MEDAN.SWARAWANITA NET. Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Aanak (Kementerian PPPA) menyelenggarakan Temu Nasional Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Temu PUSPA Nasional)  Tahun 2018 yaitu sebagai ajang pertemuan lembaga masyarakat dunia usaha dan media,untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Diadakan di Medan 11-14 Desember 2018.

Temu Nasional PUSPA Tahun 2018 adalah pertemuan yang ke tiga setelah sebelumnya  Temu Nasional sama kedua dilaksanakan pada Tahun 2017 di Kota Surabaya. Tema yang diusung adalah Sinergi Untuk Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Sebuah semangat untuk berbagai inspirasi dan bersinergi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan lembaga, dunia usaha dan media dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan perempuan dan anak sejahtera.

Acara ini dihadiri Menteri PPPA Yohana Yambise, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PP-PA Tingkat Provinsi seluruh Indonesia, Forum PUSPA provinsi se-Indonesia yang mewakili Organisasi Keagamaan Kemasyarakataan, Akademi/Lembaga Riset, Lembaga Profesi Dunia Usaha, dan Media, Forum Komunikasi PM-PPPA, dan Kementerian/Lembaga.
Dalam Acara ini tampil Pemateri yaitu KPPPA tentang Kebijakan dan Program Prioriitas PPPA oleh  Sespen PPA-PA, Bapennas Peran Lembaga Masyarakat Pencapaian SDGs, Prof.Dr.dr. Hayono Suyono Pembangunan Perempuan dan Anak di Pedesaan, Dr.Martha Tilar Peran Swasta dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum Puspa Sumut  Best Practise Pelaksanaan Sinergi,  Child Right Bisnis Principles, FORKOMNAS  Daeng Suarmi, Peingkatan kualitas Hidup Perempuan di Desa Winangun Jaya Kab Bogor, Forum Puspa NTB Peningkayan dan Pembangunan kualitas hidup dan perkembangan anak pasca bencana gempa di lombok.

Tema Temu Nasional PUSPA Tahun 2018 adalah Sinergi Untuk Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Aank. Tema ini reevan mengingat pertama persoalan perempuan dan anak tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga sendirian, baik itu lembaga pemrintah maupun lembaga masyarakat.Kedua sudah banyak lembaga masayarakat dengan beragam kemapuan, keahlian dalam pengalamnnya yang melakukan sesuatu untuk perempuan dan anak.Hasil yang dapat diperoleh akan disignifikan, manakala terjalin sinergitas dan koloborasi , baik antara Kementerian PP-PA maupun Dinas PP-PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat maupun antar lembaga masyarakat dalam menangani persoalaan perempuan dan anak dan meningkatkan  kesejahteraan mereka.

Temu Nasional PUSPA Tahun 2018 bertujuan untuk Penguatan sinergitas pemerintah/pemda dengan public (lembaga profesi, Dunia Usaha, Organisasi keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Media dan Komunitas-komunitas lainnya yang peduli pada pemberdayaan perempuan dan anak) dalam rangka memaksimalkan pelibatan partisipasi masyarakat untuk percepatan pencapaian program Perempuan dan Perlindungan Anak.Dan Adanya rekomdendasi konsep kebijakan implementasi masyarakat dalam percepatan pencapaian SDGs uatamanya target yaitu kesetaraan gender .

Manfaat Temu nasional PUSPA Tahun 2018 menawarkan banyak manfaat, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembagamasyarakat maupun dunia usaha dan media sebagai berikut : Peserta dapat mengetahui beragam pengetahuan dan pengalaman , terutama dari berbagai elemen masyarakat  yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Peserta dapat memaparkan pengalaman dan inovasi terbaiknya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama dalam pertemuan, Peserta dapat berdialog lebih jauh dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat masyarakat berkenaan dengan peluang-peluang kerjasama dan koloborasi program dan Peserta dapat terlibat aktif untuk memperkuat partisipasi public untuk kesejahteraan perempuan dan anak melalui kesepakatan-kesepakatan bersama. Forkom Puspa Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Hj.Ratnaningsih beserta anggota ikut menghadiri Temu  Nasional Puspa.(dh)

Artikel Terkait

Seminar Penelitian Empiris Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Penelitian Empiris Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga. ...
Rapat Teknis Bidang Ketahanan Keluarga DP3AKB Prov. Jawa Barat melalui Bidang PKK melaksanakan Rapat Teknis Bidang Ketahanan Keluarga pada tanggal 4 Desember 2019 yang berlokasi di Harmoni Hotel Garut. Kegiatan dibuka oleh Kepada DP3AKB Prov. Jabar yang diwakili o...
Eviden PUG Provinsi Jawa Barat 1. Naskah akademik Raperda PUG jawa barat 2. Perda 8/2017 tentang RPJMD 2013-2018 3. Kepgub 260/kep.1105-DP3AKB/2017 tentang Pokja Pug 4. Pergub 1/2013 tentang pedoman teknis pelaksanaan PUG di jabar 5. SE 474.24/40/BAPP...
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pengarusutama... Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender download di sini
Sekoper Cinta Dorong Keterwakilan Perempuan di Parlemen KOTA BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendorong keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen semua tingkatan. Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD provinsi sudah 20 persen, sedangkan kabupaten/kota 19 p...

Leave a Reply

Your email address will not be published.