DENPASAR-Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan memaparkan strategi terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang (human trafficking), di hadapan 34 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi se-Indonesia serta tak kurang dari 200 anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Pusat dan Daerah.

“Apa kunci pencegahan dan penanganan human trafficking di Jawa Barat? Kita sudah ada kebijakan pemerintah, baik perda maupun pergub. Ini juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Netty pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2016, di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Bali, Senin (29/08/16).

Menurut Netty, penyelesaian masalah human trafficking tidak sebatas pencegahan dan penanganan, tetapi juga hingga pemberdayaan para korban trafficking yang rentan menimbulkan masalah sosial baru, seperti bullying, dikucilkan dari masyarakat, sulit kembali beradaptasi hingga kehilangan peluang membangun ekonomi yang mandiri.

Terkait strategi dalam penanganan TPPO, Netty mengemukakan tips promotif dan preventif, melalui pelatihan dan sosialisasi. Namun kesemua itu wajib didukung pula oleh program-program pemerintah dan infrastruktur penunjang.

“Kita punya shelter dan rumah aman, tentunya yang layak dan dekat dengan masyarakat. Kita juga siapkan hotline P2TP2A, kerja sama dengan media, pembekalan kepada 4500 babinsa, serta pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat,” papar Netty.

“Pelibatan masyarakat sangat penting, terutama pada gerakan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan social awareness terhadap ancaman-ancaman kekerasan kepada anak,” tambahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rakornas yang mengambil tema “Peningkatan Peran Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini, guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun.

Rakornas dilaksanakan hingga 31 Agustus 2016 dengan mendatangkan para narasumber dari Direktur Shelter TPPO di Yordania, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bareskrim Polri.

Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

Kekerasan Seksual Anak di KBB Tinggi NGAMPRAH, (PR).- Tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bandung Baratcukup tinggi. Data Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KBB, pada 2015 tak kurang dari 22 kasus kekerasan sek...
Gubernur Usulkan Pembentukan dan Susunan OPD Baru ke DPRD Jabar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, K...
Rakornas PP-PA di Maluku Utara, Ribuan Peserta Ramaikan Kota Ternate Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PP-PA) Yohana Yembise didampingi KH. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Melaksanakan Konfrensi Pers dalam rangka Rakornas PP-PA yang telah dimulai sej...
Tim BP3AKB untuk Porpemprov 2016 in Action Porpemprov merupakan hajatan tahunan di Jawa Barat. Kali ini telah menginjak penyelenggaraan ke-14. Porpemprov diikuti oleh seluruh PNS Jabar dari masing-masing SKPD. Porpemprov mempertandingkan 13 Cabang Olah Raga, dan akan...
Jawa Barat Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2016 Di penghujung tahun 2016, kembali Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih pengharagaan. Penghargaan tersebut adalah Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk tahun 2016 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...

Leave a Reply

Your email address will not be published.