Ibu Dr. Hj. Netty Heryawan  memberikan pencerahan kepada 50 peserta rakor  tentang pentingnya pemahaman yang sama tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut beliau sampaikan pada rakor terkait percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan rakor dilaksanakan  di ruang rapat Soehoed Warnaen  Lt. 3, Gedung Bapeda Jawa Barat, Senin 13 Maret 2017.

Ibu Netty menyampaikan bahwa perlu penyadaran bahwa SDM yang ada di Jawa Barat tentu ada laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya perempuan seringkali termarginalkan dari pembangunan. Perlu kesadaran masing-masing pimpinan perangkat daerah agar anggaran untuk perempuan juga diperhatikan.

Dikatakan Netyy “PSDA misalnya bukan luput dari PUG malah sebaliknya, ketika kebutuhan akan air bersih maka ada wanita di dalamnya demikian juga dengan dinas lainnya”

Kepala DP3AKB Jabar Dr. Dewi Sartika menyampaikan laporannya bahwa

“Tujuan rakor ini guna mengkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan PUG pada perangkat daerah Jawa Barat dan Lembaga (K/L).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan Jabar yang dalam arahannya mengajak PD untuk  merencanakan percepatan PUG di segala bidang khususnya bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan partisipasi politik. Rencana Integrasi Program Pelaksanaan PUG di daerah terkait UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemantauan capaian kinerja motor penggerak PPRG di pusat tahun 2016 serta rencana tindak lanjut.

Dalam rakor ini para narasumber yang terdiri dari ketua Forum KKG Ibu Dr. Erham serta Ibu Aska dari KPPA menjelaskan dukungan dalam tataran kebijakan maupun aspek legalitas antara lain:

  • Tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang mengarahkan pembangunan manusia menuju keseimbangan/kesetaraan capaian laki-laki dan perempuan,
  • Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender  dalam pembangunan nasional,
  • RPJPN 2005-2025: menetapkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional
  • RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014: Strategi PUG dalam semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan),
  • Stranas percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Tahun 2012-2014,
  • UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
Rakor Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Jawa Barat
Rakor Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Jawa Barat

Artikel Terkait

Bakti Sosial ke SLB Al Hikmah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan bakti sosial. Kali ini bakti sosial dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Al Hikmah Kabupaten Bandung Barat....
Kunjungan Kerja ke Tokyo Jepang dalam Rangka Pengembangan menuju Provinsi yang Layak... Tempat yang dikunjungi hari pertama: Community Center Iwase Jichikaikan, 38 IWASE MATSUDO CITY JAPAN. Di Universitas Waseda diakhiri dengan pembacaan draft MoU yang akan ditindaklanjuti di tahun 2018. Kunjungan Ker...
Musrenbang: Delapan Prioritas Pembangunan Jawa Barat di 2019 Ada delapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2019. Fokusnya, yaitu pada peningkatan kualitas komponen pembangunan. Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat...
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pengarusutama... Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender download di sini
Penguatan Jejaring Gugus Tugas 2015 Juli 2015. Semangat di era otonomi daerah yang menempatkan system pemerintahan yang bersifat kemitraan, memerlukan penguatan komitmen, bentuk kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat. Terbentuknya Gugus Tugas Pencegaha...

Leave a Reply

Your email address will not be published.