincangan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau para orang tua untuk berhati-hati dalam me...

Leave a Reply

Your email address will not be published.