Kegiatan ini diikuti anak-anak dari seluruh Indonesia dengan melibatkan partisipasi LSM/LPA, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan dunia usaha. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Hari Anak Nasional (HAN) dalam mewujudkan dan mengimplementasikan hak partisispasi anak Indonesia.

Dengan penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia (KAI) ke XIII/2015 ini diharapkan terwujudnya langkah-langkah pemenuhan hak dasar anak yaitu hak berpartisipasi untuk mengungkapkan aspirasi serta mendiskusikan kesulitan-kesulitan mereka, untuk selanjutnya dapat dijadikan rekomendasi kepada keluarga, masyarakat, dan terutama pemerintah termasuk legislative dan yudikatif. Karenanya, dalam segala bentuk kebijakan (policy), hukum (laws), program pembangunan (development programs), ataupun tindakan orang dewasa dan pemerintahan sudah semestinya tidak mengabaikan pendapat anak.

Tujuan

  1. Merealisasikan penyaluran pendapat anak (view of the child) melalui bentik aspirasi, pandangan dan rekomendasi anak dengan mengidentidikasi permasalahan, merencanakan kegiatan, hingga melakukan monitoring dan evaluasi. Partisipasi dalam hal ini juga termasuk kemampuan dalam mengmabilan keputusan dan membangun kerjasama pihak lain (orang dewasa). Tujuan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan kemandirian anak-anak dalam menyelenggarakan kongres anak berikutnya.
  2. Memperkuat jaringan (network) dan membangun sense of national character serta Solidaritas Nasional Anak Indonesia dalam mensikapi persoalan bangsa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak disetiap daerah. Hal tersebut ditandai dengan adanya kerja-kerja jaringan anak yang terencana dan berkesinambungan.
  3. Menyediakan mekanisme nasional (national mechanism) bagi terwujudnya pemenuhan hak partisipasi anak dalam event Kongres Anak Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan organisasi masyarakat dan dunia udaha yang concern dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, seperti Komnas Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak diseuruh Indonesia.
  4. Menghasilkan dokumen Kongres Anak Indonesia sebagia wujud dari partisipasi anak sebagai stakeholder dalam bangsa dan negara Indonesia yang secara normatif berhak menyampaikan pendapat dan pandangannya yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak.
  5. Membangun komitmen Pemerintah dan kesadaran semua pihak tentang pentingnya hak partisipasi anak dan selanjutnya memaksimalkan upaya perlindungan pemenuhan hak anak melalui sosialisasi Konvensi Hak Anak dan Undang- Undang tentang perlindungan Anak.

Kongres Anak

Outputs

1. Disahkannya hasil-hasil Kongres Anak Indonesia XIII Tahun 2015, yakni:
1.1. Rekomendasi Anak Indonesia
1.2. Suara Anak Indonesia 2015, dan
1.3. Dipiluhnya 10 (sepuluh) Duta Anak Indoensia

2. Terbangunya kultur, etika dan mekanisme serta proses penyelanggaraan KAI yang terselenggarakan secara partisipastif dengan menyerap aspirasi, pendapat dan pandangan anak. Partisipasi dalam hal ini

Artikel Terkait

Pelatihan E-Commerce bagi Kelompok Peka dan IR Jabar DP3AKB Prov jabar bekerjasama dengan Fakultas Elektro Universitas Maranatha Bandung menyelenggarakan pelatihan tehnik foto digital produk dan E conmerce. Kegiatan ini di ikuti oleh pendamping lapangan perempuan kepala kelu...
Monitoring dan Evaluasi KLA Award Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika melaksanakan monitoring dan evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) Award ke kota Cirebon. Monitoring di...
Monitoring dan Evaluasi KLA Award ke Kota Bandung Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika melaksanakan monitoring dan evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) Award ke Kota Bandung dalam rangka K...
Forum Anak Asia Tenggara di Vietnam Forum Anak Jawa Barat akan mewakili Indonesia untuk mengikuti Kegiatan Forum Anak Asia Tenggara di Vietnam. Forum diselenggarakan dari tanggal 18 s.d 24 Juni 2016. Forum Anak Jawa Barat yang menghadiri kegiatan atas nama ...
Seminar Nasional: Pemiskinan Terhadap Pelaku TPPO Seminar Nasional dengan tema Pemiskinan Harta Kekayaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang

Leave a Reply

Your email address will not be published.