Kepala BP3AKB Dr.Hj.Nenny Kencanawati,M.Si berkesempatan memberikan laporan pada acara Semiloka Perlindungan terhadap Anak ketika berperkara hukum. Dalam acara tersebut hadir pula menteri PP dan PA Prof.Dr.Yohana Susana Yembise, Ibu Hj.Dr.Netty Prasetiyani Heryawan,M.Si selaku Ketua P2TP2A Prov.Jawa Barat dan Ibu Hj.Diah Sulastri Dewi,SH.MH selaku ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kab.Bogor.

Dalam laporannya kepala BP3AKB Prov. Jabar mengutarakan dasar hukum dari Perlindungan Anak Ketika Berperkara Hukum tahun 2015 yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan daerah nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463/KEP.627-BPPKB/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan seluruh stake holders Perlindungan Anak di Jawa Barat khususnya yang menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, meningkatkan komitmen kerja sama dan sinergitas seluruh stake holders Perlindungan Anak di Jawa Barat, khususnya yang menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dalam terkait pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Acara Semiloka Perlindungan terhadap Anak Ketika Berperkara Pidana tahun 2015 ini diikuti oleh 260 peserta. Adapun materi pada acara tersebut adalah:

  • Kebijakan Nasional Perlindungan Anak
  • Pola Pengasuhan Anak berbasis Masyarakat
  • Model Perencanaan Penangganan ABH di Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Penyelesain Perkara Pidana Anak Melalui Diversi di Kepolisian
  • Diversi Kejaksaan
  • Diversi Pengadilan
  • Paparan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Diversi di Pengadilan.

Artikel Terkait

Sosialisasi Internet Ramah Anak Di Jawa Barat Tahun 2020 Maraknya penyebaran konten yang melanggar seperti konten Pornografi, Radikalisme dan Pedofilia yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja serta rentan dalam posisi untuk menjadi target sekaligus korban pelaku kejahat...
Forum Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta Pembentukan Forum Koordinasi Percepatan kepemilikan Akta Kelahiran di Pusat dan Daerah Provinsi Jawa Barat. Acara berlangsung pada tanggal 14 April 2016 di Hotel Amarosa Bandung. Forum ini dihadiri oleh Kementrian Hukum dan...
Pameran Pembangunan Jawa Barat 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Pameran Pembangunan Jawa Barat 2016 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat untuk hasil kerja tahun 2015. Pameran tersebut dilaksanakan pada hari Kamis ...
Rapat Koordinasi Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Tahun 2020 Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 membuka Secara resmi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) yang dilaksanakan di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Su...
Menghadiri Pra Rakernas dan Rakernas Program Banggakencana Tahun 2020 Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat Ari Antari Ratna Dewi, S.IP, MM mewakili Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat menghadiri acara Pra Rakernas dan Rakernas Program Banggakencana tahu...

Leave a Reply

Your email address will not be published.