DENPASAR-Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan memaparkan strategi terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang (human trafficking), di hadapan 34 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi se-Indonesia serta tak kurang dari 200 anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Pusat dan Daerah.

“Apa kunci pencegahan dan penanganan human trafficking di Jawa Barat? Kita sudah ada kebijakan pemerintah, baik perda maupun pergub. Ini juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Netty pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2016, di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Bali, Senin (29/08/16).

Menurut Netty, penyelesaian masalah human trafficking tidak sebatas pencegahan dan penanganan, tetapi juga hingga pemberdayaan para korban trafficking yang rentan menimbulkan masalah sosial baru, seperti bullying, dikucilkan dari masyarakat, sulit kembali beradaptasi hingga kehilangan peluang membangun ekonomi yang mandiri.

Terkait strategi dalam penanganan TPPO, Netty mengemukakan tips promotif dan preventif, melalui pelatihan dan sosialisasi. Namun kesemua itu wajib didukung pula oleh program-program pemerintah dan infrastruktur penunjang.

“Kita punya shelter dan rumah aman, tentunya yang layak dan dekat dengan masyarakat. Kita juga siapkan hotline P2TP2A, kerja sama dengan media, pembekalan kepada 4500 babinsa, serta pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat,” papar Netty.

“Pelibatan masyarakat sangat penting, terutama pada gerakan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan social awareness terhadap ancaman-ancaman kekerasan kepada anak,” tambahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rakornas yang mengambil tema “Peningkatan Peran Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini, guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun.

Rakornas dilaksanakan hingga 31 Agustus 2016 dengan mendatangkan para narasumber dari Direktur Shelter TPPO di Yordania, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bareskrim Polri.

Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

Ini Alasannya Blue Whale Challenge Sangat Berbahaya Bagi Remaja Blue Whale Challenge merupakan sebuah permainan online yang berasal dari media sosial. Permainan ini sangat kontoversial dan berbahaya karena mengajak pesertanya untuk melukai diri sendiri hingga bunuh diri. Permainan ini ...
Sosialisasi Bahaya Pornografi Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan membuka Acara Sosialisasi Bahaya Pornografi. Sosialisasi berlangsung di Aula TP PKK Prov. Jabar Jalan Soekarno Hatta Bandung, Rabu 6 April 2016 Bahaya Pornografi, N...
Latihan Defile dalam Rangka Porpemprov Latihan Defile dalam Rangka mengikuti Porpemprov. Latihan dilakukan di halaman kantor BP3AKB.
Harmonisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Stop Perdagangan manusia KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA   PRESS RELEASE HARMONISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) Siaran Pers N...
Lindungi Si Kecil dari Pornografi (1) Menurut psikolog Elly Risman, Psi, dari Yayasan Kita dan Buah Hati (YBHK), Jakarta sudah terpapar pornografi dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Temuan dari konselor remaja yang dilakukan YBHK, terutama terhadap siswa kelas...

Leave a Reply

Your email address will not be published.