Jakarta (8/8) – Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA). Keberhasilan ini didukung oleh capaian luar biasa dari 24 Kabupaten/Kota di wilayahnya yang juga berhasil meraih predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada malam penganugerahan di Jakarta.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kesungguhan pemerintah daerah, termasuk di Jawa Barat, dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
"Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kesungguhan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajarannya dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan negara untuk memenuhi seluruh hak anak," ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA menyoroti bahwa Jawa Barat memiliki peran strategis dalam peta nasional. Dengan penghargaan KLA yang diraih oleh 24 daerah dan predikat PROVILA, Jawa Barat dinilai telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan dan memfasilitasi pembangunan anak yang komprehensif.
Berdasarkan hasil evaluasi, 22 daerah di Jawa Barat yang menerima penghargaan KLA 2025 adalah sebagai berikut:
Kategori Nindya:
- Kabupaten Sukabumi
- Kota Depok
- Kota Bogor
- Kota Bandung
Kategori Madya:
- Kabupaten Bandung
- Kabupaten Bekasi
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Pangandaran
- Kabupaten Sumedang
- Kota Sukabumi
Kategori Pratama:
- Kabupaten Bogor
- Kabupaten Ciamis
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Cirebon
- Kabupaten Indramayu
- Kabupaten Karawang
- Kabupaten Majalengka
- Kabupaten Purwakarta
- Kabupaten Subang
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kota Banjar
- Kota Bekasi
- Kota Cimahi
- Kota Cirebon
Menteri PPPA juga menegaskan bahwa mewujudkan KLA bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan komitmen kuat dari pimpinan daerah, dukungan kebijakan, serta program terpadu yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
"Evaluasi KLA tidak hanya dimaknai sebagai ajang penghargaan, melainkan sebagai sarana refleksi dan peningkatan berkelanjutan bagi daerah. Terlebih, KLA kini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029," kata Menteri PPPA.
Menutup sambutannya, Menteri PPPA mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dan mengajak daerah yang belum mencapainya untuk segera berbenah. "Saya berharap daerah berprestasi dapat menjadi inspirasi dan membagikan praktik baik kepada daerah lain yang masih berproses menuju predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Capaian ini bukanlah akhir, melainkan dorongan untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak," tutup Menteri PPPA.
Sumber Berita dan Foto dari Kementerian PPPA RI
Penulis: Humas
