Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Tindak pidana ini dianggap serius karena adanya indikasi eksploitas terhadap manusia. “Eksploitasi terjadi dari sisi ekonomi, bahkan sampai terjadinya eksploitasi seksual”, ungkap Dr Sujatmiko,MA, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemenko PMK dalam acara Rakornas PPTPPO di Bali (29/8).

Indonesia saat ini telah menjadi sumber , tempat transit bahkan menjadi penerima kejahatan trafficking yang cukup besar. “Area sending terbesar adalah Jabar, NTB, Jatim, dan Jateng. Modus pencarian korban pun sangat variatif yang melibatkan masyarakat itu sendiri”, tambah Sujatmiko.

Kejahatan perdagangan orang saat ini telah menjadi kejahatan internasional, data PBB menunjukkan 600-800rb/thn korban perdagangan. Data kepolisian RI untuk tahun 2012-2015 memperlihatkan jumlah kasus mencapai 1.007 kasus, dan yang baru terselesaikan 542 kasus (53.82%). “Masih rendahnya penyelesaian kasus perdagangan, salah satunya adalah penegak hukum masih sulit membedakan penafsiran bukti perdagangan dan pemalsuan”, ungkap Ari Dono Sukmanto, Kepala Bareskrim Mabes Polri.

“Paparan Narasumber Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang , Bali (29/8). Kanan-Kiri: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan , Venetia R. Danes, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Kepala bareskrim Polri , Arif Dono Sukmanto ”

Ari Dono mengungkapkan , tingginya kasus perdagangan karena adanya kebutuhan hidup (read:kemiskinan) yang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. “Artinya ada celah ketidakpahaman masyarakat bahwa mereka dapat menjadi korban perdagangan” kata Ari Dono S. Sujatmiko menambahkan bahwa PR besar untuk mengedukasi masyarakat termasuk Kominfo dan K/L terkait. “Selain edukasi, kami berharap Kominfo untuk lebih genjar memblokir situs-situs yang mengandung konten mengarah pada eksploitasi perdagangan”, ungkap Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan bahwa terjadinya peningkatan korban perdagangan disebabkan oleh kurang tanggapnya semua pihak dalam implementasi pencegahan, penanganan, dan penegakkan hukumnya. “Hendaknya gugus tugas TPPO dan K/L terkait mengadakan rakornis setiap bulan, dan mengagendakan rakor tingkat menteri setiap 3 bulan”, ujar Sujatmiko.

Venetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PP dan PA mempertegas bahwa, upaya penurunan angka korban  harus dilakukan bersama. “Harus ada kordinasi antara Provinsi dalam menangani korban TPPO dan perlu adanya penegakanhukum yang mampu menimbulkan efek jera”, tegas Venetia.

Sumber: www.kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

Waspada!!! Permen Warna-Warni Narkoba Harga Rp 1.000 Sasar Anak-Anak Silakan lihat videonya di bawah ini https://www.youtube.com/watch?v=jfv0dZf4ITw&rel=0 Palembang – Varian narkoba semakin variatif dan menargetkan lebih banyak kalangan usia muda. Setelah beredar obat cacing dicampur sab...
Opening Ceremony Peparnas Hadirkan Pertunjukan Berbeda Dengan PON Opening Ceremony (Upacara Pembukaan) Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV/2016 akan digelar pada 15 Oktober 2016 di Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar selaku Wakil Ketua Umum PB PON XIX...
Mendidik Anak dengan Baik Itu Perlu, Ini 8 Kebaikan yang Bisa Diajarkan Pada Buah Ha... Anak adalah harta bagi setiap orang tua yang tidak ternilai harganya. Agar tumbuh dengan baik dan memiliki sifat yang terpuji, anak perlu diajarkan kebiasaan yang baik sebagai bekal masa depannya kelak. Sebagai orang tua tent...
Jengkel dengan Polah Anak, Jangan Sampai Memukul ya..Ayah Bunda TEMPO.CO, Jakarta - Disengaja atau tidak, masih banyak orang tua menerapkan kekerasan fisik dalam mendisiplinkan anak. Pemukulan, seringan apapun, dikategorikan dalam kekerasan. Menurut data UNICEF pada 2014, 80 persen orang ...
Rehabilitasi Korban Kejahatan Seksual Bisa Seumur Hidup REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rehabilitasi korban kejahatan seksual perlu diberlakukan seumur hidup. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Reza Indragiri Amriel, da...

Leave a Reply

Your email address will not be published.