ABC Ilustrasi

KOMPAS.com – Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, sudah sepantasnya pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus.

“Daripada menyuntik predator berulang kali sebatas untuk mematikan berahi, lebih baik berikan satu injeksi yang membuat predator mati, yaitu sanksi pidana maksimal,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2016).

Dia menambahkan untuk sanksi sosial bersifat pemberatan yang dapat dilakukan adalah pemberian rajah pada bagian tubuh yang terbuka pada predator seksual.

Selain itu, pemberian tanda khusus di e-KTP-nya juga bisa dilakukan agar ruang geraknya tersumbat.

“Bisa juga dilakukan pembangunan basis data yang memampangkan foto dan data diri si predator kepada masyarakat luas,” tutur Reza.

Reza juga menyatakan variasi lain adalah mengeluarkan public notice (atau nota publik), terutama terkait predator yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa hukumannya.

Foto dan ciri-ciri si predator seksual, jumlah korbannya, serta waktu kejadian dapat disebarluaskan melalui poster, media massa, dan media sosial.

Pada public notice itu dicantumkan pula nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat sewaktu-waktu si predator menampilkan gelagat mencurigakan atau mengkhawatirkan.

“Nantinya polisi pun bisa menunjuk personelnya yang secara khusus bertugas sebagai pemantau si predator sekaligus sebagai pihak penghubung dengan masyarakat,” ungkap dia.

Reza melanjutkan tujuan sanksi sosial semacam itu adalah membangun kesadaran yang mendalam di masyarakat, tak terkecuali anak-anak.

Sehingga, andai tidak mungkin menghukum predator selama-lamanya di dalam penjara, paling tidak upaya proteksi bagi masyarakat dapat diperkuat.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Perppu itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Apa Saja Jenis Hukuman Kebiri?

Artikel Terkait

Netty Kampanye Tolak Kekerasan Lewat Majelis Taklim Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan nikmat Allah SWT tak terhingga untuk disyukuri. Namun masih banyak orang hanya bersyukur ketika diberi kesenangan dibandingkan dalam kesusahan. “Seperti...
Ini 10 Dampak Buruk Pada Psikologis Anak Jika Sering Memarahinya di Depan Umum Sering Memarahi Anak di Depan Umum? Anda Harus Tahu, Ini 10 Dampak Buruk Pada Psikologis Anak Jika Sering Memarahinya di Depan Umum Dikaruniai buah hati dalam kehidupan rumah tangga merupakan anugerah terbesar yang dib...
Apa Itu FCTC Salah satu tuntutan anak Indonesia kepada pemerintah di Hari Anak Nasional adalah segera tanda tangani FCTC. FTCT (Framework Convention on Tobacco Control) atau Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau merupakan pe...
Artikel Parenting Islam Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, dengan izin-Nya kami dapat mengumpulkan materi-materi parenting dari beberapa Ustad. Diantaranya Ustad Muhammad Fauzil Adhim, Iwan Januar, Budi Ashari Lc dan ustad usta...
Ini Efek Negatif Over Protektif terhadap Anak Orang tua Ingin Memastikan Anaknya Aman dan Terjamin, Tapi Jangan Over Protektif, ini Efek Negatif Over Protektif terhadap anak Pola asuh orang tua yang terlalu mengontrol anak memiliki banyak efek negatif. Karena itu seba...

Leave a Reply

Your email address will not be published.