shutterstock

KOMPAS.com — Hukuman kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Muncul tudingan dari masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan menerapkan hukuman kebiri.

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sujatmiko, memberikan penjelasan terkait polemik yang timbul di masyarakat.

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai hukuman kebiri.

“Perppu ini akan diterapkan dengan tetap memperhatikan koridor hukum, termasuk penghormatan terhadap HAM, baik pelaku maupun korban. Perppu ini sangat diperlukan untuk melindungi para korban yang merupakan kelompok rentan, perempuan dan anak,” ujar Sujatmiko saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).

Sujatmiko menegaskan bahwa hukuman kebiri tidak akan diterapkan kepada pelaku yang masih anak-anak. Hukuman akan diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa.

Ia menjelaskan, hukuman kebiri akan diberikan melalui suntikan kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi tersebut untuk menjaga pelaku tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido.

Suntikan kimia ini pun sifatnya tidak permanen. Menurut Sujatmiko, efek suntikan ini hanya muncul selama tiga bulan.

Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan. (Baca: Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri)

Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku, jangan sampai pelaku mengalami dampak negatif lain selain penuruan libido.

“Hukuman kebiri bukan berarti memotong alat vital pelaku. Di sinilah kami tetap memperhatikan pertimbangan hak asasi manusia. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya,” kata Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan, hukuman suntikan nantinya akan diberikan oleh tenaga media profesional dari kementerian yang menangani. (Baca: Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh)

Teknis pelaksanaan hukuman kebiri akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). PP tersebut, kata Sujatmiko, mengatur secara teknis bagaimana proses penyuntikannya dan siapa yang akan memberikan suntikan.

Selain itu, hukuman suntikan paling lama dilakukan selama dua tahun setelah terpidana menyelesaikan hukuman pokoknya.

Misalnya, seseorang divonis 15 tahun penjara, maka suntikan akan dilakukan setelah pelaku menjalani vonis tersebut. Kemudian, pelaku juga akan dipasangi cip agar pergerakannya mudah dipantau.

“Yang kami lakukan ini adalah sebuah cara untuk menimbulkan efek jera. Apakah ini efektif, nanti kami akan lihat ke depannya,” katanya.


Kompas TV Presiden Sahkan Perppu Kebiri

Artikel Terkait

Guru SD Kaget, Buku ‘Aku Berani Tidur Sendiri’ Bahas Masturbasi Inilah buku terbitan PT Tiga Serangkai yang menuai kontroversi (Radar Depok/Jawa Pos Grup) Dunia pendidikan lagi-lagi dikejutkan dengan buku berisikan materi tak patut. Di Depok, Jawa Barat, berbedar buku berjudul 'Aku...
Tidak Ada yang Menandingi Cinta Ibu Ingin tahu sebesar apa cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuannya? Lihat di sini beberapa ilustrasinya. Sepanjang hidup sampai dengan saat ini, Anda mungkin telah mengalami jatuh cinta dengan beberapa oran...
Bukittinggi Menjadi Tuan Rumah Puncak Peringatan Hari Ibu Ke-90 Siaran Pers Nomor: B- 275 /Set/Rokum/MP 01/12/2018 Kota Bukittinggi (21/12) – Peran perempuan sebagai ibu bangsa diharapkan dapat menjadi tauladan, pelopor, agen of change, serta individu yang memiliki potensi, p...
Menteri Yohana Komitmen Perangi Kekerasan pada Anak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise melakukan diskusi terbatas bersama Ratu Silvia dari Swedia, untuk membahas strategi memerangi kekerasan terhadap anak-anak. Indonesia dan Swedia merupakan b...
Tiga Inovasi Jabar Akan Diadopsi oleh 16 Provinsi Tiga sistem inovasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dijadikan Pilot Project oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencegahan korupsi akan diterapkan di 16 Pemerintah Provinsi di Indonesia. K...

Leave a Reply

Your email address will not be published.