Pemrov Jawa Barat menargetkan kualitas pembangunan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat terus bisa ditingkatkan. Jika hal ini diterapkan di 27 Kabupaten/kota se-Jabar, maka kasus kekerasan baik yang menimpa perempuan dan anak jumlahnya akan terus bisa ditekan.

Salah satunya dengan mengikuti evaluasi penilaian pembangunan perempuan dan perlindungan anak yang wajib diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Evaluasi ini dibutuhkan untuk dijadikan bahan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Jika memenuhi syarat, setiap daerah akan diberikan penghargaan bergengsi yakni Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Pemprov Jabar mengimbau agar bupati/walikota di Jabar ini mendukung penuh evaluasi penilaian APE Tahun 2016 yang akan dimulai pada Oktober. Bagi setiap pemkab/pemkot yang mengikuti evaluasi penilaian ini harus mengisi paket formulir tebalnya hampir satu buku dengan melibatkan banyak lembaga atau SKPD di daerah masing-masing. Intinya mau membuat komitmen dan mewujudkan program yang menyangkut pembangunan perempuan dan perlindungan anak di setiap wilayahnya.

Dalam formulir evaluasi penilaian APE ini juga memuat standar internasional untuk perlindungan perempuan maupun anak. Yang ditekankan adalah tak hanya sekedar mengisi, namun juga kesiapan setiap daerah dalam menjalankan, juga dituntut inovasi agar program untuk perempuan dan anak bisa terwujud dengan baik.

Dari formulir yang diisi itu tergambar bagaimana kesiapan kabupaten/kota maupun provinsi dalam memberikan program perlindungan kepada perempuan dan anak. Termasuk, bisa dilihat sejauh mana setiap wilayah dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Untuk tahun 2016 ini Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengikuti penilaian untuk mendapatkan penghargaan APE berjumlah 13. Mereka adalah Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur, Kab. Kuningan, Kota SUkabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cirebon, Kota Banjar, Kab. Bogor, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kab. Sumedang.

Pada acara verifikasi monitoring dan evaluasi ini juga berlangsung pameran dan bazar dari masing-masing kab/kota peserta penilaian.

Sementara untuk Pemprov Jabar sendiri pada APE sebelumnya (2014) telah mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama beserta dengan 8 (Delapan) Kabupaten/Kota yaitu :

  1. Kota Depok : Tingkat Utama
  2. Kab.Cianjur : Tingkat Madya
  3. Kab.Cirebon : Tingkat Madya
  4. Kota Bandung : Tingkat Madya
  5. Kota Cimahi : Tingkat Madya
  6. Kota Bekasi : Tingkat Madya
  7. Kab.Majalengka : Tingkat Pratama
  8. Kab.Bandung Barat : Tingkat Pratama

Semoga tahun 2016 ini Anugerah APE yang bisa diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa melebihi dari jumlah tahun sebelumnya. [dez]

Artikel Terkait

MONEV SEKOPER CINTA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Kegiatan Monev Sekoper cinta berlokasi di Kabupaten Bandung Barat dihadiri oleh Ibu Ketua Umum Sekoper Cinta Atalia Praratya Kamil, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan dan kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa B...
Ridwan Kamil Luncurkan Program Ngabaso, Orangtua Diminta Tak Antarkan Anak Sampai Ge... NGAMPRAH, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang orangtua siswa mengantarkan anaknya sampai ke pintu gerbang sekolah. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong anak-anak agar terbiasa ...
Sosialisasi Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) bagi Unit Pelaksana Tekni... Dalam menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi keluarga seringkali membutuhkan dukungan dan lingkungannya. Dengan demikian sebagai upaya pembangunan keluarga melalui program strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Perli...
BKKBN Sosialisasikan Program KB, Nobar di Lokasi Binaan P2WKSS Kel. Bekasi Jaya Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan SK Penetapan lokasi nomor 140/kep-247/DP3AKB /2017 merupakan 1 diantara 27 lokasi binaan Program P2WKSS tahun 2017. DP3AKB Prov Jawa Barat bekerjasama denga...
Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kel Tahun 2017 Kota Cirebon Kegiatan dilaksanakan untuk Wilayah Cirebon, 19 April 2017. Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Kesetaraan Gender Bidang Pembangunan keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Lieska Prasety...

Leave a Reply

Your email address will not be published.