Shutterstock

KOMPAS.com – Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual.

Namun, hal itu akan efektif jika diiringi dengan sikap tegas aparat negara dalam menegakkan hukuman tersebut.

“Bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maka diputuskan hukuman maksimal,” ujar Erlangga saat dihubungi, Kamis (26/5/2016).

Terkait hukuman tambahan berupa pengebirian, kata dia, harus ada pengkajian serius. Menurut Erlangga, agar benar-benar menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat takut melakukan kejahatan seksual, maka pengebirian yang diterapkan harus berupa pemotongan testis pelaku.

“Pengebiriannya harus ada wacana yang lebih serius, bukan kebiri kimiawi, tapi dalam bentuk yang real (pemotongan testis) ya. Sehingga, para pelaku jera dan ada rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan seksual,” kata dia.

Ia menjelaskan, hukuman itu seperti sebuah simbol yang terlihat, bukan semacam isyarat semata. Begitu juga dengan hukuman kebiri dalam bentuk sebenarnya. Cara itu memudahkan masyarakat memahami sanksi dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan.

“Kalau tidak berbekas, itu kan sulit dijadikan warning bagi masyarakat dan kontrol secara umum. Kalau kimiawi kan tidak berbekas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Undang-undang itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Jokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

Artikel Terkait

Netty Sangat Prihatin Atas Kasus Prostitusi Anak BANDUNG-Kasus ini memang sudah menjadi perhatian yang sangat kuat dari bareskim polri sehingga langsung ditangani oleh bareskrim dan KPAI. Menurut informasi yang  didapatkan, anak-anak yang menjadi korban ditangani di RPSA...
Haornas 2017: Jabar Dipenuhi Prestasi Dibidang Olah Raga BANDUNG-Pemerintah pada Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 9 September 2017 di Magelang memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai pembina olahraga berprestasi tahun 2017. &quo...
Kemnaker Luncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak 12 Juni 2017 Jakarta — Memperingati Bulan Menentang Pekerja Anak Nasional setiap bulan Juni dan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni,  Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak (K...
Ibunya Bekerja Bisa Meningkatkan Prospek Karier Anak perempuannya dan Mendorong Anak... Ibu bekerja sering dibuat galau akan pilihan antara meneruskan karier dan keluarga. Jika ingin memilih tetap bekerja, umumnya Ibu khawatir tidak memiliki banyak waktu dengan keluarga sehingga kebutuhan anak terabaikan. IBU...
Jenguk Jamaludin, P2TP2A Jabar Akan Siapkan Psikolog Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan mengingat usia Jamaludin, bocah korban kecelakaan mesin penggilingan tanah yang masih sangat belia, pendampi...

One Comment

  • Berita yang menarik
    Akan lebih baik, selain perppu kebiri, ditambah lagi dengan pembenahan masalah akar, yakni pendidikan pada anak dan orang tua (keluarga harmonis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.