TRIBUNNEWS.COM – Sepanjang tahun 2016, sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan kepada perempuan dan anak kian marak. Peningkatan ini tentu membuat masyarakat semakin resah dan berharap ketidakadilan serta kejahatan terhadap perempuan dan anak segera menghilang.

Menanggapi masalah tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengusahakan sejumlah upaya nyata untuk mengakhiri segala permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya. KemenPPPA menggunakan berbagai strategi mulai dari Sosialisasi, Advokasi dan Pelatihan terkait Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

PATBM merupakan sistem dini agar masyarakat lebih cepat bertindak ketika melihat kekerasan pada anak akibat pornografi, prostitusi dan perdagangan orang.

Selain itu, KemenPPPA juga telah melakukan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Konvensi Hak Anak, UUPA, dan UU Pornografi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pendeteksian dini kekerasan kepada anak.

Sedangkan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, KemenPPPA, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menyiapkan peraturan yang menyangkut mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban.

Pemerintah sendiri telah memberikan layanan melalui 123 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan dan membentuk 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi serta 247 P2TP2A Kabupaten Kota.

Tak hanya itu, Pemerintah juga telah menyediakan 1.060 Puskesmas yang mampu menangani perempuan korban kekerasan, 25 Rumah Sakit rujukan bagi TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), dan 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Bahkan dalam sektor ekonomi, perempuan masih merasakan ketidakadilan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan dan seringkali termarjinalisasi. Padahal, usaha mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan.

Oleh sebab itulah dibangun Industri Rumahan (IR), yaitu industri skala mikro yang menghasilkan produk barang jadi. Industri ini bisa memberikan nilai tambah walaupun dikerjakan di rumah secara khusus ataupun kerja paruh waktu.

Terkait IR, KemenPPPA telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

Tindakan-Tindakan di atas hanya sebagian kecil dari kebijakan dan program yang sudah dilakukan Pemerintah dan KemenPPPA dalam mengakhiri kekerasan, pelecehan, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh perempuan dan anak.

Pada tanggal 14-15 Oktober nanti, KemenPPPA akan menyelenggarakan program JELAJAH 3ENDS yang diciptakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; Perdagangan manusia, dan Kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.

Program Jelajah 3ENDS ini akan dilaksanakan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Belitung, dan Kota Bandung.

Artikel Terkait

Daftar Negara yang Memiliki Hukuman Kebiri SHUTTERSTOCK Ilustrasi KOMPAS.com - Para penjahat seksual pada anak di Indonesia terancam hukuman kebiri. Meski masih menimbulkan perdebatan, tetapi hukuman tersebut sudah diterapkan di negara lain. Pengebirian yang a...
Pemprov Jabar Kembali Anugerahi Masyarakat Berprestasi BANDUNG - Sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini kembali memberikan penghargaan keteladanan kepada 60 inovator maupun orang yang memberikan ...
Di Usia RI yang ke-72 Banyak Kemajauan Dialami Jawa Barat BANDUNG-Gubernur Ahmad Heryawan dalam sambutan pada peringatan HUT Ke-72 RI di Lapangan Gasibu, Kamis (17/8) mengungkapkan, bahwa Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan mempertaruhkan jiwa dan ra...
Jambore Forum Anak Maksud Maksud Kegiatan Jambore Forum Anak dalam kegiatan Jambore Forum Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 ini adalah merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak anak dalam wujud capacity buliding bagi pengurus Forum Anak ...
Kasus Kekerasan Anak Tinggi, KPAI: Menjadi Pekerjaan Rumah Serius bagi Indonesia Ilustrasi kekerasan pada anak (Foto: Okezone) Tingginya kasus yang menimpa anak di usia dini setiap tahun terus meningkat. Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI) terus menggiatkan program per...

Leave a Reply

Your email address will not be published.