TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, Kamis (20/7/ 2017) di Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Sosialisasi ini diselenggarakan demi tercapainya sinkronisasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan terkait penyediaan fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PPPA juga menyusun Panduan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak, khususnya untuk penyediaan ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) pada fasilitas Publik, khususnya di perkotaan.
“Bentuk pelaksanaan gender dalam pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak, yaitu tersedianya ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) di fasilitas publik, seperti gedung perkantoran, kantor pelayanan, pasar, terminal, dan lain sebagainya,” jelas Menteri PPPA, Yohana Yembise di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/7/2017).
Fasilitas yang responsif gender pun memiliki beberapa kriteria dasar, antara lain aksesibilitas yang baik, desain yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta ketersediaan fasilitas yang sesuai standar dan terpelihara dengan baik utuk digunakan,” kata dia.
Terkait dengan hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama/tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak dalam pembangunan nasional juga telah tertuang dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG).
Strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
“Saya berharap kegiatan sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, dapat membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya infrastruktur fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak, serta mendapat masukan bagi panduan teknis yang sedang disusun dan mengetahui berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi dan TPA yang responsif gender dan ramah anak,” kata Menteri Yohana.
menteri-yohana-tembise_20170527_110743

Artikel Terkait

Waspada, Gadget Bisa Sebabkan Anak Terlambat Bicara Waspada, Gadget Bisa Sebabkan Anak Terlambat Bicara Mungkin benar adanya jika mainan tradisional lebih memberi pengaruh baik bagi perkembangan motorik anak. Berdasarkan sebuah studi yang telah berlangsung selama 1,5 tah...
Melibatkan Laki-Laki Berbagi Peran Domestik Tahukah kamu, bahwa semua jenis pekerjaan rumah tangga, atau yang biasa disebut pekerjaan domestik, ternyata bisa dilakukan baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Tapi mengapa jenis pekerjaan domestik dianggap sebagai...
HUT Ke-72 RI, Aher Tekankan Makna Demokrasi BANDUNG-Pada bagian lain amanat Gubernur saat peringatan HUT ke-72 RI, Kamis (17/8), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menekankan pentingnya makna demokrasi. Baginya demokrasi bukan semata-mata sebagai wahan...
Sampul Buku Tulis Menjurus Pornografi, KPAI Imbau Ortu Waspada Belakangan waktu ini ditemukan sampul buku tulis berwarna cokelat dengan gambar yang menjurus pornografi dan menjadi perbincangan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau para orang tua untuk berhati-hati dalam me...
Pelatihan Sistem Perlindungan Anak se-Jawa Barat Angkatan kedua Kegiatan dilaksanakan tanggal: 18 - 21 Oktober 2017 Tempat : Hotel Puri Khatulistiwa Peserta : 22 Kab/Kota dari Kab.Karawang, Kab.Purwakarta, kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kab.Bogor, Kab.Ciamis, Kab.Sukabumi...

Leave a Reply

Your email address will not be published.