Puncak penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 berlangsung pada Kamis, 13 April 2017. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ini, dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Musrenbang kali ini lebih menekankan kepada penyelarasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) antara pemerintah pusat, provinsi, hingga Kabupaten/ Kota.

“RKPD 2018 tahun terakhir menyelesaikan amanat-amanat yang tertuang dalam RPJMD termasuk di dalamnya janji Gubernur saat kampanye, yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua. Adapun tema Pembangunan Tahun 2018 adalah ‘Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat’,” kata Ahmad Heryawan di Dago Intercontinental Hotel, Bandung, Kamis, 13 April 2017.

Heryawam menjelaskan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, merupakan tahapan pembangunan terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.

Pada acara tersebut sejumlah capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 pun di paparkan Heryawan. Dia menjelaskan, ditinjau dari pencapaian perekonomiannya, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2016 ada diangka 5,67 persen yang berada diatas rata-rata nasional sebesar 5,02 persen. Sementara tekanan inflasi Jawa Barat tahun 2016 ada di angka 2,75%.

Adapun pencapaian di bidang ekonomi lainnya, diantaranya Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar 412 triliyun rupiah lebih. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat atas dasar harga konstan (adhk) pada Tahun 2016 mencapai 1.652 Trilyun rupiah lebih. PDRB per kapita (adhk) meningkat dari 25,84 juta rupiah Tahun 2015 menjadi 26,92 juta rupiah pada Tahun 2016.

“Angka kemiskinan Jawa Barat yang pada tahun 2015 sebesar 9,57% Tahun 2016 menurun di angka 8,77 persen. Adapun angka kemiskinan nasional Tahun 2015 sebesar 11,13%, dan Tahun 2016 sebesar 10,70%,” ujarnya.

Sementara, tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat Tahun 2015 adalah sebesar 8,72 %, Nasional 6,18%, dan tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat Tahun 2016  sebesar 8,89 %, Nasional 5,61%,” tuturnya lagi.

Meskipun angka kemiskinan Jawa Barat menujukkan persentase di bawah nasional, namun menurut dia secara absolut cukup tinggi mencapai 4 juta jiwa. Hal ini mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang terbesar di Indonesia.

Musrenbang Jawa Barat
Musrenbang Jawa Barat

Adapun di bidang Pembangunan Manusia, tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,19 poin dengan komposisi Indeks Pendidikan 61,39 poin Capaian Indeks Kesehatan mencapai 81,05 poin. Pengeluaran perkapita mencapai 9,8 juta rupiah lebih, dan Indeks pengeluaran sebesar 69,51 poin.

Dalam Musrenbang ini, Gubernur Aher juga memaparkan sejumlah tantangan pembangunan di tahun 2018. Salah satu tantangan yang nyata dihadapan mata saat ini, menurut dia, yakni globalisasi ekonomi yang menuntut peningkatan daya saing sumberdaya manusia dan produtivitas dan kualitas produksi. Dimana tantangan tersebut hadir bersamaan dengan semakin tingginya penduduk Jawa Barat yang sampai saat ini mencapai 47.379.389 jiwa.

Adapun berdasarkan kondisi dan tantangan pembangunan Tahun 2018, Pemprov Jabar merumuskan 11 Prioritas Pembangunan, yakni:

1.    Akses dan Kualitas Pendidikan serta Keagamaan.
2.    Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
3.    Penyediaan infrastruktur layanan dasar pemukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan
4.    Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata.
5.    Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air.
6.    Peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah serta daya saing industri.
7.    Politik hukum dan tata kelola pemerintahan.
8.    Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
9.    Penanggulangan kemiskinan.
10.    Peningkatan penataan ruang daerah.
11.    Peningkatan kualitas kependudukan.

Karena itu, Heryawan menjelaskan, diperlukan harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi terkait dengan usulan dan kesepakatan program/kegiatan dari seluruh hirarkhi pemerintahan yang mampu menjawab target-target akhir dari RPJMD.

Disamping itu, ia juga mendorong para aparatur yang bekerja di lingkup kerjanya supaya Terus bekerja keras dan meningkatkan integritas dan loyalitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri di Musrenbang
Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri di Musrenbang

Lebih lanjut ia berpesan agar Reformasi perencanaan dilaksanakan melalui penyusunan program yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan (Program follow Result) dengan memperhatikan kerangka regulasi, dan Reformasi penganggaran dilaksanakan melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dialokasikan terhadap program-program yang terfokus kepada dampak dan benefit yang telah dirancang secara jelas dan terukur (money follow program).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, meminta Gubernur Ahmad Heryawan fokus memantapkan program pemerintahannya di 2018 selaras dengan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta janjinya saat kampanye.

Tjahjo mengatakan, penyerasian rencana program daerah dengan program prioritas nasional, ini perlu dirangcang mulai dari penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) saat ini. Musrenbang menjadi forum untuk menyusun rencana kebijakan ini secara terpadu.

“Satu tahun ini, mantapkan agar janji kampanye gubernur, skala prioritas DPRD, masukan dari perguruan tinggi, LSM dan Forkopimda, dibuat secara terpadu,” katanya. ***

Sumber.http://www.pikiran-rakyat.com

DP3AKB dan Forum Anak di Musrenbang Jawa Barat
DP3AKB dan Forum Anak di Musrenbang Jawa Barat

Artikel Terkait

Lomba Memasak Serba Ikan untuk Kampanye Gemarikan Lomba masakan serba ikan air tawar dilaksanakan atas kerjasama antara BKOW Prov. Jabar dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jabar yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017, bertempat di Gedung Budaya Sabilulungan Jl...
Pelatihan Penanganan Kekerasan terhadap Anak (KtA) bagi Kelompok Sebaya Kab. Tasikma... Pembukaan acara Pelatihan Penanganan KtA bagi Kelompok Sebaya dibuka oleh Kabid PPA Hj. Eni Rosiani, SH yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas DP3AKB Prov Jawa Barat. Dan Kepala Dinas PMDPAKB Kab Tasikmalaya memberikan samb...
Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Kab. Tasikmalaya Abaikan pernikahan dini, raih prestasi, rencanakan nikah bagi pria 25 tahun dan wanita 21 tahun Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Seni Tradisional ini dilaksanakan di Kab. Tasikmalaya pada tanggal 17 Ma...
Training of Trainer (TOT) Sekolah Ramah Anak Kegiatan Training Of Trainer (TOT) Sekolah Ramah Anak melalui kegiatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidkan  Pengasuhan dan Budaya tahun 2018Yang dilaksanakan pada:Hari : Rabu - Kamis 4 dan 5 April 2018Waktu. : 08.30Tempat : Hot...
Workshop Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kegiatan Workshop Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Koperasi Wanita "Karya Bhakti" bertempat di Jalan Jemur Surabaya yang diikuti oleh 12 orang PL Pekka dan 8 orang PL SPP selama 3 hari, dimulai tanggal 10 - 12 November 2016. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.