Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, serta para Wakil Gubernur lainnya pada Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/09/2016).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada lima permasalahan krusial pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dewasa ini.

Pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Lalu keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai. Kemudian kelima, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal.

Untuk itu, Tjahjo meminta Kepala daerah untuk memaksimalkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah, dan meminimalisir penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.

“APIP harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel,” kata Mendagri pada Rapat Kerja yang dipimpinnya.

“Bentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kapabilitas. Wujudkan APIP yang independen. Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP. Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP. Perkuat orientasi pengawasan APIP,” paparnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa APIP juga perlu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini.

Sejumlah isu-isu strategis pembangunan saat ini diantaranya; konektivitas wilayah yang menitikberatkan pada keterkaitan fungsi wilayah sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lalu Kedaulatan pangan yang menitikberatkan pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian Energi yang memfokuskan pada pelayanan dasar energi listrik 2015 – 2019 menuju kemandirian energi.

Selain itu terdapat pula isu, atau permasalahan konflik sosial seperti bentrokan antar warga/ pemuda, antar ormas, pelajar/ mahasiswa, konflik Sumber Daya Alam (SDA)/ sengketa Agraria, juga masalah aliran agama/ kepercayaan.

Hadir dalam rapat kerja evaluasi, wakil gubernur dan inspektorat seluruh Indonesia. Adapun Pemerintah Provinsi lain yang menerima penghargaan serupa diantaranya; Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Utara, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Banten.

Artikel Terkait

Akhiri Kekerasan Ekonomi pada Perempuan untuk Tingkatkan PDB JAKARTA, (PR).- Kaum perempuan yang tidak bekerja rentan mengalami kekerasan ekonomi. Padahal, apabila angka kekerasan terhadap perempuan menurun, produk domestik bruto Indonesia akan naik. Hal itu mengemuka dari hasil Sur...
Aher: Kehadiran PNS Senin, Harus 100% Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan, kehadiran PNS Jabar di hari pertama masuk kerja lagi Senin (3/7) harus 100%. Menurut Aher tidak ada alasan untuk bolos kerja kecuali sakit. "Libur atau cuti bersama lebaran...
Jokowi Sematkan Pin He For She pada Tiga Pejabat Publik Presiden Joko Widodo menyematkan pin He For She pada tiga pejabat publik, mereka yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Bandung Ridwan Kamil. Pemberian pin tersebut dilakuka...
Penyebarluasan Poster Pekan ASI Sedunia Yth. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh Indonesia, Berikut disampaikan ​​petikan pidato Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam Peringatan Pekan ASI Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 ...
Anak Suka Memberontak? Pahami 6 Penyebabnya dan 9 Cara Menghadapi Anak yang Suka Mem... Anak Suka Memberontak? Dalam menghadapi anak yang suka memberontak, orangtua cenderung marah, kesal, dan membujuk agar anak-anak mau berubah. Akan tetapi, hal itu tidak akan berhasil. Marah terhadap anak pemberontak ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.