Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten / Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten / Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan KLA :

MENTERI

GUBERNUR

BUPATI / WALIKOTA

Mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan  KLA.

Bertanggungjawab atas  terwujudnya KLA di  Provinsi

Penyelenggaraan KLA di  Kabupaten / Kota,  Bupati / Walikota, membentuk Gugus Tugas  KLA

Melakukan Evaluasi  Penyelenggaraan KLA  secara berkala setiap tahun  dan sewaktu – waktu apabila  diperlukan

Melakukan Evaluasi  Penyelenggaraan KLA  secara berkala setiap tahun  sesuai kewenangannya

Evaluasi Penyelenggaraan  KLA secara berkala setiap  tahun sesuai  kewenangannya

GUGUS TUGAS KLA:

  1. Gugus Tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati / Walikota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak;
  2. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, serta Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 Klaster KLA;
  3. Gugus Tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru, melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

TUGAS GUGUS TUGAS KLA:

  1. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
  2. Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  3. Mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA;
  5. Membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati / Walikota secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan Menteri.

Perkembangan KLA di Jawa Barat

2018:

PEROLEHAN PENGHARGAAN KLA:

  1. Nindya: 3 Kab/Kota
  2. Madya: 4 Kab/Kota
  3. Pratama: 12 Kab/Kota
  4. BELUM: Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka

2019:

PEROLEHAN PENGHARGAAN KLA:

  1. Nindya:  3 Kab/Kota
  2. Madya:  5 Kab/Kota
  3. Pratama:  15 Kab/Kota
  4. BELUM: Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu

2021:

PEROLEHAN PENGHARGAAN KLA:

  1. Nindya: 3 Kab/Kota
  2. Madya: 8 Kab/Kota
  3. Pratama: 10 Kab/Kota
  4. BELUM: Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat

2022:

PEROLEHAN PENGHARGAAN KLA:

  1. Nindya: 4 Kab/Kota
  2. Madya: 7 Kab/Kota
  3. Pratama: 9 Kab/Kota
  4. BELUM: Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon