PUSPA 2017, Bangun Sinergi Masyarakat Untuk Kesejahteraan Perempuan dan AnakFoto: Kementerian PPPA

PUSPA merupakan wadah berkumpulnya berbagai Lembaga Masyarakat yang mencakup berbagai bidang, yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan Dinas PPPA dari seluruh provinsi di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar acara Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Tahun 2017 di Surabaya, 27-29 Agustus dengan tema “Sinergi untuk Perubahan.” 

Acara ini bertujuan untuk mensinergikan sekaligus mengkolaborasi, baik peran Kemen PPPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Masyarakat (LM) maupun antar LM dalam menangani persoalan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia.  

PUSPA merupakan wadah berkumpulnya berbagai LM yang mencakup berbagai bidang, yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan Dinas PPPA dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka akan berkumpul untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman seputar persoalan perempuan dan anak dalam menyatukan semangat pergerakan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. 

Hal itu kini menjadi strategi utama Kemen PPPA untuk mengakhiri 3 hal, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan (Three Ends).

Masih banyak LM yang memiliki ide maupun rumusan strategi, namun masih terbatas pada jangkauan dan jaringan kerjanya di daerah masing-masing. 

"Dalam pertemuan PUSPA 2017 ini, kami mengusung ide sinergi antara LM di provinsi dan pemerintah pusat dengan tujuan dapat mewujudkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan 3 isu prioritas Kemen PPPA yang disebut dengan three ends. Upaya ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari kita putuskan mata rantai kekerasan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita bekerja bersama dan ciptakan perubahan demi kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam acara Temu Nasional PUSPA 2017 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/8).

Lebih jauh Menteri Yohana mengatakan berbagai upaya sinergi telah dilakukan Kemen PPPA bersama LM terkait three ends, diantaranya :

 (1) Bekerja sama dengan SKPD dan LM hampir di seluruh provinsi di Indonesia melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), baik individu, komunitas, dan organisasi untuk bersama-sama menghapuskan tindakan kekerasan terhadap anak; 

(2) Melakukan pengarusutamaan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat;

 (3) Membentuk gugus tugas Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), yang terdiri dari unsur pemerintah, LM, dan penegak hukum; serta (4) Menginisiasi program Industri Rumahan (IR) melalui pelatihan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dan perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk membangun usaha kecil rumahan.

Temu Nasional PUSPA 2017 di Surabaya, Jawa Timur ini merupakan pertemuan tindak lanjut dari Temu Nasional PUSPA sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 30 Mei – 1 Juni 2016 di Yogyakarta. Sekitar 300 peserta dari berbagai elemen masyarakat hadir dalam acara ini untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan PUSPA 2017, yang terdiri dari sesi inspirasi, sesi pasar ide, sesi konferensi, dan kunjungan lapangan (fieldtrip). 

“Kami berharap  agar seluruh elemen masyarakat, utamanya lembaga masyarakat dapat bekerja dengan jangkauan yang lebih luas, memiliki jaringan bermitra yang lebih banyak untuk saling bertukar ide dalam konteks perempuan dan anak, membangun fokus isu yang mereka bidangi berdasarkan strategi prioritas three ends, dan membangun sinergi nyata dengan sesama lembaga masyarakat terkait inovasi bagi perempuan dan anak,” tutup Menteri Yohana.***

Sumber: http://www.suarakarya.id

Artikel Terkait

Kekerasan Seksual Anak di KBB Tinggi NGAMPRAH, (PR).- Tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bandung Baratcukup tinggi. Data Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KBB, pada 2015 tak kurang dari 22 kasus kekerasan sek...
Cara Istri Gubernur Jawa Barat Cegah Perdagangan Manusia SUKABUMI, KOMPAS.com. - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan menyatakan, penanganan human trafficking (perdagangan manusia) harus dibarengi dengan...
Netty Heryawan Dapat Penghargaan Haikuku Tresna Indung merupakan penghargaan atau anugrah budaya yang diberikan lembaga swadaya masyarakat HaikuKu Indonesia kepada kalangan perempuan yang telah berjasa mengangkat derajat kaum perempuan. Itulah alasan mereka m...
14 Daftar Program yang Diluncurkan Ridwan Kamil dalam 100 Hari Kerja sebagai Gubernu... Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meluncurkan sejumlah inovasi baru dalam kurun waktu 100 hari kerja. Dari data yang dihimpun Kompas.com, setidaknya ada 14 program yang telah diluncurkan. Berikut daftar program 100 ha...
Sekolah Ramah Anak (SRA) Silakan simak videonya di bawah ini https://www.youtube.com/watch?v=aZkQTG4qi6w&rel=0 Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapatkan pendidikan setinggi m...

Leave a Reply

Your email address will not be published.