Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (31/8/16).

Usulan pembentukan dan susunan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 yang berimplikasi pada perubahan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

“Hal ini tindak lanjut dari UU dan PP tersebut. UU ini kan dengan sejumlah paradigma dan perubahan yang baru yang mengakibatkan struktur di pemerintahan daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota berubah. Lebih efisien ya,” kata Aher usai rapat paripurna.

Susunan perangkat daerah ini ditetapkan berdasarkan tipologi Perangkat Daerah yang diklasifikasikan ke dalam tipe A, B, dan C yang ditentukan melalui variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dengan bobot 20% dan variabel teknis dengan bobot 80%.

Aher menjelaskan nantinya berdasarkan UU tersebut, Pemprov Jawa Barat akan memiliki Asisten Daerah yang semula berjumlah empat akan menjadi tiga orang Asisten Daerah, Tenaga atau Staf Ahli Gubernur yang semula berjumlah lima akan menjadi tiga orang Staf Ahli, serta Biro yang semula 12 akan diciutkan menjadi maksimal sembilan biro.

“Salah satunya ada penguatan asalnya Biro Keuangan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Tentu kelebihannya kalau jadi Badan yang pertama masih mengelola keuangan dan yang kedua bisa menggulirkan uang,” ujar Aher.

Dalam usulan tersebut juga akan ada perubahan pada Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan Daerah. Kedua perangkat daerah ini akan dilebur menjadi satu menjadi Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, serta badan yang menangani para penyuluh akan dikembalikan ke dinas terkait.

“Eselon II di pertanian itu jadi hanya tiga, jadi asalnya ada lima dinas terkaitnya, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Bakorluh, dan Badan Ketahanan Pangan Daerah, jadi cuman tiga,” tutur Aher.

Kemudian Aher pun menjelaskan ihwal pihaknya meleburkan Badan Ketahanan Pangan Daerah dengan Dinas Peternakan. Kata Aher nantinya dinas tersebut akan bertugas mengadvokasi masyarakat untuk membangun ketahanan pangan yang semula berbasis pada karbohidrat menjadi ketahanan pangan berbasis protein hewani.

“Bakorluh diperintah oleh PP beralih fungsinya ke masing-masing. Jadi penyuluh pertanian kembali ke Dinas Pertanian, penyuluh kehutanan kembali dibawah pembinaan dan pengawasan Dinas Kehutanan, penyuluh perikanan dibawah Dinas Perikanan,” lanjutnya.

Selain itu, menurut usulan tersebut nanti Pemprov Jawa Barat juga akan memiliki kantor dinas baru untuk memperlancar tugas, kinerja, dan teknis kewenangannya. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) akan dibagi menjadi dua, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana.

“Dinas Kependudukan Provinsi akan berfungsi menjadi koordinator Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota. Ditambah penguatan Keluarga Berencana,” tambah Aher.

Selan itu, ada juga Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang akan menjadi Dinas Perpustakaan Daerah dan Dinas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. “Kedua lembaga ini ga nyambung sebenarnya, jauh karakternya. Jadi ini (kearsipan dan perpustakaan) harus dibangun dengan baik, sebab arsip dan perpustakaan penting. Dengan harapan perpustakaan akan lebih besar, lebih maju dan arsip akan lebih rapih dan tertata dengan baik,” pungkasnya.
Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

Upgrading Trainer Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Tahun 2020 Kegiatan dilaksanakan hari Kamis, 27 Februari 2020 di Brits Hotel Karawang. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi mengusung misi kedua me...
Waspada, Kecanduan Video Game Bisa Mematikan! ThinkstockIlustrasi. Kecanduan video game adalah masalah yang sangat nyata bagi banyak orang. Menurut University of New Mexico, studi terbaru menunjukkan bahwa enam sampai 15 persen orang yang suka bermain game online, men...
Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pacaran X adalah seorang remaja yang telah memiliki seorang pacar. Namun, pacar X adalah seorang pengangguran dan suka mengkonsumsi alkohol, tidak hanya itu, pacar X juga selalu menekan X untuk memberikan uang saku yang diberikan ora...
Praktek Perdagangan Manusia dan Permasalahannya Ditinjau dari Sosiologi Hukum Pendahuluan Dewasa ini kasus perdagangan manusia banyak diberitakan di media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari korbannya ialah perempuan dan anak-anak. Berbagai modus perekrutan korbannya pun beragam, mulai dari penaw...
Pembangunan Gender, dan Hal-Hal yang Belum Selesai Pernah dengar ungakapan “belajarlah sampai ke negeri Cina? atau sudah baca artikel sebelumnya “Gender Dan Perjalanan Indonesia Menuju Kesetaraan” yang juga menceritakan pemeran Ikal dalam Film Laskar Pelangi...

Leave a Reply

Your email address will not be published.