Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) merupakan tenaga kontrak / honorer di UPTD yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga Berencana. Kekurangan tenaga Penggerak Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan menjadi dasar pembentukan TPD ini, sehingga akhirnya TPD resmi dibentuk pada tahun 2011. Pada dasarnya TPD mempunyai tugas yang sama dengan PKB/PLKB, antara lain :

  1. Menguasai potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data keluarga dan Pasangan Usia Subur, dapat menganalisa penentuan masalah prioritas, dan menyusun rencana kerja setiap bulan
  2. Melaksanakan mekanisme operasional Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan
  3. Melaksanakan penyuluhan KB – KS dan program pembangunan lainnya dalam upaya Pembangunan Keluarga Sejahtera
  4. Membantu dalam kegiatan Pelaporan KB dan KS di tingkat Desa/Kelurahan dan Klinik KB
  5. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan system yang berlaku
  6. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan PPM KB – KS di Desa/Kelurahan lokasi kerja.

Oleh karena tugas tersebut, maka TPD dituntut untuk bisa menjadi lebih kreatif, aktif dan inovatif dalam melakukan penggerakan dan pengembangan program KB di lapangan, sehingga keberhasilan program KB dapat tercapai. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka diadakanlah pertemuan TPD se-Jawa Barat yang diadakan di hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Kamis tanggal 28 April 2016.

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Acara yang dibuka oleh kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) ibu DR. Ir. Dewi Sartika, M.Si ini dihadiri oleh 169 tamu undangan yang terdiri dari: TPD Kabupaten/kota, Kepala Bidang yang menangani TPD/K, OPD Pengelola KB Kabupaten/Kota, Biro Pelayanan Sosial Dasar – Setda Provinsi Jawa Barat, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yaitu Pokja II dan Pokja IV, Forum Pos KB Provinsi Jawa Barat, PD IBI Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (Ipeu – KB) Jawa Barat.

Kesepakatan yang dihasilkan oleh pertemuan ini yaitu perlunya  koordinasi pelayanan terpadu dari semua pihak penyelenggara baik dari sisi kebijakan ataupun pendanaan sehingga dapat menunjang keberhasilan tugas TPD di lapangan dan menghasilkan kualitas yang baik dalam pelayanan keluarga berencana. Oleh karena itu dukungan untuk mengadakan pertemuan rutin dalam rangka memperkuat dan memperkokoh komitmen antara TPD dengan pihak OPD perlu dilakukan, agar pelaksanaan pelayanan KB bisa berjalan dengan baik.

Foto album kegiatan pertemuan ini bisa dilihat di sini

Artikel Terkait

Verifikasi KLA Kabupaten Sukabumi Bersama Kementrian PP dan PA... Bupati kab Sukabumi beserta jajarannya Ada 11 lokasi yang di verifikasi yaitu Dekela dan krlana : Ds. SUKARAJA - Kec. Sukaraja Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Desa Sukaraja ...
Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-71 Selain Apel 17 Agustus, acara lainnya yang sepertinya wajib dilaksanakan adalah perayaan Agustusan. Baca juga Upacara Agustus HUT RI ke-71 Telah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia, setiap bulan Agustus merayakana...
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pengarusutama... Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender download di sini
Pelatihan PEKKA Pembuatan Sabun di Kab. Bogor Pelatihan PEKKA Pembuatan Sabun di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tanggal 18 September 2016.
Kultum: Sabar sebagai Modal untuk Menjalani Kehidupan Seperti biasanya Shalat Dzuhur dilaksanakan berjamaah. Dan setelahnya, diadakan ceramah agama kultum. Hari ini kultum diisi oleh Mumung S. Maman dengan tema tentang sabar. Dari ceramahnya, ternyata diketahui bahwa beliau p...

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.